Perkuat Pengawasan Dana Otsus, Bukan Sekadar Pisahkan dari APBD

Wacana pemisahan rekening dana otonomi khusus (otsus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali mencuat di tengah maraknya kasus korupsi di daerah. Ide ini diusung dengan harapan dapat mempersempit celah penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah. Namun, banyak pihak mengingatkan bahwa sekadar memindahkan tempat penyimpanan dana tidak akan banyak berarti tanpa pembenahan sistem pengawasan yang menyeluruh.

Usulan Pemisahan Dana Otsus dari APBD

Dana otsus merupakan alokasi khusus dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah tertentu, seperti Papua dan Aceh, yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Selama ini, dana tersebut dikelola melalui mekanisme APBD sehingga berada dalam kendali penuh pemerintah daerah. Praktik korupsi yang kerap terjadi mendorong munculnya gagasan agar dana otsus dikelola terpisah, atau bahkan langsung oleh pemerintah pusat. Pendukungnya meyakini, pemisahan rekening akan mengurangi ruang gerak oknum kepala daerah untuk menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi atau politik.

Secara teknis, pemisahan ini bisa dilakukan dengan membentuk rekening khusus yang dikelola langsung oleh instansi vertikal atau melalui mekanisme transfer non-APBD. Dengan demikian, pencairan dana tidak lagi bergantung pada persetujuan kepala daerah, tetapi melalui prosedur yang lebih ketat di tingkat pusat. Langkah ini diyakini dapat memutus rantai permainan anggaran yang selama ini kerap terjadi di tingkat lokal.

Risiko Korupsi Tetap Mengintai Meski Rekening Dipisahkan

Meski logika tersebut tampak sederhana, kenyataannya tidak demikian. Korupsi tidak semata-mata bersumber dari posisi rekening, melainkan dari lemahnya kontrol dan akuntabilitas. Sejumlah kasus besar justru terjadi pada dana-dana yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, seperti dana bantuan sosial atau proyek strategis nasional. Tanpa pengawasan yang memadai, pemindahan rekening hanya akan mengubah lokasi penyelewengan, bukan menghilangkannya.

Pengelolaan dana di luar APBD pun bukan tanpa celah. Jika mekanisme pengawasannya sama lemahnya, praktik mark-up, penggelembungan jumlah penerima manfaat, hingga proyek fiktif tetap bisa terjadi. Bahkan, pemisahan rekening yang tidak disertai transparansi justru bisa menimbulkan kantong-kantong anggaran gelap baru yang sulit dilacak oleh publik dan lembaga pengawas independen.

Pengawasan, Kunci Sesungguhnya Pencegahan Korupsi

Para pegiat antikorupsi dan akademisi tata kelola keuangan publik sepakat bahwa penguatan sistem pengawasan jauh lebih penting dibandingkan sekadar memisahkan dana otsus dari rekening APBD. Pengawasan yang kuat meliputi audit independen secara berkala, pengawasan oleh masyarakat sipil, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau realisasi anggaran secara real-time. Tanpa elemen-elemen tersebut, setiap kebijakan pemisahan dana hanya akan bersifat kosmetik.

Implementasi sistem seperti e-budgeting dan e-procurement telah terbukti mampu menekan kebocoran anggaran di beberapa daerah. Ketika setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat diakses publik, peluang untuk melakukan manipulasi menjadi jauh lebih kecil. Di sisi lain, penguatan peran inspektorat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diiringi dengan jaminan independensi agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik kepala daerah.

Pemisahan Dana Tanpa Pengawasan Justru Berbahaya

Paradoksnya, pemisahan dana otsus tanpa pengawasan yang memadai justru dapat menciptakan risiko baru. Ketika dana dikelola di luar APBD dan berada di bawah kendali pusat, masyarakat daerah bisa kehilangan akses untuk ikut mengontrol penggunaan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan mereka. Transparansi yang selama ini sedikit banyak terjadi melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan pembahasan APBD di DPRD bisa menipis. Akibatnya, aspirasi lokal terabaikan dan dana otsus menjadi proyek elitis di ibu kota.

Karena itu, sejumlah kalangan mengusulkan jalan tengah: tetap mempertahankan pengelolaan dana otsus melalui APBD, tetapi dengan menerapkan protokol pengawasan berlapis yang diperketat. Setiap pencairan dana harus melalui verifikasi yang melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas independen. Selain itu, sanksi tegas bagi pelanggar harus diterapkan tanpa pandang bulu untuk menimbulkan efek jera.

Sinergi Kebijakan untuk Transparansi Anggaran

Upaya memberantas korupsi dana otsus tidak bisa bertumpu pada satu kebijakan tunggal. Diperlukan sinergi antara pemisahan rekening—jika memang dipilih sebagai kebijakan—dan penguatan sistem pengawasan. Pemisahan rekening bisa menjadi pelengkap, tetapi bukan pengganti pengawasan. Tanpa pengawasan, pemisahan hanya akan memindahkan masalah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu merancang kerangka regulasi yang mewajibkan audit berkala, membuka akses informasi publik seluas-luasnya, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana otsus.

Pendekatan semacam ini sejalan dengan semangat otonomi khusus yang sesungguhnya, yaitu memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola sumber daya demi kemajuan lokal, namun tetap dalam koridor akuntabilitas yang ketat. Tanpa keseimbangan itu, dana otsus hanya akan menjadi bulan-bulanan para koruptor, entah di tingkat daerah maupun pusat.

Kesimpulan

Wacana memisahkan dana otsus dari APBD adalah sebuah langkah korektif yang perlu diapresiasi, tetapi bukan merupakan solusi ajaib. Jantung dari pencegahan korupsi terletak pada sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan melibatkan banyak pihak. Tanpa itu, sekadar memindahkan rekening tidak akan mengubah apa pun. Oleh karena itu, alih-alih berdebat panjang tentang di mana dana disimpan, energi publik sebaiknya difokuskan untuk mendorong pengawasan yang lebih efektif dan sanksi yang lebih keras bagi para pencuri uang rakyat.