Prinsip Keadilan Hukum Jadi Dasar Febri Diansyah Bela Febrie

Keputusan Febri Diansyah, yang pernah menjabat sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjadi penasihat hukum Febrie Adriansyah sempat memicu gelombang tanya dari banyak kalangan. Bagaimana mungkin seorang mantan pegiat antikorupsi yang gigih justru membela seorang tersangka kasus korupsi? Dalam penjelasan terbarunya, Diansyah menegaskan bahwa langkah tersebut tidak lepas dari prinsip fundamental dalam sistem peradilan: setiap orang, tanpa terkecuali, berhak atas pendampingan hukum yang adil dan proporsional.

Latar Belakang Kasus yang Menjerat Febrie Adriansyah

Febrie Adriansyah bukan nama asing di lingkungan penegakan hukum. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ia pernah menduduki jabatan strategis di Kejaksaan Agung, yaitu sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum dan kemudian di jajaran intelijen kejaksaan. Kasus yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara, sebuah ironi bagi figur yang seharusnya menjadi benteng hukum. Penetapan tersangka oleh penyidik KPK pada awal tahun ini langsung menjadi sorotan karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya bersih.

Proses hukum yang berjalan pun menjadi ujian bagi prinsip equality before the law. Dalam konteks ini, peran pengacara menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka, termasuk hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, tetap terjaga. Febri Diansyah, dengan rekam jejaknya yang mentereng di dunia antikorupsi, melihat ada celah di mana prinsip keadilan bisa terabaikan jika seseorang tidak mendapatkan pembelaan yang memadai.

Alasan Mendasar Menerima Mandat

Diansyah secara terbuka mengungkapkan bahwa keputusannya menerima kuasa dari Febrie Adriansyah bukan karena motif materi atau afiliasi politik, melainkan murni karena keyakinan hukum. Prinsip bahwa setiap individu memiliki hak atas pembelaan yang setara di hadapan hukum menjadi fondasi pijakannya. Ia menekankan bahwa profesi advokat mengemban fungsi mulia untuk menjamin proses peradilan berlangsung fair, tidak memandang latar belakang klien. “Tidak ada satu orang pun yang boleh dihakimi tanpa pendampingan yang kompeten,” demikian inti pernyataannya, yang menegaskan komitmennya pada due process of law.

Lebih jauh, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menyoroti bahwa keadilan sejati hanya bisa terwujud jika hak-hak hukum tersangka dihormati sejak awal penyidikan. Ia pun menyadari risiko persepsi publik, tetapi menurutnya, advokat sejati tidak boleh tunduk pada tekanan opini ketika harus menjalankan tugas profesional. Bagi Diansyah, menolak klien hanya karena kasusnya kontroversial justru akan menciderai esensi profesi hukum itu sendiri.

Kontroversi dan Pandangan Publik

Tidak dapat dimungkiri, langkah Diansyah memantik debat di ruang publik. Banyak pihak yang mempertanyakan konsistensinya, mengingat selama bertahun-tahun ia berada di barisan depan melawan korupsi. Media sosial dibanjiri komentar pro dan kontra. Sejumlah pegiat antikorupsi menyesalkan, sementara kalangan advokat justru memberikan apresiasi atas keberanian Diansyah menjunjung tinggi kode etik profesi.

Kritik yang muncul umumnya berangkat dari kekhawatiran bahwa pembelaan terhadap Febrie dapat diinterpretasikan sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi. Namun Diansyah membantah keras asumsi tersebut. Ia menegaskan bahwa perannya sebagai penasihat hukum bukanlah untuk membenarkan dugaan tindak pidana, melainkan untuk memastikan bahwa proses pembuktian berjalan sesuai aturan. Dalam sistem peradilan pidana modern, pengacara tidak bertugas membela kesalahan, tetapi membela hak-hak terdakwa agar hukum diterapkan secara tepat.

Profesionalisme di Atas Segalanya

Menurut Diansyah, seorang advokat harus mampu memisahkan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab profesi. Ia mengaku tetap memegang teguh nilai-nilai antikorupsi, namun pada saat yang sama berpendirian bahwa penegakan hukum tidak boleh menjadi ajang balas dendam atau pengabaian prosedur. Dengan menerima mandat tersebut, ia justru ingin membuktikan bahwa sistem peradilan Indonesia mampu memberikan perlakuan yang sama kepada siapa pun, termasuk mereka yang diduga melakukan kejahatan luar biasa.

Pengalaman panjang Diansyah di KPK memberinya perspektif unik. Ia memahami betul seluk-beluk penyidikan dan potensi pelanggaran hak di dalamnya. Hal ini menjadi bekal untuk mengawal kliennya sekaligus memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan. Diansyah berharap, melalui pendampingan yang ia berikan, publik dapat melihat bahwa keadilan prosedural adalah pilar penting yang tidak boleh dikorbankan demi euforia penghukuman.

Pada akhirnya, perjalanan hukum Febrie Adriansyah akan diuji di pengadilan. Sedangkan Febri Diansyah, dengan segala kontroversi, konsisten pada pilihannya: menjunjung prinsip keadilan hukum di atas stigma. Masyarakat pun bisa menilai, apakah pembelaan ini akan memperkuat atau justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.