Mengenang Laksamana Sukardi: Mantan Menteri BUMN dan Pejuang Ekonomi Kerakyatan

Akar Intelektual dan Awal Karier

Laksamana Sukardi menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta sebelum melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kecerdasannya membawanya ke University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, meraih gelar Master of Arts di bidang ekonomi pada 1978. Sekembalinya ke Indonesia, ia tidak langsung terjun ke dunia pemerintahan. Selama lebih dari satu dekade, ia berkarier sebagai ekonom profesional di sektor swasta, antara lain di sebuah perusahaan konsultan ternama, memperkuat analisis kebijakan dan pemahaman soal tata kelola korporasi. Bekal ini kemudian menjadi fondasi penting saat ia masuk ke arena politik praktis.

Kiprah Politik dan Jalan Menuju Kabinet

Keterlibatan Laksamana dalam politik bermula dari dukungannya terhadap Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan semakin menguat ketika Megawati Soekarnoputri mendirikan PDI Perjuangan pasca-reformasi. Ia dipercaya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004. Di parlemen, ia dikenal vokal dalam isu-isu keuangan negara, privatisasi, dan reformasi BUMN. Puncak karier politiknya terjadi pada Oktober 1999, saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melantiknya sebagai Menteri Negara BUMN dalam Kabinet Persatuan Nasional. Penunjukan ini menuai pro dan kontra, namun Laksamana datang dengan cetak biru yang ambisius: membersihkan BUMN dari korupsi dan menjadikan perusahaan negara sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Kebijakan Sensitif dan Badai Privatisasi

Masa jabatan Laksamana di Kementerian BUMN diwarnai tantangan berat. Ia menggagas restrukturisasi besar-besaran terhadap puluhan perusahaan negara yang merugi. Langkah privatisasi terhadap Semen Gresik, Bank Mandiri (hasil merger), dan sektor telekomunikasi menjadi sorotan paling tajam. Laksamana kerap menegaskan privatisasi bukan sekadar penjualan aset, melainkan transformasi tata kelola untuk penguatan kapasitas fiskal negara. Menurut catatan arsip berita pada masa itu, ia tak jarang berhadapan dengan serikat pekerja yang menolak rencana tersebut dan anggota DPR yang khawatir aset strategis jatuh ke tangan asing. Kontroversi makin memuncak ketika ia dicopot dari jabatannya pada April 2000 melalui reshuffle, hanya enam bulan setelah dilantik. Keputusan itu diyakini sebagai bagian dari friksi politik antara Gus Dur dan kubu Megawati.

Warisan Pemikiran Ekonomi Kerakyatan

Di luar posisi menterinya yang singkat, Laksamana Sukardi mewariskan pemikiran ekonomi yang khas. Ia merupakan salah satu konseptor dokumen "Gerakan Ekonomi Rakyat" yang diadopsi PDI Perjuangan. Ia konsisten berargumen bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada pengusaha kecil, koperasi, dan BUMN yang dikelola secara transparan. Gagasannya soal integrasi ekonomi rakyat dengan rantai pasok industri besar diadopsi dalam sejumlah program partai hingga bertahun-tahun kemudian. Sebagai ekonom, ia juga aktif menulis di berbagai media, mengkritik kebijakan yang dianggapnya terlalu neoliberal dan kurang berpihak pada pasar domestik. Pidato-pidatonya di masa awal reformasi sering dikutip karena tajam mengkritik peran Dana Moneter Internasional (IMF) dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia.

Kehidupan Pasca-Kabinet hingga Wafat

Setelah tidak lagi menjabat menteri, Laksamana tetap berada di lingkaran inti PDI Perjuangan sebagai penasihat dan pemikir strategis. Ia sempat disebut-sebut akan kembali masuk kabinet saat Megawati menjadi presiden pada 2001, namun posisi strategis di BUMN justru diserahkan kepada tokoh lain. Pada 2004, ia turut dalam tim sukses pemenangan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, meski akhirnya kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Kesehatannya mulai menurun di akhir dasawarsa 2000-an. Laksamana Sukardi mengembuskan napas terakhir pada Selasa, 25 Oktober 2011 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta. Sejumlah tokoh nasional, termasuk Megawati dan Kwik Kian Gie, hadir melayat, mengenangnya sebagai teknokrat sejati yang idealis.

Relevansi Pemikiran di Era Sekarang

Jika ditilik hari ini, warisan Laksamana Sukardi menjadi makin relevan di tengah perdebatan tentang peran BUMN dalam ekonomi nasional, terutama pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan berbagai holding BUMN. Gagasannya tentang restrukturisasi yang menyeluruh, bukan sekadar merger administratif, kini bergema dalam berbagai kajian lembaga penelitian dan pernyataan pejabat terkait. Bahkan istilah "profesionalisasi BUMN" yang dulu ia gaungkan menjadi semacam mantra di era Menteri Erick Thohir. Meski demikian, kader-kader penerus pemikirannya di partai politik kini tak banyak yang mengusung narasi ekonomi kerakyatan dengan semangat tajam yang serupa.

Laksamana Sukardi barangkali bukan politikus yang gemerlap di panggung media, tetapi jejaknya sebagai ekonom, politikus, dan teknokrat tetap tercatat dalam sejarah transisi Indonesia. Dari mimpi restrukturisasi yang tak sepenuhnya tuntas hingga polemik privatisasi yang masih bergema, sosok ini membuktikan bahwa pergulatan antara idealisme keadilan ekonomi dan pragmatisme fiskal adalah persoalan abadi yang tak pernah usai dirumuskannya.