Polri Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi dalam Kasus Lahan Sepolwan

Jajaran penegak hukum di lingkungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) memberikan klarifikasi resmi terkait bergulirnya isu kriminalisasi terhadap seorang purnawirawan tinggi Polri. Klarifikasi ini muncul di tengah sorotan publik terhadap penanganan perkara yang melibatkan nama besar di institusi kepolisian.

Dalam keterangan yang disampaikan, lembaga antirasuah tersebut menepis anggapan bahwa proses hukum yang sedang berjalan mengandung unsur rekayasa atau motif tertentu yang bertujuan menjerat seseorang secara tidak sah. Penegasan ini menjadi penting mengingat sosok yang dirujuk dalam pemberitaan belakangan ini adalah mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Oegroseno.

Duduk Perkara Pengadaan Tanah

Perkara yang kini tengah ditangani oleh penyidik bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan lahan untuk Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Proyek strategis ini diduga kuat tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memicu langkah penyelidikan oleh aparat penegak hukum internal Polri.

Lahan yang dimaksud merupakan aset penting bagi pengembangan kapasitas pendidikan kepolisian, khususnya bagi para personel perempuan. Dugaan ketidakberesan dalam proses pembebasan atau pembelian tanah tersebut dinilai berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, audit dan telaah hukum dilakukan secara mendalam sebelum perkara ini naik ke tahap penyidikan.

Nama Oegroseno mencuat karena diduga memiliki keterkaitan dengan pengambilan keputusan pada periode tertentu saat proyek tersebut direalisasikan. Namun, penyidik menekankan bahwa keterlibatan setiap pihak dalam perkara ini murni didasarkan pada alat bukti dan keterangan saksi, bukan atas dasar status atau jabatan seseorang.

Bantahan Resmi dan Prosedur Hukum

Pihak Kortas Tipidkor secara tegas menyatakan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara telah dijalankan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan regulasi internal yang berlaku. Tidak terdapat satu pun langkah prosedural yang diintervensi atau direkayasa untuk mengarahkan perkara kepada individu tertentu.

“Proses ini berjalan secara profesional dan transparan. Setiap alat bukti dikumpulkan, diverifikasi, dan diuji secara objektif,” demikian inti dari pernyataan yang dikeluarkan. Penyidik juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan praperadilan atau mekanisme hukum lainnya guna menguji keabsahan prosedur yang telah ditempuh.

Klaim adanya kriminalisasi, menurut lembaga tersebut, tidak memiliki dasar yang kuat. Istilah kriminalisasi sendiri merujuk pada upaya menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Hal ini dinilai bertentangan dengan fakta bahwa penyidik telah mengantongi setidaknya dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP sebelum menetapkan status hukum seseorang.

Konteks Kelembagaan dan Imparsialitas

Kasus ini juga menjadi ujian bagi Kortas Tipidkor sebagai unit yang relatif baru dalam struktur organisasi Polri. Dibentuk untuk memperkuat pemberantasan korupsi di internal institusi, lembaga ini dituntut mampu menunjukkan independensi, termasuk ketika berhadapan dengan perkara yang melibatkan perwira tinggi, baik yang masih aktif maupun yang telah memasuki masa purnabakti.

Sejumlah pengamat menilai bahwa penanganan perkara yang menyangkut mantan Wakapolri akan menjadi tolok ukur kredibilitas reformasi penegakan hukum di tubuh Polri. Publik akan mengamati apakah proses ini berjalan tanpa intervensi kekuasaan, atau justru sebaliknya. Dalam konteks inilah, bantahan terhadap isu kriminalisasi menjadi relevan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyidikan.

Sebagai purnawirawan dengan jabatan terakhir sebagai orang nomor dua di institusi Polri, Oegroseno tentu memiliki jaringan dan pengaruh yang luas. Meskipun demikian, penyidik memastikan bahwa faktor tersebut tidak memengaruhi jalannya proses hukum. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) menjadi pedoman utama dalam penanganan perkara ini.

Di sisi lain, langkah klarifikasi yang diambil juga dimaksudkan untuk meredam spekulasi liar yang beredar di ruang publik. Isu kriminalisasi, jika tidak segera diluruskan, berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas internal institusi maupun menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen Polri dalam memberantas korupsi.

Langkah Selanjutnya

Saat ini, penyidik masih terus mendalami alat bukti tambahan dan memeriksa saksi-saksi kunci guna mengonstruksi peristiwa pidana secara utuh. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kemungkinan penetapan tersangka baru atau pengembangan perkara ke pihak-pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab.

Masyarakat diimbau untuk memberikan kepercayaan kepada proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak terpancing oleh narasi-narasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kortas Tipidkor berjanji akan menyampaikan setiap perkembangan signifikan dalam perkara ini secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Dengan klarifikasi ini, lembaga antirasuah Polri berharap agar fokus penegakan hukum tetap terjaga pada substansi perkara, yaitu dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan Sepolwan, dan tidak teralihkan oleh isu-isu sampingan yang tidak berdasar. Kebenaran materiil akan terus diupayakan demi tegaknya keadilan dan pulihnya potensi kerugian negara yang ditimbulkan.