Mantan Jubir KPK Kini Bela Eks Jampidsus Tersangka TPPU

Penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan berlapis. Tidak hanya karena statusnya sebagai purnawirawan korps adhyaksa, tetapi juga karena proses penahanan yang berlangsung tanpa kelengkapan standar: tanpa rompi tahanan berwarna merah muda dan tanpa borgol. Padahal, kedua aksesori itu lazim melekat pada setiap tersangka yang ditahan KPK. Di samping itu, sorotan lain muncul dari bangku penasihat hukum: Febri Diansyah, mantan Juru Bicara KPK yang kini beralih peran menjadi advokat. Ia resmi mendampingi Febrie dalam menghadapi sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Febrie Adriansyah, yang pernah menjabat sebagai Jampidsus, ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Selasa pekan ini. Penahanan dilakukan setelah penyidik menilai adanya kebutuhan hukum untuk menahan tersangka guna kelancaran proses penyidikan. Kasus TPPU yang menjerat Febrie diduga berkaitan dengan aliran dana yang diterimanya saat menjabat posisi strategis di Kejaksaan Agung. Meski detail perkara masih dalam pendalaman, penetapan tersangka dan penahanan ini menegaskan bahwa KPK tidak pandang bulu, termasuk kepada mantan kolega sesama penegak hukum.

Profil Singkat Febrie Adriansyah

Febrie Adriansyah adalah jaksa karier yang menjabat sebagai Jampidsus pada periode 2020–2022. Selama kepemimpinannya, ia menangani sejumlah perkara korupsi besar, termasuk kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 dan kerugian negara di BUMN. Pengangkatannya sempat menuai kontroversi karena dianggap tidak memiliki rekam jejak yang kuat di bidang pidana khusus. Namun, di bawah kendalinya, Kejaksaan Agung berhasil mengeksekusi beberapa terpidana kasus korupsi, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Setelah tidak lagi menjabat Jampidsus, ia sempat menjadi Staf Ahli Jaksa Agung. Kini, namanya tercatat sebagai tersangka TPPU oleh KPK, lembaga yang dahulu sering berkoordinasi dengannya dalam pemberantasan korupsi.

Jejak Febri Diansyah: Dari KPK ke Kuasa Hukum

Febri Diansyah bukan nama asing bagi publik. Ia menghabiskan lebih dari satu dekade di KPK, sebagian besar sebagai Juru Bicara, dan dikenal sebagai juru komunikasi yang tajam. Setelah mengundurkan diri pada 2020, ia mendirikan firma hukum dan aktif sebagai advokat. Beberapa kasus besar yang pernah ia tangani antara lain pembelaan terhadap eks pejabat KPK dan kasus-kasus korupsi berprofil tinggi. Kini, ia muncul sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah. Peralihan dari pihak yang dulu getol memberantas korupsi menjadi pembela tersangka korupsi menuai pro dan kontra di masyarakat, namun dalam sistem peradilan pidana, setiap orang berhak atas pendampingan hukum yang kompeten.

Analisis Penahanan Tanpa Rompi dan Borgol

Salah satu aspek yang langsung menjadi perbincangan adalah ketiadaan rompi tahanan pink dan borgol saat Febrie dijebloskan ke rutan. Protokol standar KPK menetapkan bahwa setiap tersangka yang ditahan akan dikenakan atribut tersebut sebagai simbol status tahanan dan untuk keamanan. Namun, dalam beberapa kasus, pengecualian pernah diberikan, biasanya dengan pertimbangan keamanan atau permintaan khusus dari tersangka yang kooperatif. Peniadaan atribut pada Febrie Adriansyah memicu spekulasi: apakah ini menandakan perlakuan istimewa terhadap mantan pejabat tinggi kejaksaan, ataukah bagian dari strategi penyidikan yang lebih fleksibel? KPK sendiri belum memberikan penjelasan resmi terkait hal ini, namun praktik serupa pernah terjadi pada tersangka lain yang dianggap tidak berisiko melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Respons Publik dan Langkah Hukum Selanjutnya

Keputusan KPK menahan Febrie Adriansyah dengan pengawalan ketat namun tanpa aksesori tahanan mendapat reaksi beragam. Sejumlah pegiat antikorupsi mempertanyakan konsistensi KPK, sementara kalangan advokat menilai hal tersebut masih dalam batas kewenangan penyidik. Sementara itu, Febri Diansyah menyatakan akan mengajukan sejumlah langkah hukum, termasuk kemungkinan praperadilan jika ada prosedur yang tidak sesuai. Proses hukum Febrie Adriansyah diprediksi akan berlangsung panjang, mengingat kasus TPPU kerap memerlukan pembuktian aliran dana yang rumit. Dalam 20 hari ke depan, penyidik KPK harus melengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke penuntut umum. Publik menanti apakah kolaborasi antara mantan juru bicara KPK dan mantan Jampidsus ini akan menghasilkan dinamika hukum yang baru atau sekadar menjadi catatan kaki dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.