PDIP: Dana MBG di Pos Pendidikan Sebaiknya untuk Sekolah Gratis

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak rencana penempatan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pos pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Penolakan ini disampaikan fraksi dalam proses pembahasan dokumen anggaran bersama pemerintah, dengan catatan bahwa pos pendidikan seharusnya difokuskan pada fungsi pokoknya dan tidak dibebani program di luar urusan belajar-mengajar. Sebagai gantinya, fraksi mendesak pemerintah memprioritaskan dana APBN untuk mewujudkan sekolah gratis bagi masyarakat luas.

Dua angka menjadi dasar utama sikap tersebut. Fraksi menyoroti beban utang yang diperkirakan mencapai Rp650 triliun, kemudian membandingkannya dengan alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun. Menurut fraksi, perbandingan kedua angka itu memperlihatkan perlunya koreksi atas skala prioritas belanja negara, terlebih ketika ruang fiskal masih ditekan oleh kewajiban pembayaran utang yang besar. Fraksi juga menilai besaran alokasi tersebut perlu diuji ulang dari sisi urgensi, mengingat banyak program pendidikan yang masih menunggu kepastian pendanaan.

Penolakan terfokus pada pos anggaran, bukan program

Berdasarkan verifikasi atas pernyataan fraksi, penolakan yang diajukan tidak menargetkan keberadaan program MBG secara menyeluruh. Keberatan fraksi justru ditujukan pada penempatan anggarannya di pos pendidikan. Fraksi menilai program makan bergizi merupakan program kesejahteraan yang berada di luar tugas pokok satuan pendidikan, sehingga pembiayaannya tidak semestinya dibebankan pada pos yang secara khusus diperuntukkan bagi sektor pendidikan.

Konsekuensinya, menurut fraksi, alokasi pada pos tersebut berpotensi menggeser kebutuhan mendasar sekolah, mulai dari biaya operasional, perawatan sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga bantuan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Fraksi mengingatkan bahwa anggaran pendidikan memiliki amanat konstitusional berupa minimal 20 persen dari belanja negara, yang seharusnya dijaga agar tetap diarahkan pada peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan, bukan dialihkan untuk keperluan di luar fungsi pendidikan. Fraksi menegaskan bahwa keberatan ini bukan bentuk penolakan terhadap upaya pemenuhan gizi anak, melainkan keberatan terhadap cara pembiayaan yang dinilai tidak tepat sasaran dari sisi struktur anggaran.

Beban utang Rp650 triliun di tengah pagu MBG Rp242 triliun

Data yang disampaikan fraksi menunjukkan beban utang yang harus ditanggung negara pada tahun anggaran mendatang diperkirakan menembus angka Rp650 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu alasan fraksi mempertanyakan kelayakan belanja program baru berskala besar di tengah tekanan fiskal. Sementara itu, pagu anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp242 triliun dinilai sangat besar, terutama apabila dibandingkan dengan pos-pos belanja prioritas lain yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Fraksi mempertanyakan konsistensi arah kebijakan fiskal ketika negara masih memikul beban utang yang tinggi, tetapi pada saat yang sama mengalokasikan dana ratusan triliun rupiah untuk program yang menurut fraksi belum menunjukkan urgensi yang setara. Perbandingan itu, lanjut fraksi, juga menunjukkan bahwa nilai belanja program makan gratis hampir menyamai sebagian besar belanja operasional pendidikan secara nasional, sebuah situasi yang dinilai tidak proporsional. Menurut fraksi, sebagian dari dana tersebut dapat dialihkan untuk mempercepat realisasi sekolah gratis, sebuah program yang dampaknya dinilai lebih langsung dirasakan oleh masyarakat dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif.

Desakan prioritas APBN untuk sekolah gratis

Fraksi mendesak pemerintah menempatkan sekolah gratis sebagai prioritas utama dalam penggunaan dana APBN. Program yang dimaksud mencakup penghapusan berbagai pungutan biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, sehingga orang tua tidak lagi terbebani biaya yang selama ini dikeluhkan. Hal ini dinilai penting karena akses terhadap pendidikan masih menjadi persoalan di berbagai daerah, terutama bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.

Fraksi menilai membebaskan masyarakat dari biaya sekolah adalah bentuk intervensi negara yang paling konkret untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif, fraksi berargumen bahwa investasi pada pendidikan gratis memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang terjangkau dinilai mampu menekan angka putus sekolah, meningkatkan partisipasi belajar, serta memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, fraksi memandang pengalihan sebagian anggaran dari pos MBG ke program sekolah gratis sebagai langkah yang lebih strategis dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan RAPBN dan langkah politik ke depan

Sikap penolakan ini akan dibawa fraksi dalam tahapan pembahasan RAPBN bersama pemerintah. Fraksi menyatakan akan memperjuangkan agar usulan pengalihan anggaran tersebut tercantum dalam keputusan akhir komisi terkait maupun Badan Anggaran. Jika usulan tersebut tidak diakomodasi, fraksi menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tahap penetapan anggaran, termasuk melalui mekanisme pengawasan pada tahun berjalan.

Perkembangan ini menambah dinamika dalam pembahasan RAPBN antara DPR dan pemerintah. Sikap tegas fraksi menunjukkan bahwa persoalan alokasi anggaran, khususnya yang menyangkut pendidikan, akan menjadi salah satu titik perhatian utama dalam negosiasi politik anggaran ke depan. Keputusan akhir memang berada di tangan pemerintah, tetapi tekanan untuk mengkaji ulang prioritas belanja diperkirakan akan terus menguat sepanjang proses pembahasan berlangsung.