Perry Warjiyo Mundur: Rekam Jejak dan Harta Gubernur BI

Langkah mengejutkan datang dari pria yang hampir satu dekade memimpin otoritas moneter Indonesia. Perry Warjiyo secara resmi melepas jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia, menutup babak pengabdian panjangnya di bank sentral. Pengunduran dirinya sontak menyedot perhatian publik, bukan hanya karena posisi strategis yang ditinggalkan, tetapi juga rekam jejak kebijakan dan laporan kekayaan yang selama ini menjadi sorotan.

Jejak Karier Panjang di Bank Sentral

Pria kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah, 24 Desember 1959, ini menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebelum melanjutkan studi magister dan doktoral di Iowa State University, Amerika Serikat. Perjalanannya di Bank Indonesia dimulai pada 1984 sebagai staf peneliti muda di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Selama lebih dari tiga dekade, ia merintis karier dari posisi teknis hingga puncak pimpinan.

Sebelum menjadi gubernur, ia menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI periode 2013–2018, tangan kanan Gubernur Agus Martowardojo saat itu. Di posisi itu, ia terlibat langsung dalam merumuskan paket kebijakan moneter pasca-tapering tantrum 2013 dan transisi menuju rezim inflasi rendah. Ketika akhirnya dilantik sebagai Gubernur BI pada 24 Mei 2018 oleh Presiden Joko Widodo dan disetujui DPR, ia langsung dihadapkan pada tekanan eksternal berupa perang dagang AS-China dan gejolak nilai tukar rupiah.

Di bawah kendalinya, BI menggelar sejumlah langkah tidak populer namun efektif: menaikkan suku bunga acuan tujuh kali sepanjang 2018 untuk meredam depresiasi rupiah, memperkuat operasi moneter ganda, serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini digunakan puluhan juta pedagang. Saat pandemi COVID-19 melumpuhkan ekonomi, ia memimpin BI dalam skema burden sharing bersama pemerintah—membiayai sebagian defisit APBN melalui pembelian Surat Berharga Negara dengan mekanisme pasar, langkah kontroversial yang diyakininya sebagai obat darurat untuk menjaga denyut fiskal.

Kebijakan itu menuai pujian sekaligus kritik tajam. Lembaga pemeringkat internasional menilai BI mampu menjaga stabilitas makro tanpa kehilangan independensi, namun sejumlah ekonom melihat langkah itu mengaburkan batas antara otoritas moneter dan kepentingan anggaran negara. Meski demikian, di mata para pelaku pasar, Perry Warjiyo dikenal sebagai komunikator ulung yang mampu menenangkan ekspektasi melalui setiap kalimatnya dalam konferensi pers bulanan.

Harta Kekayaan: Tanah, Surat Berharga, dan Koleksi Kendaraan

Pengunduran dirinya kembali membuka laci transparansi yang lazim diwajibkan bagi pejabat negara. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, total harta Perry Warjiyo tercatat lebih dari 108 miliar rupiah. Angka ini menempatkannya di jajaran pucuk pejabat bank sentral dengan kekayaan terbesar, bahkan melampaui beberapa menteri kabinet.

Rincian hartanya menunjukkan portofolio yang terbilang klasik untuk seorang bankir senior namun tetap mencolok. Aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota, termasuk properti di Jakarta Selatan dan Depok, dengan total nilai mencapai puluhan miliar. Di sektor kendaraan, ia tercatat memiliki koleksi mobil yang bervariasi mulai dari Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, hingga beberapa unit Honda dan Suzuki, meski total nilainya tidak mendominasi laporan.

Porsi terbesar kedua justru terletak pada surat berharga—saham, obligasi, dan reksa dana yang ia akumulasi selama puluhan tahun berkarier. Rincian ini wajar mengingat sebelum menjadi pejabat publik yang dibatasi, ia sempat beraktivitas sebagai akademisi dan penasihat ekonomi. Sisa harta lain berupa kas dan setara kas, serta logam mulia, melengkapi laporan yang menurut penelusuran tidak mengalami lonjakan mencurigakan sepanjang masa jabatannya. Harta tersebut menurun tipis dari puncaknya pada 2021 akibat pelepasan sejumlah instrumen investasi.

Pasca-Pengunduran Diri: Kekosongan dan Warisan Kebijakan

Hingga kini, alasan pasti pengunduran dirinya belum diungkapkan secara gamblang. Sejumlah sumber menyebut faktor kesehatan dan keinginan beristirahat setelah menuntaskan dua periode penuh tekanan. Memasuki tahun-tahun terakhir jabatannya, ia berulang kali mengutarakan lelahnya menjalankan misi ganda—menjaga stabilitas rupiah sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Kepergiannya meninggalkan ruang kosong di jajaran puncak BI yang akan diisi melalui mekanisme pemilihan di DPR. Penggantinya kelak akan mewarisi sejumlah program andalan yang ia rintis: implementasi penuh BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran real-time berbiaya rendah, ekspansi QRIS ke pasar internasional, dan tentu saja normalisasi instrumen burden sharing yang kontroversial itu. Pasar pun menanti, apakah suksesor akan melanjutkan pendekatan moneter ketat atau perlahan melonggarkan demi pertumbuhan.

Warisan terbesar Perry Warjiyo barangkali bukan sekadar angka inflasi atau cadangan devisa yang terjaga, melainkan bagaimana ia menavigasi BI melalui badai pandemi dengan instrumen yang belum pernah diuji sebelumnya. Saat ia benar-benar meninggalkan gedung putih di Jalan MH Thamrin, publik mungkin bertanya-tanya: akankah independensi BI tetap utuh dalam ujian berikutnya? Jawabannya terletak pada fondasi yang ia bangun selama hampir delapan tahun terakhir—dan kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemegang komando selanjutnya.