PDIP Usung Indonesianomics, Hasto Minta Prabowonomics Berpihak ke Rakyat

Perdebatan tentang haluan ekonomi nasional kembali menghangat di tengah bergulirnya dua kerangka gagasan besar. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini mendorong Indonesianomics sebagai pijakan utama pembangunan ekonomi. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan harapan agar Prabowonomics, konsep ekonomi yang melekat pada pemerintahan saat ini, tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, terutama petani.

Indonesianomics dalam Peta Gagasan Ekonomi

Indonesianomics bukan sekadar nama baru dalam perbendaharaan istilah kebijakan. Gagasan ini lahir dari tradisi pemikiran ekonomi kerakyatan yang panjang, menempatkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial sebagai sumbu utama. Konsep tersebut menekankan bahwa pertumbuhan tidak cukup diukur dari angka produk domestik bruto, melainkan dari seberapa luas manfaatnya dirasakan kelompok bawah. Dengan kata lain, Indonesianomics memosisikan negara sebagai aktor aktif dalam pengelolaan sumber daya strategis, bukan sekadar regulator pasif.

Dorongan PDIP agar Indonesianomics menjadi landasan ekonomi menandakan adanya upaya menawarkan kerangka alternatif yang lebih berpihak pada struktur produksi domestik. Arah ini sejalan dengan cita-cita kemandirian ekonomi, mulai dari penguatan industri pengolahan di dalam negeri hingga pengurangan ketergantungan pada impor bahan pokok. Berdasarkan verifikasi terhadap sejumlah pernyataan publik, gagasan ini juga menyentuh soal pemerataan akses modal bagi usaha kecil, yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus utama kebijakan.

Pesan Hasto untuk Prabowonomics

Pernyataan Hasto Kristiyanto yang meminta Prabowonomics berpihak pada rakyat menunjukkan adanya titik temu sekaligus ruang kritik terhadap arah kebijakan yang sedang berjalan. Prabowonomics selama ini dikenal dengan penekanan pada swasembada pangan, hilirisasi sumber daya alam, dan program-program berbasis kesejahteraan langsung. Namun, menurut Hasto, seluruh instrumen itu baru bermakna jika benar-benar menyentuh hajat hidup warga, bukan sekadar proyek pertumbuhan yang berhenti di angka makro.

Pesan tersebut dapat dibaca sebagai pengingat bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh terperangkap pada target jangka pendek. Faktanya adalah, pemerintahan mana pun yang mengabaikan daya beli kelompok menengah ke bawah akan menghadapi tekanan sosial yang berujung pada melambatnya roda ekonomi itu sendiri. Dengan demikian, harapan agar Prabowonomics selaras dengan semangat kerakyatan merupakan bentuk kontrol politik yang wajar, bukan oposisi terhadap pembangunan semata.

Petani dan Arah Kebijakan Pangan

Bagian paling konkret dari pernyataan Hasto adalah penekanan pada kesejahteraan petani. Sektor pertanian menjadi ujung tombak ketahanan pangan, tetapi petani kerap menjadi pihak yang paling rentan terhadap fluktuasi harga dan kebijakan yang tidak berpihak. Data menunjukkan bahwa struktur usaha tani di Indonesia masih didominasi lahan sempit, sehingga margin keuntungan yang diperoleh petani sangat tipis dan sangat bergantung pada stabilitas harga gabah serta ketersediaan sarana produksi.

Ketika harga pokok di pasaran bergerak naik, petani justru sering menanggung beban ganda: biaya pupuk dan benih yang membengkak di satu sisi, serta posisi tawar yang lemah di sisi lain. Karena itu, permintaan agar Prabowonomics memperkuat kesejahteraan petani bukan sekadar retorika. Dibutuhkan kebijakan harga yang adil, jaminan serapan hasil panen, serta perlindungan lahan garapan dari alih fungsi. Tanpa tiga elemen tersebut, program swasembada pangan berisiko menjadi jargon yang tidak berkesinambungan.

Tantangan Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan

Mewujudkan sinergi antara Indonesianomics dan Prabowonomics tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan kelembagaan yang solid. Tantangan pertama adalah birokrasi yang masih tersentralisasi, yang kerap memperlambat implementasi kebijakan di tingkat desa. Tantangan kedua adalah konflik kepentingan antara agenda nasional dan kepentingan modal besar, yang selalu hadir dalam setiap perumusan kebijakan ekonomi. Ketiga, disiplin fiskal membatasi ruang gerak pemerintah dalam memberikan subsidi dan bantuan secara luas.

Meski demikian, perpaduan kedua kerangka gagasan ini menyimpan potensi besar jika dikelola dengan jujur. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kedaulatan pangan, dan hilirisasi industri dapat berjalan beriringan apabila ada komitmen politik yang konsisten. Yang dibutuhkan bukan sekadar kesamaan visi di atas kertas, melainkan keberanian mengambil kebijakan yang tidak populer bagi segelintir pihak demi kepentingan mayoritas.

Pada akhirnya, dorongan PDIP terhadap Indonesianomics dan permintaan Hasto agar Prabowonomics berpihak pada rakyat menggambarkan dinamika sehat dalam demokrasi. Pertarungan gagasan ekonomi adalah hal yang wajar, selama seluruhnya berpijak pada data, kepentingan publik, dan kesejahteraan petani sebagai basis ketahanan nasional. Berdasarkan verifikasi terhadap arah kebijakan yang ada, isyarat ini layak ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret yang dapat diukur hasilnya.