Mengenang Laksamana Sukardi: Arsitek Reformasi BUMN yang Kontroversial

Di antara sederet nama yang menghiasi perjalanan reformasi birokrasi dan ekonomi Indonesia pasca-Reformasi 1998, Laksamana Sukardi menempati posisi yang tak mudah dilupakan. Politisi senior ini adalah wajah dari kebijakan privatisasi besar-besaran yang mewarnai era transisi demokrasi. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara di bawah dua presiden—Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri—dengan membawa agenda restrukturisasi yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan hangat. Jejaknya sebagai seorang teknokrat sekaligus partisan politik menjadikan Laksamana salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah BUMN Indonesia.

Dari Dunia Jurnalisme ke Panggung Politik

Sebelum menjabat posisi strategis di kabinet, Laksamana Sukardi meniti karier sebagai jurnalis. Pengalamannya di media massa membentuk ketajaman analisis dan kemampuannya dalam membaca dinamika sosial-politik. Ketertarikannya pada isu-isu kebangsaan membawanya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang saat itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Di partai berlambang banteng ini, Laksamana Sukardi dengan cepat naik sebagai salah satu pemikir ekonomi utama, dipercaya merumuskan platform partai di tengah krisis moneter 1997–1998.

Kedekatannya dengan Megawati memberinya akses ke lingkaran kekuasaan. Saat Abdurrahman Wahid membentuk kabinet persatuan nasional pada 1999, Laksamana didaulat menjadi Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, sebuah pos yang relatif baru dengan mandat besar: membongkar dan membangun ulang ratusan perusahaan pelat merah yang sakit. Rekam jejaknya sebagai jurnalis dan politisi memberinya legitimasi ganda—sebagai pemikir bebas dan sebagai operator politik—yang menjadikannya kandidat ideal untuk menjalankan misi sulit tersebut.

Kepemimpinan dan Agenda Reformasi BUMN

Di bawah kepemimpinan Laksamana Sukardi, Kementerian BUMN menjelma menjadi episentrum transformasi ekonomi. Kebijakan utamanya bersandar pada tiga pilar: restrukturisasi internal, privatisasi selektif, dan penutupan unit-unit usaha yang merugi kronis. Tujuannya ambisius: menyehatkan badan usaha, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan pendapatan negara di tengah defisit anggaran pascakrisis. Laksamana berulang kali menegaskan bahwa privatisasi bukanlah penjualan, melainkan penataan agar BUMN mampu bersaing di era global.

Salah satu langkah paling monumental yang diambil pada periode ini adalah pelepasan saham PT Indosat Tbk. kepada investor strategis pada 2002. Transaksi ini—yang menyerahkan mayoritas saham ke STT Communications, perusahaan asal Singapura—menjadi tonggak sekaligus titik panas. Laksamana dan timnya berargumen bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menyelamatkan Indosat dari jebakan utang dan tekanan persaingan. Langkah serupa juga dilakukan pada sejumlah BUMN lain, termasuk di sektor perbankan dan manufaktur, yang kemudian mendapatkan suntikan modal dan manajemen baru. Bagi para pendukungnya, inilah era emas reformasi BUMN yang berani dan tak kenal kompromi.

Kontroversi yang Tak Pernah Padam

Namun, kebijakan privatisasi ini justru menjadi pusaran kritik paling tajam sepanjang karier politik Laksamana. Serangan datang dari berbagai penjuru: serikat pekerja BUMN, akademisi, politisi oposisi, bahkan dari internal PDI-P sendiri. Mereka menilai penjualan Indosat dan aset strategis lainnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan ekonomi dan amanat konstitusi. Isu nasionalisme mengemuka; Laksamana dituduh melayani kepentingan asing dan mengabaikan jutaan rakyat yang bergantung pada BUMN.

Tekanan politik pun meningkat. Setelah pemerintahan Megawati berakhir pada 2004, Laksamana tidak lagi menjabat. Kontroversi itu turut menjadi salah satu faktor yang menggerus hubungannya dengan Megawati, yang kemudian secara terbuka mengkritik kebijakan privatisasi yang terlalu longgar. Laksamana sendiri tetap gigih membela keputusannya. Ia menegaskan bahwa tanpa privatisasi yang transparan, banyak BUMN yang akan kolaps dan akhirnya dibebankan pada uang negara yang justru lebih merugikan. Perdebatan ini tidak pernah mencapai titik konsensus; justru melebar menjadi diskursus panjang tentang bagaimana Indonesia mengelola aset negaranya.

Warisan Reformasi yang Masih Terasa

Jejak Laksamana Sukardi belum benar-benar hilang dari kebijakan publik Indonesia. Model restrukturisasi yang ia perkenalkan—via holdingisasi, penjualan saham strategis, dan penggabungan—kini masih menjadi template bagi kementerian teknis. Di sisi lain, trauma kontroversi Indosat membuat setiap wacana privatisasi selalu dicekam kekhawatiran serupa. Perdebatan antara efisiensi ekonomi dan kedaulatan nasional terus menjadi garis patahan yang diwariskan dari era Laksamana.

Kini, ketika pemerintah kembali menghadapi dilema BUMN yang merugi di tengah gejolak global, nama Laksamana Sukardi kerap disebut sebagai pioneer reformasi yang terlalu dini. Bagi pengkritiknya, ia adalah simbol betapa buruknya manajemen aset negara di masa transisi. Namun, bagi kalangan reformis, Laksamana adalah pengingat bahwa keberpihakan pada efisiensi dan profesionalisme justru merupakan bentuk paling konkret dari cinta tanah air. Sosoknya, meski mengambil jarak dari hiruk-pikuk kekuasaan, tetap menjadi titik rujukan penting dalam setiap diskusi tentang masa depan BUMN Indonesia: antara mempertahankan romantisme lama dan melangkah menuju tata kelola modern.