Perjalanan Laksamana Sukardi, Arsitek Reformasi BUMN

Sejarah kementerian badan usaha milik negara tidak bisa dilepaskan dari satu nama yang kerap menjadi rujukan: Laksamana Sukardi. Ia hadir pada masa transisi krusial pasca-reformasi, ketika Indonesia berusaha menata ulang fondasi ekonomi setelah dilanda krisis multidimensi. Laksamana bukan sekadar pejabat kabinet biasa; ia adalah perpaduan langka antara pemikiran akademis, keberanian politis, dan kepekaan seorang teknokrat sejati.

Lahir dengan latar belakang ekonomi yang kuat, Laksamana Sukardi menapaki karier sebagai ekonom sebelum terjun ke gelanggang politik praktis. Ia dikenal memiliki perspektif progresif tentang peran negara dalam perekonomian, terutama menyangkut perusahaan-perusahaan pelat merah. Pandangannya banyak dibentuk oleh realitas bahwa BUMN saat itu berada dalam kondisi yang memprihatinkan: inefisiensi struktural, praktik korupsi yang mengakar, dan intervensi politik yang melumpuhkan daya saing.

Arsitek di Balik Restrukturisasi BUMN

Ketika dilantik sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Laksamana Sukardi langsung dihadapkan pada tantangan besar. Warisan krisis ekonomi Asia 1997-1998 masih membekas, dan BUMN-BUMN strategis berada di ujung jurang kebangkrutan. Di tengah skeptisisme publik dan tekanan dari berbagai pihak, ia merancang pendekatan restrukturisasi yang terukur namun berani.

Fokus utamanya tertuju pada pemulihan kesehatan keuangan perusahaan negara. Ia mendorong penerapan prinsip tata kelola korporasi yang modern, membuka ruang transparansi, dan merintis agenda privatisasi yang saat itu menjadi perdebatan sengit di parlemen. Baginya, privatisasi bukan sekadar menjual aset negara, melainkan strategi untuk mendatangkan modal segar, transfer teknologi, dan pengelolaan yang lebih profesional. Pendiriannya ini kerap menempatkannya berseberangan dengan elemen-elemen yang menghendaki kontrol negara secara penuh.

Salah satu terobosan penting yang ia perkenalkan adalah peta jalan reformasi BUMN secara menyeluruh. Ia tidak memandang perusahaan negara sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai portofolio investasi yang harus dikelola berdasarkan potensi dan risiko masing-masing. Perusahaan yang sehat didorong untuk bersaing, sementara yang sakit kronis harus direhabilitasi atau bahkan dihentikan operasinya.

Melanjutkan Agenda di Bawah Kepemimpinan Megawati

Ketika tampuk kepresidenan beralih ke Megawati Sukarnoputri, Laksamana Sukardi kembali dipercaya mengawal kementerian yang sama. Keberlanjutannya dalam jabatan ini menunjukkan pengakuan atas konsistensi dan visinya. Di periode keduanya, agenda restrukturisasi BUMN memasuki fase yang lebih matang. Ia semakin intensif mendorong transformasi korporasi pelat merah, termasuk membangun sinergi antar-BUMN untuk menciptakan rantai nilai yang terintegrasi.

Kebijakannya dalam mendorong profesionalisme dewan direksi dan komisaris menjadi fondasi penting. Laksamana berpendapat bahwa posisi-posisi strategis di BUMN tidak boleh lagi diisi berdasarkan afiliasi politik, melainkan harus melalui mekanisme seleksi berbasis kompetensi. Ini merupakan terobosan kultural yang signifikan mengingat budaya patronase masih sangat kuat pada era sebelumnya.

Namun jalannya tidak selalu mulus. Ia kerap mendapat tekanan dari berbagai kelompok politik yang merasa dirugikan oleh agenda privatisasi. Tuduhan menjual aset negara kepada asing kerap dialamatkan kepadanya, meskipun ia selalu menekankan bahwa keputusan-keputusan tersebut diambil berdasarkan kalkulasi ekonomi yang matang dan melalui proses legislasi yang sah.

Sosok Ekonom-Politisi yang Meninggalkan Jejak Pemikiran

Sebagai ekonom yang juga politisi, Laksamana Sukardi mewakili generasi pemimpin yang berusaha menjembatani dunia akademik dengan realitas kekuasaan. Ia bukan tipikal teknokrat yang teralienasi dari dinamika partai, namun juga bukan oportunis yang mengorbankan integritas intelektual demi kepentingan sesaat. Keseimbangan inilah yang membuat namanya tetap relevan sebagai referensi ketika topik reformasi BUMN diperbincangkan.

Dalam berbagai kesempatan diskusi publik dan seminar ekonomi, Laksamana kerap menyuarakan pentingnya kemandirian fiskal BUMN dan perlindungan aset negara yang dikelola secara profesional. Ia mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan yang akuntabel, BUMN hanya akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber kebocoran yang tidak berkesudahan.

Meski tidak lagi menjabat di kabinet, gagasan-gagasannya tetap hidup dalam kerangka kebijakan kementerian BUMN hingga saat ini. Prinsip-prinsip yang ia tanamkan—transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pasar—masih menjadi rujukan bagi para penerusnya dalam mengelola lebih dari seratus perusahaan pelat merah yang dimiliki oleh negara.

Warisan Bagi Generasi Penerus

Melihat kembali perjalanan karier Laksamana Sukardi, tampak jelas bahwa ia adalah figur transisi yang berhasil menanamkan benih-benih reformasi di sektor yang sebelumnya sangat tertutup dan sarat kepentingan. Di tengah keterbatasan yang ada, ia berhasil menggeser paradigma pengelolaan BUMN dari pendekatan birokratis menjadi pendekatan korporasi modern.

Kini, ketika BUMN-BUMN besar Indonesia bersaing di level regional dan global, sebagian dari fondasi itu berasal dari masa pengabdian Laksamana Sukardi. Tantangan memang telah berganti, namun pelajaran dari era transisi yang ia jalani tetap relevan: bahwa reformasi BUMN membutuhkan keberanian politik, kejernihan visi ekonomi, dan konsistensi yang tak tergoyahkan. Itulah warisan intelektual dan praktis yang ia tinggalkan bagi generasi penerus dan bagi Indonesia yang terus berupaya memaksimalkan peran strategis perusahaan-perusahaan negaranya.