Nuzran Joher Disetujui DPR Pimpin Ombudsman RI 2026–2031

Nuzran Joher disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sebagai Ketua Ombudsman RI untuk periode 2026–2031. Persetujuan ini menutup rangkaian proses seleksi pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik yang berlangsung di lingkungan DPR. Berdasarkan hasil tersebut, Nuzran Joher akan memimpin Ombudsman RI menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang Hery Susanto.

Keputusan ini menjadi babak baru bagi Ombudsman RI setelah periode kepemimpinan sebelumnya berakhir di tengah persoalan hukum. Nama Hery Susanto resmi dicopot dari jabatannya karena terjerat kasus dugaan korupsi. Faktanya adalah, pencopotan tersebut menjadi langkah tegas dalam menegakkan integritas di tubuh lembaga pengawas, sekaligus pekerjaan rumah besar bagi pimpinan baru untuk memulihkan kepercayaan publik.

Penggantian di Tengah Persoalan Hukum

Keputusan DPR menyetujui Nuzran Joher tidak lepas dari dinamika yang melanda Ombudsman RI pada periode sebelumnya. Hery Susanto, yang sebelumnya menjabat Ketua Ombudsman, dicopot karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Data menunjukkan bahwa kasus yang menjerat pimpinan lembaga pengawas ini menjadi perhatian luas dan mendorong proses pergantian kepemimpinan berjalan lebih cepat dari siklus normal.

Dengan persetujuan ini, DPR menegaskan bahwa integritas menjadi syarat utama bagi pemimpin lembaga pengawas. Klaim bahwa pergantian berjalan sesuai mekanisme hukum didukung oleh fakta bahwa pencopotan Hery Susanto dan penetapan penggantinya dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Nuzran Joher kini menghadapi tugas berat, yakni membuktikan bahwa Ombudsman RI tetap independen dan kredibel di mata masyarakat.

Proses Seleksi dan Fit and Proper Test

Sebagai lembaga yang berwenang menyetujui pimpinan Ombudsman, DPR menjalankan proses seleksi melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Dalam proses tersebut, para calon dinilai dari berbagai aspek, mulai dari rekam jejak, kapasitas, hingga komitmen terhadap pemberantasan maladministrasi dalam pelayanan publik. Persetujuan terhadap Nuzran Joher menunjukkan bahwa yang bersangkutan dinilai memenuhi standar yang ditetapkan.

Ombudsman RI sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ini bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta badan swasta yang melaksanakan sebagian tugas pelayanan publik. Berdasarkan verifikasi terhadap regulasi tersebut, kedudukan Ombudsman bersifat independen dan tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan lain.

Pekerjaan Rumah Pimpinan Baru

Mandat lima tahun yang akan diemban Nuzran Joher pada periode 2026–2031 tidaklah ringan. Tantangan utama yang menantinya adalah memulihkan citra lembaga yang sempat tercoreng oleh kasus dugaan korupsi yang menimpa pendahulunya. Kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas sangat bergantung pada konsistensi pimpinan dalam menegakkan integritas dan independensi.

Selain itu, Ombudsman RI menghadapi volume laporan masyarakat yang cenderung meningkat setiap tahun. Pengaduan terkait pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, hingga persoalan pertanahan, menjadi ujian nyata bagi efektivitas lembaga ini. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik sangat tinggi, dan standar tersebut akan diukur dari kinerja lima tahun ke depan.

Harapan terhadap Kepemimpinan Baru

Persetujuan DPR atas nama Nuzran Joher diharapkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola di internal Ombudsman RI. Publik menantikan langkah konkret berupa penguatan sistem pengawasan, percepatan penanganan laporan, serta transparansi dalam setiap proses kerja lembaga. Tanpa pembuktian kinerja, seluruh narasi perbaikan hanya akan menjadi janji tanpa makna.

Di sisi lain, kasus yang menimpa Hery Susanto menjadi pelajaran penting bahwa tidak ada pejabat publik yang kebal dari penegakan hukum. Berdasarkan verifikasi atas perjalanan kasus tersebut, pertanggungjawaban hukum menjadi mekanisme terakhir yang memastikan setiap penyimpangan tidak berlarut-larut. Ke depan, integritas bukan lagi sekadar syarat formal, melainkan harga mati bagi siapa pun yang memimpin lembaga pengawas.

Dengan disetujuinya Nuzran Joher, babak baru kepemimpinan Ombudsman RI resmi dimulai. Seluruh elemen masyarakat akan mengawal jalannya kepemimpinan ini, dan penilaian akhir ditentukan oleh hasil kerja nyata dalam mengawal pelayanan publik di Indonesia.