Prabowo Juluki Pengkritik Pemerintah dengan Istilah Londo Ireng

Istilah yang tidak lazim tiba-tiba menyeruak dalam lanskap politik nasional ketika Prabowo Subianto menyebut sejumlah kalangan kritis dengan label londo ireng. Pernyataan tersebut langsung memicu diskusi luas karena menyasar langsung tiga pilar demokrasi: jurnalis, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas akademik. Mereka yang selama ini dianggap berseberangan dengan kebijakan pemerintah menjadi sasaran sindiran yang sarat makna kultural. Ungkapan yang berasal dari bahasa Jawa ini secara harfiah berarti 'orang asing berkulit hitam', namun dalam konteks ini digunakan untuk menggambarkan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh dalam selimut.

Asal Usul dan Konotasi Historis Londo Ireng

Dalam sejarah kolonial, istilah londo merujuk pada Belanda sementara ireng berarti hitam. Kombinasi kata ini pernah digunakan untuk menyebut tentara bayaran Afrika yang direkrut Belanda pada masa penjajahan. Mereka dianggap sebagai pengkhianat karena berpihak pada penjajah untuk menindas bangsa sendiri. Dengan meminjam metafora ini, Prabowo seolah menyamakan jurnalis, aktivis, dan akademisi kritis sebagai sosok yang bekerja untuk kepentingan asing dengan menyebarkan narasi negatif tentang negeri sendiri. Pesan tersiratnya cukup tajam: bahwa kritik yang dilontarkan bukan cerminan kecintaan pada tanah air, melainkan bagian dari agenda eksternal untuk melemahkan kedaulatan.

Kritik yang Dianggap Mencari-Cari Kesalahan

Prabowo dalam beberapa kesempatan publik mengutarakan kegelisahannya terhadap pola kerja kelompok-kelompok tersebut. Menurutnya, kritik yang disampaikan kerap tidak proporsional dan cenderung mengabaikan capaian positif pemerintah. Alih-alih memberikan masukan membangun, mereka justru dianggap sibuk mencari-cari celah dan membesar-besarkan kekurangan. Sikap demikian dinilai kontraproduktif bagi semangat gotong royong membangun bangsa. Dalam logika tersebut, label londo ireng digunakan untuk membangunkan kesadaran publik bahwa ada pihak yang tidak pernah puas dan terus menerus membongkar aib di tengah upaya besar pemerintah membawa perubahan.

Reaksi dari Komunitas yang Tersindir

Para jurnalis dan organisasi pers merespons pernyataan itu dengan keprihatinan mendalam. Mereka menegaskan bahwa pekerjaan jurnalistik justru merupakan wujud pengabdian pada publik dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas kekuasaan. Aktivis lembaga swadaya masyarakat juga mengingatkan bahwa kontrol sosial adalah bagian integral dari demokrasi, bukan bentuk perlawanan terhadap negara. Sementara itu, kalangan akademisi menjelaskan bahwa kajian-kajian kritis terhadap kebijakan pemerintah dilakukan berdasarkan metodologi ilmiah dan bertujuan untuk perbaikan, bukan untuk menjatuhkan. Mereka menyayangkan pemilihan istilah yang dinilai mengandung muatan rasial dan berpotensi memperparah polarisasi di masyarakat.

Dampak Terhadap Iklim Kebebasan Berpendapat

Menyematkan julukan londo ireng kepada pengawal demokrasi dapat menciptakan efek berganda yang serius. Pertama, hal ini bisa dimaknai sebagai upaya mendeligitimasi peran penting mereka dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kedua, di tingkat akar rumput, pernyataan dari tokoh nasional seperti Prabowo rentan memicu sentiment negatif publik terhadap profesi jurnalis dan aktivis. Ketiga, dalam jangka panjang, iklim kebebasan berpendapat berpotensi terkikis karena banyak pihak akan berpikir dua kali sebelum menyuarakan kritik akibat takut diberi label serupa. Padahal, dalam negara demokrasi yang sehat, ruang untuk berbeda pendapat harus tetap terjaga sebagai mekanisme koreksi dan penyeimbang kekuasaan.

Membaca Strategi Komunikasi Politik di Baliknya

Pernyataan kontroversial semacam ini dapat pula dilihat sebagai strategi komunikasi untuk membentuk persepsi publik. Dengan menciptakan narasi tentang adanya musuh bersama, solidaritas internal dapat diperkuat. Konsep londo ireng menjadi alat retorika yang sederhana namun kuat untuk mengelompokkan 'kita' melawan 'mereka'. Namun demikian, efektivitas jangka panjang dari strategi ini patut dipertanyakan. Publik yang semakin cerdas cenderung mampu membedakan mana kritik yang konstruktif dan mana serangan yang destruktif. Menyamaratakan seluruh jurnalis, LSM, dan akademisi sebagai ancaman justru berisiko mengalienasi segmen masyarakat yang justru menjadi pilar penting kemajuan bangsa.