Mantan Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Divonis Lima Tahun Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman lima tahun penjara terhadap Erwan Hadi, mantan Kepala Cabang Bank Sumsel Babel, dalam perkara penyelewengan dana Kredit Usaha Rakyat yang merugikan keuangan negara hingga Rp10 miliar. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung tertutup dan turut menjerat lima orang bawahannya yang terbukti terlibat dalam rangkaian tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Skema Penyelewengan Dana KUR

Berdasarkan fakta persidangan, Erwan Hadi bersama para terdakwa lainnya didakwa telah menyalahgunakan kewenangan dalam penyaluran fasilitas Kredit Usaha Rakyat pada periode tertentu di bank pelat merah daerah tersebut. Modus operandi yang dijalankan meliputi pembuatan data debitur fiktif, manipulasi dokumen pencairan kredit, serta pengondisian agar pinjaman yang seharusnya disalurkan kepada pelaku usaha mikro diserap oleh pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat. Nilai total dana KUR yang dikorupsi mencapai Rp10 miliar, angka yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat kecil di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Praktik terlarang ini terbongkar setelah audit internal menemukan kejanggalan pada portofolio kredit di cabang yang dipimpin Erwan Hadi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sejumlah besar rekening debitur tidak memiliki aktivitas usaha riil, sementara pencairan dana dilakukan secara abnormal dan tidak sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh perusahaan maupun regulator perbankan.

Peran Para Terdakwa dan Proses Hukum

Selain Erwan Hadi yang bertindak sebagai otoritas tertinggi di tingkat cabang, lima orang anak buahnya juga menjalani proses hukum dengan dakwaan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka menduduki posisi strategis dalam rantai pengambilan keputusan kredit, mulai dari analis, petugas administrasi, hingga pejabat yang berwenang mengesahkan pencairan. Kolaborasi ini menciptakan celah sistemik yang memungkinkan dana negara keluar tanpa pengawasan berlapis.

Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri setempat mengajukan tuntutan yang cukup berat terhadap para terdakwa, mengingat jumlah kerugian negara yang signifikan serta adanya unsur penyalahgunaan jabatan. Dalam perjalanan persidangan, keterangan saksi dan bukti dokumen perbankan memperkuat konstruksi hukum bahwa telah terjadi kesengajaan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR.

Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim menyatakan bahwa Erwan Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman lima tahun penjara dijatuhkan dengan mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain peran dominan terdakwa sebagai pemegang kendali, nilai kerugian negara yang besar, serta tidak adanya iktikad baik untuk mengembalikan aset hasil kejahatan selama proses berlangsung. Para hakim turut menekankan bahwa perbuatan ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.

Kelima terpidana lainnya menerima vonis dengan durasi hukuman yang bervariasi, menyesuaikan tingkat keterlibatan masing-masing. Meskipun lebih ringan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Erwan Hadi, putusan tersebut menegaskan bahwa setiap mata rantai dalam tindak pidana korporasi keuangan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dampak dan Pembelajaran

Kasus ini kembali mengingatkan bahwa Kredit Usaha Rakyat sebagai program strategis pemerintah masih rentan terhadap praktik korupsi yang melibatkan oknum internal lembaga penyalur. Kerugian Rp10 miliar bukan sekadar angka pada neraca keuangan; ia merepresentasikan hilangnya ribuan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka di tengah ketatnya persaingan ekonomi.

Putusan lima tahun penjara bagi mantan kepala cabang dan vonis bersalah bagi kelima bawahannya menjadi preseden penting bagi dunia perbankan Indonesia. Lembaga keuangan diharapkan memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan bahwa budaya kepatuhan menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas perkreditan, khususnya untuk program-program dengan dukungan fiskal negara. Masyarakat dan otoritas terkait pun terus mengawal proses hukum lanjutan, termasuk potensi upaya banding serta pelacakan aset yang masih beredar di luar jangkauan penyidik.