Pak Ogah dan Mimpi Menembus Batas Penghasilan Tidak Pasti

Di balik deru mesin kendaraan yang hilir mudik, lambaian tangan seorang pria paruh baya menjadi pemandangan yang nyaris tak pernah absen dari persimpangan jalan. Ia bukan petugas resmi, melainkan bagian dari komunitas informal yang akrab disapa Pak Ogah. Sambil mengatur arus lalu lintas, harapannya hanya satu: menerima receh dari para pengendara. Namun di balik rutinitas itu, tersimpan sebuah impian besar yang jarang terungkap—mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan bermartabat.

Fenomena Pak Ogah merefleksikan potret buram pasar tenaga kerja di banyak wilayah perkotaan. Mereka adalah individu-individu yang terjebak di sektor informal karena minimnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, sempitnya lapangan kerja formal, serta tuntutan bertahan hidup yang mendesak. Aktivitas mengatur lalu lintas secara sukarela ini menjadi simbol dari ketahanan sekaligus kerentanan: mereka berkontribusi pada kelancaran jalan, tetapi tanpa perlindungan sosial, pendapatan pasti, atau status kerja yang jelas.

Realitas Pahit di Balik Seragam Ala Kadarnya

Jika diamati lebih dekat, keseharian para Pak Ogah jauh dari kata nyaman. Mereka mengawali hari sejak subuh, berdiri berjam-jam di bawah terik maupun guyuran hujan, dengan imbalan yang sangat tidak menentu. Berdasarkan penuturan sejumlah pelaku, pendapatan harian bisa berkisar antara puluhan ribu hingga—kalau beruntung—seratus ribu rupiah. Angka itu jelas berada di bawah standar upah minimum, apalagi jika dibandingkan dengan biaya hidup yang terus merangkak naik.

“Saya melakukan ini bukan karena suka, tapi karena nggak ada pilihan. Anak-anak perlu biaya sekolah, dapur harus tetap mengepul,” ujar seorang Pak Ogah yang enggan disebutkan namanya. “Setiap malam saya berdoa agar ada pintu rezeki yang lebih baik.” Kalimat itu mewakili ribuan pekerja jalanan yang mengidamkan stabilitas. Ketidakpastian penghasilan membuat mereka sulit merencanakan masa depan, apalagi menyisihkan uang untuk tabungan atau modal usaha. Siklus kemiskinan pun terus berputar, seolah tanpa ujung.

Bukan Pilihan, Melainkan Keterpaksaan Sistemik

Mengapa seseorang memilih menjadi Pak Ogah? Jawabannya tidak sesederhana soal kemauan pribadi. Pakar sosiologi perkotaan, Dr. Ratna Dewi, menjelaskan bahwa profesi liar ini adalah hasil dari ketimpangan struktural. “Ketika industri formal tidak mampu menyerap angkatan kerja, sektor informal menjadi katup pengaman. Dan di antara ragam sektor informal, menjadi pengatur jalan adalah salah satu profesi dengan hambatan masuk paling rendah—cukup dengan keberanian dan kesabaran,” paparnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pekerja informal di Indonesia masih mendominasi, mencapai sekitar 60 persen dari total tenaga kerja. Posisi-posisi seperti Pak Ogah, pemulung, atau pedagang kaki lima adalah wajah dari dominasi tersebut. Mereka tidak memiliki kontrak, jaminan kesehatan, atau pensiun. Lebih tragis, stigma “pengemis” kerap melekat pada mereka, padahal mereka juga berkeringat dan berjasa—setidaknya dalam mengurai kekacauan lalu lintas di titik-titik padat.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya program intervensi pemerintah yang secara spesifik menyasar kelompok marginal di jalanan. Kebanyakan inisiatif masih bersifat sporadis dan karitatif, alih-alih memberdayakan. Akibatnya, lingkaran setan antara kemiskinan dan minimnya keterampilan terus mengekalkan keberadaan Pak Ogah dari generasi ke generasi.

Jalan Panjang Menuju Pekerjaan Formal

Meski demikian, bukan berarti perubahan mustahil terjadi. Ada secuil kisah yang membuktikan bahwa kesempatan bekerja yang lebih baik benar-benar bisa datang. Kisah semacam itu menjadi sumber harapan bagi ribuan Pak Ogah lainnya. Bayangkan, setelah sekian lama menggantungkan hidup pada lambaian tangan, tiba-tiba panggilan kerja dari perusahaan logistik datang berkat rekomendasi seorang warga yang tersentuh oleh etos kerjanya. Atau, ada yang berhasil mengumpulkan modal cukup untuk membuka warung kecil setelah mengikuti program pelatihan kewirausahaan dari LSM setempat.

Transformasi tersebut memang tidak instan. Dibutuhkan kolaborasi multipihak. Pertama, pemerintah daerah perlu memetakan dan mendata penyandang profesi semacam ini agar bisa disalurkan ke program Jaminan Sosial dan pelatihan vokasi. Kedua, sektor swasta bisa membuka jalur rekrutmen khusus bagi pekerja informal yang telah menunjukkan daya juang tinggi—karena merekalah yang biasanya punya mental baja. Ketiga, organisasi masyarakat sipil berperan sebagai jembatan melalui pendampingan psikososial dan peningkatan kapasitas.

Pemerintah di beberapa kota sebenarnya sudah memiliki program padat karya dan bursa lowongan kerja, namun penjangkauannya masih lemah bagi kelompok yang benar-benar termarjinalkan. Informasi sering kali berhenti di level kelurahan tanpa menyentuh mereka yang sehari-harinya sibuk di aspal. Padahal, jika difasilitasi dengan baik, banyak Pak Ogah yang memiliki potensi untuk menjadi tenaga satpam, pengemudi ojek daring berlisensi, atau pekerja konstruksi terampil.

Harapan yang Menolak Padam

Meskipun realitas hari ini masih penuh dengan keterbatasan, nyala harapan di dada para Pak Ogah tidak pernah benar-benar redup. Di sela-sela waktu menunggu kendaraan melintas, beberapa di antara mereka memanfaatkan ponsel pintar untuk mencari informasi lowongan kerja atau mengikuti kursus daring gratis. Inisiatif itu mungkin tampak kecil, tetapi ia adalah bukti bahwa keinginan untuk berubah itu nyata dan hanya butuh dukungan untuk terwujud.

“Saya nggak mau selamanya di jalan. Saya ingin punya pekerjaan yang bisa dibanggakan anak-anak,” kata seorang Pak Ogah di kawasan Jakarta Selatan. Kalimat sederhana itu menyimpan kekuatan mendalam: menjadi Pak Ogah bukanlah cita-cita, melainkan batu loncatan—atau bahkan jerat—yang darinya mereka berusaha keras melepaskan diri.

Pada akhirnya, kisah para Pak Ogah adalah cermin yang menuntut kita untuk melihat lebih jernih ke dalam sistem ekonomi yang kita bangun bersama. Apakah kita menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang punya akses menuju kehidupan yang bermartabat? Atau justru kita membiarkan lambaian tangan itu menjadi monumen bagi ketimpangan yang abadi? Jawabannya terletak pada seberapa serius kita menjemput mereka ke dalam lingkaran pekerjaan yang lebih adil dan manusiawi. Selagi ada napas dan perjuangan, asa itu tetap hidup—dan di titik tertentu, ia bisa menjadi jembatan menuju perubahan yang nyata.