MUI Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak, Baznas Minta Kejelasan

Wacana untuk menyelaraskan kewajiban zakat dengan sistem perpajakan nasional kembali mencuat, memicu diskusi antara dua lembaga besar. Majelis Ulama Indonesia secara tegas mendorong agar zakat tidak lagi dipandang sebagai beban finansial terpisah yang memberatkan umat Islam, melainkan sebagai instrumen yang terintegrasi untuk menghapus fenomena pajak berganda. Di sisi lain, Badan Amil Zakat Nasional menyuarakan kekhawatiran dan menekankan perlunya fondasi kesepahaman yang kokoh sebelum langkah besar tersebut diambil. Perdebatan ini bukan sekadar soal angka, melainkan menyangkut filosofi kepatuhan ganda warga negara yang juga seorang muslim: patuh pada negara melalui pajak, dan patuh pada agama melalui zakat.

Dorongan Integrasi dari MUI

Majelis Ulama Indonesia melihat adanya urgensi untuk mereformasi hubungan antara zakat dan pajak. Selama ini, seorang muslim yang taat harus menunaikan zakat dari penghasilannya, namun tetap dikenai pajak penghasilan dengan dasar perhitungan yang sama. Kondisi ini, menurut pandangan MUI, menciptakan beban pajak ganda yang tidak adil. Oleh karena itu, MUI mendesak adanya kebijakan yang memungkinkan zakat berfungsi sebagai pengurang langsung kewajiban pajak, atau bahkan sebagai kredit pajak, sehingga nominal yang telah dibayarkan untuk zakat dapat mengurangi secara signifikan jumlah pajak yang harus disetor ke negara. Desakan ini bukanlah hal baru, namun kini disuarakan dengan intensitas lebih tinggi. MUI berargumen bahwa integrasi semacam ini merupakan perwujudan dari asas keadilan dan pengakuan negara terhadap ketaatan beragama warganya. Dengan mekanisme ini, seorang muslim tidak perlu merasa dipaksa memilih atau menanggung beban ganda, karena zakat yang merupakan kewajiban agama sekaligus diakui sebagai kontribusi pada pembangunan negara.

Lebih lanjut, MUI menekankan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar dan dapat menjadi pilar penting dalam pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi umat. Jika terintegrasi dengan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran dana zakat bisa lebih terstruktur, transparan, dan tepat sasaran. Namun, syarat utamanya adalah pengelolaan dana zakat harus tetap sesuai dengan ketentuan syariat, di mana alokasinya khusus untuk delapan golongan penerima (asnaf) yang telah ditetapkan. MUI optimistis bahwa sinergi ini akan menciptakan ekosistem fiskal yang lebih adil dan religius, sekaligus meningkatkan rasio penerimaan negara bukan dari pajak konvensional.

Sikap Hati-Hati dari Baznas

Di tengah semangat integrasi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) justru menunjukkan sikap yang lebih hati-hati dan penuh pertimbangan. Ketua Baznas menyampaikan bahwa sebelum zakat resmi masuk ke dalam struktur APBN atau menjadi bagian dari sistem perpajakan, harus ada kesepahaman yang jelas antara semua pemangku kepentingan. Kesepahaman ini mencakup definisi, mekanisme penghitungan, tata kelola, pengawasan, dan yang paling krusial adalah memastikan bahwa dana zakat tidak kehilangan identitasnya sebagai dana keagamaan yang memiliki aturan khusus. Baznas khawatir, tanpa kejelasan yang matang, integrasi ini justru akan menimbulkan masalah baru, seperti potensi penyalahgunaan dana zakat untuk menambal defisit anggaran atau penggunaannya yang melenceng dari ketentuan syariah.

Keraguan Baznas juga berakar pada kekhawatiran akan turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Selama ini, masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat langsung ke lembaga amil zakat yang kredibel karena merasa lebih yakin dana mereka dikelola secara amanah dan tepat sasaran. Jika zakat diintegrasikan ke APBN, Baznas mempertanyakan apakah independensi dan fleksibilitas penyaluran zakat untuk program-program pemberdayaan sosial-ekonomi akan tetap terjaga. Selain itu, diperlukan edukasi massif kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan antara kewajiban zakat sebagai ibadah dan kewajiban pajak sebagai kewajiban kenegaraan. Tanpa konstruksi hukum dan sosial yang jelas, usulan integrasi bisa kontraproduktif dan menurunkan partisipasi zakat nasional.

Mencari Titik Temu Antara Agama dan Negara

Perdebatan antara MUI dan Baznas mencerminkan kompleksitas dalam menyatukan dua domain yang berbeda: kewajiban vertikal kepada Tuhan dan kewajiban horizontal kepada negara. Titik temu yang potensial terletak pada desain kebijakan yang mengakui zakat sebagai biaya pengurang pajak (deductible expense) tanpa memasukkan dananya sepenuhnya ke dalam rekening pemerintah. Model seperti ini telah diterapkan di Malaysia, di mana zakat penghasilan menjadi pengurang langsung pajak penghasilan, sehingga wajib pajak muslim tidak mengalami pajak ganda. Namun, tantangan di Indonesia lebih besar karena sistem keuangan negara yang berbeda dan kebutuhan akan harmonisasi regulasi antara Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Baznas, dan otoritas keagamaan.

Diperlukan forum diskusi tingkat tinggi yang melibatkan pemerintah, parlemen, MUI, Baznas, dan ahli ekonomi syariah untuk merumuskan peta jalan (roadmap) yang realistis. Poin kritis yang harus dijawab antara lain: apakah zakat akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak atau pengurang pajak langsung (tax credit)? Bagaimana nasib dana zakat yang selama ini dikelola oleh swasta dan lembaga independen? Akankah ada kewajiban pelaporan zakat melalui sistem perpajakan nasional? Semua pertanyaan ini harus dijawab dengan solusi yang tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga memiliki legitimasi syariah dan politik yang kuat.

Wacana zakat pengganti pajak atau pengurang pajak pada akhirnya bukan sekadar isu teknis perpajakan, melainkan cermin dari hubungan negara dan agama di Indonesia. Kesuksesan implementasinya akan bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu membangun kepercayaan bahwa negara dapat menjadi mitra yang amanah dalam mengelola dana umat. Sementara itu, desakan MUI dan kehati-hatian Baznas sama-sama valid dan perlu diakomodasi dalam sebuah kebijakan yang berimbang. Publik menanti formulasi yang dapat mengakhiri beban ganda warga negara muslim tanpa mengorbankan esensi ibadah zakat itu sendiri. Perjalanan menuju integrasi ini masih panjang, namun langkah awal berupa dialog yang terbuka dan konstruktif sudah selayaknya dimulai tanpa penundaan.