Pemerintah Tegaskan BI Tak Masuk Pemerintah, Utamakan Kapasitas Nasional untuk NTT

JAKARTA — Pemerintah mengeluarkan dua penegasan penting pada Kamis (20/8/2026) untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah publik. Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) menegaskan bahwa tidak pernah ada wacana untuk menjadikan Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari pemerintah. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa penanganan dampak gempa bumi di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), tetap mengutamakan penguatan kapasitas dan sumber daya nasional.

Kedua pernyataan itu menjadi klarifikasi resmi pemerintah di tengah dua isu yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Di satu sisi, publik mempertanyakan arah kebijakan ekonomi nasional menyusul spekulasi mengenai perubahan status bank sentral. Di sisi lain, tawaran bantuan asing untuk korban gempa di NTT memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana peran pihak internasional dalam penanganan bencana di dalam negeri.

Kronologi Isu dan Sikap Pemerintah

1. Isu status BI mengemuka — Dalam beberapa hari terakhir, perbincangan mengenai kemungkinan BI menjadi bagian dari struktur pemerintahan ramai di media sosial dan sejumlah pemberitaan. Bakom RI langsung merespons dengan menegaskan bahwa isu tersebut tidak pernah menjadi wacana pemerintah.
2. Gempa mengguncang Manggarai Timur, NTT — Bencana gempa bumi terjadi di wilayah Manggarai Timur, NTT, menimbulkan kerusakan dan memicu upaya tanggap darurat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
3. Tawaran bantuan asing berdatangan — Setelah kabar bencana tersebar, sejumlah negara dan lembaga internasional menyampaikan tawaran bantuan untuk penanganan dampak gempa di NTT.
4. Kemlu menyampaikan sikap resmi — Menanggapi hal tersebut, Kemlu menegaskan bahwa Indonesia terus mengupayakan kapasitas dan sumber daya nasional sebagai prioritas utama dalam penanganan bencana.

Bakom RI: Independensi BI Tidak Terganggu

Badan Komunikasi Pemerintah RI menegaskan bahwa wacana menjadikan BI bagian dari pemerintah tidak pernah ada dan tidak pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan mana pun. Penegasan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait masa depan bank sentral.

"Tidak pernah ada wacana untuk menjadikan Bank Indonesia sebagai bagian dari pemerintah. Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya," demikian pernyataan Bakom RI.

Sebagai bank sentral, BI memiliki mandat independen dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Status independen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya. Dengan demikian, posisi BI sebagai lembaga negara yang independen tidak berubah dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik maupun struktur kabinet.

Kemlu: Kapasitas Nasional Tetap Prioritas

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Indonesia masih terus mengupayakan kapasitas dan sumber daya nasional dalam penanganan dampak gempa bumi di NTT. Pernyataan ini menjadi sikap resmi pemerintah dalam menyikapi tawaran bantuan asing yang berdatangan pascabencana.

"Indonesia masih terus mengupayakan kapasitas dan sumber daya nasional. Bantuan asing tentu diapresiasi, namun seluruhnya harus dikoordinasikan agar sejalan dengan kebutuhan di lapangan dan prioritas nasional," demikian keterangan Kemlu.

Pemerintah menilai penguatan kapasitas nasional dalam penanganan bencana menjadi langkah penting agar respons terhadap kedaruratan dapat berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seluruh bentuk bantuan, baik dari dalam maupun luar negeri, tetap dikoordinasikan melalui mekanisme yang berlaku agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih di lapangan.

Poin Kunci Klarifikasi Pemerintah

• Bakom RI memastikan tidak ada wacana BI menjadi bagian dari pemerintah dan menegaskan independensi bank sentral.
• Kemlu menegaskan penanganan gempa NTT berfokus pada kapasitas dan sumber daya nasional.
• Bantuan asing tetap dihargai, namun harus melalui koordinasi dan sejalan dengan prioritas nasional.
• Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum terkonfirmasi.

Dengan dua penegasan ini, pemerintah berharap publik memperoleh kejelasan atas isu-isu yang beredar. Kebijakan ekonomi dan penanganan bencana akan terus dijalankan secara transparan, dengan tetap berpijak pada aturan yang berlaku dan kepentingan masyarakat luas.