Obligasi Daerah DKI untuk LRT-Rusun: Urgensi Dipertanyakan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun rencana penerbitan obligasi daerah guna mendanai sejumlah proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan lintas rel terpadu (LRT) Fase 1C dan rumah susun. Langkah ini segera menuai sorotan karena dinilai menambah beban fiskal yang sudah cukup berat, sementara kemanfaatan dan urgensi proyek tersebut masih menjadi perdebatan.

Desain Obligasi dan Cakupan Proyek

Berdasarkan peta jalan yang dikaji Badan Pengelola Keuangan Daerah, obligasi akan diterbitkan dalam beberapa seri dengan total nilai mencapai triliunan rupiah. Dana hasil emisi diarahkan untuk menuntaskan konstruksi LRT Fase 1C yang menghubungkan Manggarai hingga Dukuh Atas, serta membangun ribuan unit rumah susun di atas lahan milik pemda. Nilai pasti obligasi masih disimulasikan, namun diperkirakan tidak kurang dari Rp4 triliun. Skema surat utang ini mensyaratkan persetujuan DPRD, dan pembayaran kupon beserta pokok akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun-tahun mendatang.

Penerbitan obligasi daerah sejatinya merupakan instrumen yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun, praktiknya masih terbatas, dan Jakarta menjadi salah satu daerah yang paling sering memanfaatkannya. Pada 2021, pemprov telah merampungkan obligasi senilai Rp1,5 triliun untuk transportasi massal, yang kini masih dalam masa pembayaran. Obligasi baru ini akan menambah akumulasi kewajiban jangka panjang yang harus ditanggung anggaran daerah.

Kesehatan Fiskal yang Kian Tipis

APBD DKI Jakarta selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tekanan dari sisi utang dan defisit. Realisasi pendapatan daerah, yang bertumpu pada pajak daerah dan retribusi, belum sepenuhnya pulih pascapandemi, sedangkan belanja wajib—seperti gaji pegawai, subsidi transportasi, dan pemeliharaan aset—terus meningkat. Rasio utang terhadap pendapatan daerah bergerak naik, mendekati ambang aman yang ditetapkan peraturan perundangan. Dengan obligasi tambahan, ruang gerak fiskal akan semakin sempit, sehingga risiko belanja prioritas lain—kesehatan, pendidikan, dan penanganan banjir—dapat tergerus.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan bahkan telah mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu agresif menerbitkan surat utang tanpa analisis keberlanjutan yang matang. Kriteria kemampuan keuangan daerah akan diuji melalui Debt Service Coverage Ratio, dan DKI perlu menunjukkan proyeksi pendapatan yang meyakinkan. Jika proyeksi tersebut meleset, maka beban pembayaran obligasi bisa mengganggu keseimbangan fiskal secara keseluruhan.

Urgensi Proyek: Solusi atau Ambisi?

Pendukung rencana ini menilai LRT Fase 1C akan memecah kemacetan di koridor padat dan melengkapi jejaring transportasi umum yang sudah ada. Sementara itu, rumah susun dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan hunian vertikal yang terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah. Akan tetapi, sejumlah pengamat menganggap alokasi dana obligasi untuk rusun kurang tepat karena proyek perumahan seharusnya dibiayai dengan skema ekuitas atau kerjasama dengan swasta, bukan menciptakan liabilitas jangka panjang bagi APBD.

Di sisi lain, urgensi LRT Fase 1C juga dipertanyakan karena trayek tersebut bersinggungan dengan rute MRT yang sudah beroperasi dan moda Transjakarta. Analisis kelayakan yang disusun oleh konsultan independen dikabarkan belum selesai, sementara estimasi biaya konstruksi cenderung melonjak akibat inflasi material. Tanpa kajian kebutuhan yang transparan, proyek ini terkesan dipaksakan demi memenuhi target politik pembangunan infrastruktur.

Risiko Gagal Bayar dan Dampak Berantai

Penerbitan obligasi daerah bukan tanpa risiko pasar. Jika persepsi investor terhadap kesehatan fiskal Jakarta memburuk, imbal hasil yang diminta akan meningkat, sehingga memperbesar beban bunga dalam APBD. Dalam skenario terburuk, keterlambatan pembayaran dapat mencoreng reputasi Indonesia di mata pemeringkat utang daerah. Kegagalan proyek menghasilkan manfaat ekonomi juga akan menyulitkan pemprov mengembalikan pokok utang, sebab obligasi ini tidak dijamin oleh pemerintah pusat—berbeda dengan surat utang negara.

Lebih jauh, alokasi belanja modal untuk proyek lain dapat terpangkas karena sebagian besar pendapatan harus dialokasikan untuk cicilan utang. Hal ini berpotensi menciptakan lingkaran setan: infrastruktur lain terbengkalai, pendapatan daerah stagnan, dan kemampuan membayar utang terus merosot. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran misalnya, mendesak adanya uji tuntas terhadap struktur obligasi serta klausul perlindungan agar tidak menjebak APBD di masa depan.

Alternatif dan Jalan Keluar

Pemerintah pusat sejatinya memiliki program Pemulihan Ekonomi Nasional dan dana alokasi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan transportasi massal. Selain itu, model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat diterapkan pada segmen LRT yang lebih komersial, sehingga risiko fiskal tidak sepenuhnya ditanggung daerah. Untuk rumah susun, pendekatan pembiayaan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi atau obligasi berbasis proyek (project bond) bisa menjadi opsi yang lebih berkelanjutan.

Efisiensi anggaran juga menjadi kunci. Pemprov perlu melakukan rasionalisasi terhadap pos-pos belanja yang tidak produktif, sebelum menambah utang baru. Optimalisasi aset daerah—seperti penyewaan lahan dan bangunan—dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang tidak menimbulkan kewajiban bunga.

Kesimpulan

Rencana penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta untuk LRT Fase 1C dan rumah susun mengundang pertanyaan serius mengenai urgensi, kelayakan, dan kemampuan fiskal daerah. Tanpa kajian yang terbuka dan analisis risiko yang komprehensif, langkah ini berpotensi memperburuk kesehatan keuangan Jakarta dalam jangka menengah. Pemerintah provinsi wajib menyajikan skenario terukur, bukan sekadar ambisi infrastruktur yang diwariskan ke anggaran mendatang.