Perubahan Iklim Menghambat 1.118 Petani Perempuan Difabel di Nigeria

Di tengah hamparan ladang yang semakin tak bersahabat, sekelompok perempuan yang kerap dilupakan justru menanggung beban paling berat. Sebuah studi yang dilakukan Advocacy for Women with Disabilities Initiative (AWDIn) menemukan bahwa setidaknya 1.118 perempuan difabel yang berkecimpung di sektor pertanian di 27 negara bagian Nigeria melaporkan hambatan signifikan dalam bertani dan mempertahankan mata pencaharian mereka.

Temuan itu bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada kisah tentang sawah yang terendam banjir, ladang yang hangus dilanda kekeringan, dan alat-alat pertanian yang tak pernah dirancang untuk tubuh mereka. Perubahan iklim, yang sudah dirasakan hampir semua petani dunia, menjadi semakin mematikan ketika bersinggungan dengan keterbatasan fisik, keterbatasan akses, dan minimnya dukungan sosial.

Di Nigeria, perempuan menyumbang porsi besar tenaga kerja pertanian, tetapi sering kali menjadi pihak yang paling sedikit menguasai lahan, modal, dan informasi. Ketika krisis iklim menambah tekanan, kesenjangan yang sudah ada semakin melebar — dan perempuan difabel berada di titik paling ujung dari kesenjangan itu.

Beban Ganda di Tengah Ladang

Perempuan difabel petani menghadapi beban ganda. Sebagai perempuan, mereka kerap tertinggal dalam akses lahan, kredit, dan pelatihan pertanian. Sebagai penyandang disabilitas, mereka semakin terisolasi ketika bencana melanda. Banjir yang memutus akses jalan, misalnya, bukan sekadar gangguan; bagi petani dengan keterbatasan mobilitas, itu berarti kehilangan panen tanpa bisa menyelamatkan apa pun.

"Setidaknya 1.118 perempuan difabel yang terlibat dalam pertanian di 27 negara bagian melaporkan hambatan signifikan terhadap kegiatan bertani dan mata pencaharian mereka," demikian temuan inti yang dipublikasikan AWDIn dalam studinya.

Hambatan yang Berlapis

Studi tersebut memotret hambatan yang berlapis bagi perempuan difabel, mulai dari yang paling mendasar hingga yang struktural:

• Akses kredit dan pembiayaan — dokumentasi studi memperlihatkan perempuan difabel berjuang mendapatkan pinjaman, sementara lembaga keuangan jarang menyediakan layanan yang ramah difabel.
• Infrastruktur yang tidak inklusif — jalan usaha tani, irigasi, dan pasar tidak dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas penyandang disabilitas.
• Minimnya teknologi adaptif — benih tahan iklim dan alat pertanian modern jarang hadir dalam bentuk yang dapat diakses.
• Keterbatasan dukungan sosial — kelompok tani dan program bantuan pemerintah kerap mengabaikan kebutuhan spesifik difabel.

Data dalam Sekilas Pandang

Iklim yang Tidak Adil

Perubahan iklim memang tidak pernah menyerang semua orang secara setara. Kelompok yang paling rentan justru menanggung dampak paling berat. Ketika banjir datang lebih sering dan kekeringan berlangsung lebih panjang, perempuan difabel kehilangan lebih banyak: lahan, hasil panen, hingga harapan untuk mandiri secara ekonomi.

Para advokat mendesak pemerintah dan lembaga donor untuk memasukkan perspektif disabilitas dalam setiap program adaptasi iklim. Kebijakan pertanian, kata mereka, harus diukur bukan hanya dari luas panen atau produksi pangan, tetapi juga dari seberapa inklusif kebijakan itu bagi mereka yang paling terpinggirkan. Pendekatan yang mengabaikan kelompok rentan hanya akan memperdalam jurang ketimpangan di tengah krisis yang terus memburuk.

Studi AWDIn menjadi pengingat bahwa perubahan iklim adalah krisis kesetaraan. Selama perempuan difabel masih terhalang hambatan yang berlapis, selama itu pula keadilan iklim dan masa depan pertanian yang inklusif hanya akan menjadi wacana tanpa kenyataan.