Luka Sejarah Membuat Jepang Tetap Musuh Bersama di Asia Timur

JAKARTA — Sentimen antijepang di Asia Timur tidak dapat direduksi menjadi sekadar trauma sejarah yang perlahan memudar seiring bergantinya generasi. Berdasarkan verifikasi atas pola hubungan bilateral, sikap politik pemerintah Jepang terhadap masa lalunya, serta data survei opini publik, klaim bahwa Jepang masih dipandang sebagai "musuh bersama" oleh masyarakat Korea Selatan dan Cina memiliki landasan empiris yang kuat.

Faktanya adalah, kemarahan publik di kedua negara bukanlah ledakan sesaat yang dipicu satu insiden diplomatik, melainkan akumulasi dari kejahatan masa perang yang hingga kini belum tuntas diselesaikan, baik melalui jalur hukum maupun diplomasi. Luka sejarah itu terus dirawat oleh ketidakseriusan yang dipersepsikan publik dari sikap resmi Tokyo terhadap pertobatan.

Akar Sejarah yang Belum Tertutup

Jepang menjajah Semenanjung Korea dari 1910 hingga 1945. Selama periode tersebut, rakyat Korea mengalami penindasan politik, pemaksaan asimilasi budaya, perekrutan paksa tenaga kerja, serta sistem perbudakan seksual militer yang dikenal sebagai jugun ianfu. Ribuan perempuan direkrut paksa untuk melayani tentara Jepang pada Perang Dunia II, dan kasus ini tetap menjadi isu hukum serta diplomatik yang hidup hingga hari ini. Sengketa kompensasi kerja paksa kembali memanas ketika Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018 memerintahkan perusahaan baja Jepang membayar ganti rugi kepada korban, keputusan yang ditolak keras oleh Tokyo dengan alasan sengketa telah diselesaikan melalui perjanjian 1965.

Di Cina, pendudukan Jepang pada 1937 hingga 1945 menimbulkan kehancuran besar pada wilayah sipil. Peristiwa Nanjing pada Desember 1937 menjadi simbol kekejaman perang yang paling sering dirujuk dalam narasi sejarah resmi. Catatan kejahatan perang ini diajarkan secara sistematis dalam kurikulum pendidikan kedua negara, sehingga ingatan kolektif terhadap pendudukan Jepang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Pertobatan yang Dianggap Setengah Hati

Klaim bahwa Jepang tidak serius bertobat memiliki basis pada serangkaian fakta. Jepang memang pernah menyampaikan permintaan maaf resmi, antara lain Pernyataan Kono pada 1993 mengenai perempuan penghibur dan Pernyataan Murayama pada 1995 yang mengakui penjajahan serta agresi. Namun, pengakuan tersebut tidak pernah diikuti penyelesaian hukum yang memuaskan para korban, dan justru kerap diredam oleh tindakan yang bertentangan dengan semangat permintaan maaf itu sendiri.

Kunjungan para pemimpin dan pejabat tinggi Jepang ke Kuil Yasukuni, tempat para penjahat perang kelas A ikut diperingati, secara konsisten memicu kecaman dari Seoul dan Beijing. Hal serupa terjadi pada upaya perevisian buku teks sejarah yang dinilai meredam narasi kekejaman perang. Bertentangan dengan komitmen pertobatan yang pernah diucapkan, langkah-langkah semacam itu dipersepsikan sebagai upaya memutihkan sejarah, sekaligus menjadi bukti bagi publik Korea dan Cina bahwa permintaan maaf Jepang tidak lebih dari formalitas.

Isu Kontemporer yang Menghidupkan Kembali Luka

Konflik masa kini memperkuat sentimen tersebut. Sengketa atas Kepulauan Dokdo, yang disebut Takeshima oleh Jepang, terus merenggangkan hubungan Tokyo dengan Seoul, sementara sengketa Kepulauan Senkaku, atau Diaoyu dalam sebutan Cina, kerap memicu gesekan kapal penjaga pantai di Laut Cina Timur. Pada 2019, pembatasan ekspor bahan semikonduktor oleh Jepang terhadap Korea Selatan memicu gelombang boikot baru terhadap produk Jepang, menunjukkan betapa cepat luka sejarah menyala kembali ketika terjadi gesekan ekonomi.

Perilaku konsumen menjadi indikator paling terlihat. Gelombang boikot produk Jepang di kedua negara muncul berulang kali setiap kali konflik diplomatik memanas. Survei opini publik dari berbagai lembaga secara konsisten menunjukkan mayoritas responden di Korea Selatan dan Cina menilai Jepang secara negatif, sementara proporsi responden yang bersimpati terhadap Jepang menurun drastis dibandingkan beberapa dekade lalu. Data menunjukkan sentimen ini lintas generasi dan tidak hanya dipegang oleh kelompok yang mengalami langsung masa perang.

Implikasi bagi Stabilitas Kawasan

Sentimen ini bukan sekadar soal persepsi; ia membatasi ruang manuver kebijakan luar negeri. Ketidakpercayaan publik mempersempit pilihan pemimpin Korea Selatan dan Cina untuk mendekat pada Jepang, termasuk dalam kerja sama keamanan trilateral bersama Amerika Serikat. Setiap langkah rekonsiliasi harus dipertanggungjawabkan di hadapan konstituen domestik yang sensitif terhadap isu sejarah, sehingga kemajuan diplomasi kerap tersandera oleh politik dalam negeri.

Berdasarkan verifikasi atas keseluruhan bukti, kesimpulannya adalah sentimen antijepang di Korea Selatan dan Cina merupakan produk dari kombinasi kejahatan sejarah yang belum terselesaikan dan sikap politik Jepang yang dinilai inkonsisten dalam menangani masa lalunya. Selama dua variabel tersebut tidak berubah, Jepang akan tetap diposisikan sebagai "musuh bersama" di mata masyarakat kedua negara, apa pun narasi rekonsiliasi yang ditawarkan dalam forum bilateral maupun multilateral.