Prabowo Lantik Pejabat Baru BGN dan Lembaga Strategis Lainnya

Presiden Prabowo Subianto menggelar upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu sore, untuk melantik sejumlah pemimpin lembaga dan pejabat tinggi eselon I. Prosesi yang berlangsung khidmat ini menandai langkah penataan kelembagaan yang lebih tajam, terutama di sektor-sektor prioritas seperti penanggulangan masalah gizi dan percepatan reformasi birokrasi. Para pejabat yang diambil sumpahnya hari ini diharapkan mampu membawa napas baru bagi kinerja pemerintahan di tengah ekspektasi publik yang semakin tinggi.

Regenerasi di Tubuh Badan Gizi Nasional

Sorotan utama tertuju pada pelantikan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Ia menggantikan Nanik yang masa baktinya telah berakhir. Sudaryono bukanlah sosok asing di dunia kesehatan masyarakat; rekam jejaknya sebagai Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan selama lima tahun terakhir memperlihatkan konsistensi dalam program perbaikan gizi balita dan ibu hamil. Dalam pidato singkat usai pelantikan, Sudaryono menegaskan bahwa BGN di bawah komandonya akan mengedepankan pendekatan berbasis data dan sinergi lintas sektor untuk menurunkan angka stunting yang masih berada di level 21,6 persen. “Kami akan memetakan daerah-daerah kantong stunting dan memastikan intervensi gizi spesifik serta sensitif berjalan tanpa hambatan birokrasi,” ujarnya. Langkah ini sekaligus menjawab kritik publik selama ini bahwa program gizi nasional kerap tumpang tindih dan kurang terpadu.

URI: Lembaga Baru untuk Reformasi Birokrasi

Bersamaan dengan itu, Presiden Prabowo juga meresmikan jajaran pimpinan Unit Reformasi dan Inovasi (URI), sebuah lembaga non-kementerian yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025. URI diproyeksikan menjadi penggerak utama reformasi birokrasi tematik dan transformasi digital pemerintahan. Pucuk pimpinan URI dipercayakan kepada Dr. Andi Mulyadi, seorang birokrat senior yang dikenal luas berkat keberhasilannya memangkas 40% proses perizinan di tingkat provinsi saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Jawa Barat. Didampingi dua wakil kepala—Prof. Laila Rahmawati untuk bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Ir. Hendra Kusuma untuk Tata Kelola Digital—URI diwajibkan menyampaikan rancangan peta jalan reformasi dalam 90 hari pertama. “Tidak ada lagi ego sektoral. URI akan menjadi wasit sekaligus fasilitator agar semua kementerian dan lembaga bergerak seirama menuju birokrasi lincah dan bebas korupsi,” tegas Andi Mulyadi selepas acara. Pembentukan URI menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo serius membenahi lanskap birokrasi yang selama ini dinilai gemuk dan lamban.

Pejabat Lain yang Ikut Dilantik

Selain dua jabatan utama tersebut, Kepala Negara juga melantik beberapa pejabat strategis lainnya. Di antaranya adalah Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ratna Dewi Siregar, serta Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk Isu Ketenagakerjaan, Budi Santoso. Keduanya merupakan profesional dengan pengalaman lebih dari dua dekade di sektornya masing-masing. Pelantikan ini melengkapi rangkaian penyegaran yang dimulai sejak awal triwulan kedua tahun ini.

Arahan Tegas Presiden: Kerja Nyata tanpa Toleransi

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah pesan yang disambut tepuk tangan hadirin. Ia menekankan bahwa pelantikan bukan seremonial belaka, melainkan titik awal pertanggungjawaban kepada rakyat. “Saya ingin saudara-saudara yang baru dilantik ini segera bekerja. Tidak ada masa transisi yang panjang. Rakyat menunggu hasil, bukan janji. Dan ingat, di bawah pengawasan saya tidak ada tempat untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Presiden dengan nada tegas. Arahan tersebut sontak menjadi pengingat bagi seluruh jajaran bahwa akuntabilitas dan kinerja konkret menjadi tolok ukur mutlak di kabinet ini. Pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Indonesia, Dr. Bagus Prakoso, menilai pelantikan hari ini menunjukkan arah yang lebih terfokus pada eksekusi ketimbang wacana. “Dengan adanya URI, misalnya, kita bisa melihat upaya serius untuk memaksa mesin birokrasi bergerak cepat. Tantangannya adalah koordinasi, jangan sampai justru menambah layer birokrasi baru,” komentarnya.

Ekspektasi dan Tonggak Baru

Publik kini menanti realisasi konkret dari para pejabat yang baru dikukuhkan. Khusus BGN, program penurunan stunting menjadi agenda mendesak yang akan terus dipantau, sementara URI diharapkan mampu memangkas duplikasi regulasi dan mempercepat layanan publik melalui platform digital terintegrasi. Pelantikan hari ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk terus melakukan perombakan struktural tanpa ragu, sembari menempatkan figur-figur yang dinilai tepat sesuai kapasitas dan rekam jejaknya. Dengan demikian, di penghujung masa jabatan, setiap janji politik dapat diukur secara konkret lewat data dan transformasi yang nyata.