Prabowo — Ingin Tiru Model India untuk Optimalkan Aset Negara

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk meneladani pendekatan yang diterapkan pemerintah India dalam mengelola aset negara. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa optimalisasi aset pemerintah harus dilakukan dengan memberikan ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk berpartisipasi. Rujukan tersebut muncul di tengah upaya pemerintahan barunya untuk menyetir ulang strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan aset-aset strategis lainnya yang selama ini dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pernyataan Awal dan Konteks Kebijakan

Kepala Negara menyampaikan bahwa India menjadi salah satu contoh nyata bagaimana negara berkembang dengan jumlah populasi besar dapat memanfaatkan aset pemerintahannya secara lebih efisien tanpa harus seluruhnya dikelola oleh negara. Prabowo melihat bahwa keterlibatan swasta dalam pengelolaan infrastruktur dan aset komersial milik pemerintah India mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi beban fiskal negara. Indonesia saat ini memiliki ratusan BUMN dengan total aset mencapai ribuan triliun rupiah, namun banyak di antaranya yang masih berkinerja di bawah standar atau bahkan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Konteks pernyataan ini sejalan dengan arahan Prabowo kepada jajaran menterinya untuk melakukan efisiensi anggaran dan menghapuskan belanja-belanja yang tidak produktif. Pemerintah dinilai perlu berpikir keras mengubah aset-aset tidur menjadi sumber pendapatan baru, ketimbang terus-menerus bergantung pada utang atau pajak untuk membiayai pembangunan. Menurut Prabowo, jika India mampu melakukannya dengan sistem yang telah teruji, Indonesia tidak ada salahnya meniru dan menyesuaikan model tersebut dengan karakteristik ekonomi dalam negeri.

Model India yang Jadi Rujukan

Pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi memang dikenal dengan program agresif terkait optimalisasi aset negara. Salah satu kebijakan paling prominent adalah National Monetization Pipeline (NMP) yang diluncurkan pada 2021. Program ini bertujuan untuk memonetisasi aset-aset infrastruktur milik pemerintah senilai sekitar 6 triliun rupee India atau setara dengan puluhan miliar dolar AS selama periode empat tahun. Skema yang digunakan beragam, mulai dari konsesi operasi, public-private partnership (PPP), hingga divestasi saham BUMN.

Melalui NMP, India berhasil menarik minat investor asing dan domestik untuk mengelola jalan tol, jalur kereta api, bandara, hingga fasilitas penyimpanan minyak dan gas milik negara. Prinsip utama yang diterapkan adalah aset tetap dimiliki oleh pemerintah, namun hak operasionalnya diserahkan kepada pihak swasta yang lebih berpengalaman dalam manajemen komersial. Hasilnya, pemerintah India mendapatkan aliran kas segar untuk mendanai proyek-proyek pembangunan baru tanpa harus menjual kepemilikan aset secara total.

Langkah-Langkah Optimalisasi Aset

Berdasarkan paparan dari Presiden, berikut adalah urutan rencana kebijakan yang tengah dijajaki pemerintah dengan mengadaptasi model India ke dalam konteks Indonesia:

1. Audit komprehensif dan pemetaan aset BUMN. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset yang dimiliki negara baik berupa tanah, bangunan, infrastruktur, maupun kekayaan finansial. Tujuannya adalah mengidentifikasi aset-aset yang underperforming, tidak produktif, atau justru menjadi beban operasional.
2. Penyusunan skema kemitraan dengan swasta. Setelah pemetaan selesai, pemerintah akan merancang skema yang fleksibel bagi masuknya modal dan manajemen swasta. Skema ini bisa berupa kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), konsesi jangka panjang, maupun divestasi parsial melalui penawaran umum saham di bursa efek.
3. Implementasi bertahap dengan pengawasan ketat. Pemerintah berencana menerapkan program ini secara bertahap, dimulai dari sektor yang paling siap dan memiliki daya tarik investasi tinggi seperti infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi. Prabowo menekankan bahwa meski swasta diberi ruang, pengawasan negara harus tetap kuat untuk mencegah monopoli dan kerugian publik.

Tantangan dan Proyeksi ke Depan

Meski terlihat menjanjikan, adaptasi model India tidak akan terlepas dari berbagai tantangan. Di Indonesia, sentimen nasionalisme terhadap aset negara sering kali menjadi hambatan utama setiap kali pembahasan privatisasi atau keterlibatan asing muncul di ruang publik. Selain itu, tata kelola BUMN yang selama ini masih dipengaruhi oleh kepentingan politik juga menjadi pekerjaan rumah besar. Tanpa reformasi tata kelola yang menyeluruh, risiko aset yang dimonetisasi justru jatuh ke tangan segelintir pemain dengan skema yang tidak transparan sangatlah tinggi.

Di sisi lain, kebutuhan fiskal Indonesia yang terus meningkat membuat opsi optimalisasi aset menjadi sangat relevan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang dijaga dan target pembangunan infrastruktur yang masih besar, pemerintah memerlukan sumber pembiayaan alternatif di luar utang. Jika model India dapat disesuaikan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menyaksikan gelombang investasi baru yang masuk ke aset-aset negara yang sebelumnya tidak terurus, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan efisiensi layanan publik yang lebih baik.

Kebijakan yang digagas Prabowo ini pada akhirnya akan menguji komitmen pemerintahannya dalam menjalankan reformasi struktural. Masyarakat dan pelaku usaha tentu akan mengawati apakah niat baik untuk meniru keberhasilan India dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi yang jelas, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional secara luas.