admin
Isu politik uang dalam pemilihan kepala daerah kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuarakan strategi baru: membatasi peredaran uang kartal di semua tahapan proses politik. Langkah ini dinilai mampu memotong rantai korupsi yang kerap dimulai sejak masa pencalonan, kampanye, hingga hari pemungutan suara. Tetapi, seberapa kuat dasar klaim tersebut? Tim Lurusin melakukan verifikasi menyeluruh terhadap pernyataan dan data pendukungnya.
Klaim Utama
Dalam sebuah diskusi terbatas, pimpinan KPK menyatakan bahwa pembatasan uang kartal akan mengurangi praktik politik uang secara signifikan. Argumentasinya sederhana: donasi dan pengeluaran dalam bentuk tunai sangat sulit dilacak oleh penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum. Berbeda dengan transfer bank yang meninggalkan jejak digital, uang fisik dapat berpindah tangan tanpa saksi dan tanpa dokumentasi, terutama pada fase-fase awal yang minim pengawasan. Klaim ini mengemuka di tengah maraknya laporan dugaan money politic yang tidak pernah sampai ke meja hijau karena lemahnya bukti transaksi.
Verifikasi Regulasi dan Data Resmi
Untuk menguji kebenaran klaim, pertama-tama kami menelusuri kerangka hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang mewajibkan seluruh peserta pemilu menyampaikan laporan dana kampanye yang memuat sumber dan pengeluaran. Namun, aturan tersebut tidak melarang sumbangan dalam bentuk tunai. Pasal 339 hanya menetapkan batas maksimal sumbangan, tanpa menyinggung metode pembayaran. Sementara itu, Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pilkada mewajibkan penggunaan rekening khusus, namun celah bagi uang tunai tetap terbuka karena tidak ada sanksi pidana bagi penyumbang tunai yang tidak melaporkan.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semakin memperjelas masalah. Pada Pilkada 2024, PPATK menerima 1.247 laporan transaksi mencurigakan yang terindikasi sebagai politik uang, meningkat 23 persen dibandingkan 2020. Dari jumlah itu, sekitar 63 persen diduga melibatkan uang tunai. Angka ini menunjukkan bahwa uang kartal menjadi medium dominan dalam praktik ilegal karena sifatnya yang anonim. KPK sendiri dalam kajian berjudul “Potensi Korupsi dalam Siklus Pilkada” (2023) mengakui bahwa pembatasan uang tunai di atas Rp100 juta per transaksi, sebagaimana diatur Bank Indonesia, dapat menjadi alat pencegahan. Namun, kajian itu juga menekankan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat.
Fakta di Lapangan
Bukti empiris dari negara lain memberi bobot tambahan. Di Perancis, sumbangan politik di atas €150 harus melalui cek atau transfer bank, dan hasilnya indeks persepsi korupsi politik mereka membaik. Di Indonesia, Bank Indonesia memang sudah membatasi transaksi tunai maksimal Rp100 juta per orang per hari, tetapi aturan itu bersifat umum dan tidak menyasar ranah politik secara spesifik. Akibatnya, praktik serangan fajar dengan amplop berisi uang tunai masih marak terjadi di berbagai daerah, seperti yang terpotret dalam 78 kasus yang ditangani Bawaslu pada Pilkada 2024—hanya 12 di antaranya yang berujung sanksi ringan.
Di sisi lain, sejumlah pakar mengingatkan bahwa pembatasan uang tunai bukanlah solusi tunggal. “Korupsi akan selalu mencari medium baru, entah itu aset kripto, barang berharga, atau perantara pihak ketiga. Tanpa penegakan hukum yang keras, kebijakan ini hanya memindahkan masalah,” ujar pengamat politik dari sebuah universitas negeri terkemuka. Pendapat ini sejalan dengan temuan KPK bahwa pada Pilkada 2018-2020, meskipun aturan rekening khusus sudah ada, 40 persen kepala daerah terpilih masih menyimpan ketidakberesan dalam laporan dana kampanyenya. Artinya, kelemahan bukan hanya pada medium uang, melainkan pada budaya pelaporan dan pengawasan.
Kesimpulan: Benar Sebagian, Butuh Penguatan
Berdasarkan hasil verifikasi, klaim bahwa pembatasan uang kartal mampu mencegah politik uang di pilkada dapat diberi rating SEBAGIAN BENAR. Secara logis, membatasi penggunaan uang tunai memang mempersempit ruang gerak praktik ilegal karena setiap transaksi digital lebih mudah diaudit. Data PPATK dan pengalaman negara lain mengonfirmasi potensi tersebut. Akan tetapi, fakta lapangan menunjukkan bahwa selama pengawasan masih lemah, sanksi terhadap pelanggar dana kampanye masih ringan, dan belum ada aturan khusus yang mewajibkan seluruh sumbangan politik bersifat nontunai, maka dampaknya akan sangat terbatas. KPK dan Pemerintah perlu segera merancang regulasi yang mewajibkan setiap sumbangan dan pengeluaran kampanye melewati sistem perbankan resmi, disertai audit transparan dan sanksi pidana yang memberatkan. Tanpa itu, uang kartal hanyalah satu dari sekian banyak hantu yang terus menghantui demokrasi lokal.
Comments (0)