Lingkaran Setan Galian dan Kemacetan Jakarta

Kemacetan di Ibu Kota kembali menjadi sorotan tajam. Hari demi hari, warga Jakarta harus berjibaku dengan laju kendaraan yang tersendat karena ruas-ruas jalan utama berubah menjadi ladang galian. Proyek utilitas—mulai dari kabel fiber optik, pipa gas, hingga saluran air—seolah tidak pernah usai, bahkan sering kali menggali ulang aspal yang baru saja mulus. Siklus ini menciptakan pemandangan berulang: jalan dibongkar, macet menggila, diperbaiki seadanya, lalu digali kembali oleh instansi lain. Pertanyaan yang mengemuka bukan lagi kenapa macet, melainkan mengapa tata kelola pembangunan di bawah permukaan jalan begitu semrawut dan apa yang sebenarnya dilakukan Pemerintah Daerah untuk menghentikan belantara kemacetan ini.

Fenomena Galian Berulang yang Mendarah Daging

Aktivitas penggalian jalan di Jakarta bisa dijumpai hampir di setiap sudut kota. Data dari Dinas Bina Marga menunjukkan bahwa sepanjang tahun lalu saja tercatat lebih dari 1.500 izin galian diterbitkan, namun pengawasan di lapangan kerap tumpang tindih. Satu ruas jalan bisa digali oleh tiga operator berbeda dalam waktu berdekatan. Pertamina mengganti pipa gas, beberapa pekan kemudian Telkom masuk untuk kabel bawah tanah, dan tak lama berselang PDAM memperbaiki kebocoran. Akibatnya, lapisan penutup galian—yang sering disebut cut and cover—menjadi tidak sempurna. Teknik penambalan darurat menggunakan coldmix atau hotmix tipis membuat permukaan jalan cepat rusak, menimbulkan lubang baru yang justru menyumbang kemacetan dan risiko kecelakaan.

Ironisnya, banyak dari proyek galian tersebut tidak terintegrasi dalam satu rencana induk. Setiap pemegang izin beroperasi secara terpisah, mengejar target masing-masing tanpa mempertimbangkan dampak kumulatif pada lalu lintas. Praktik ini diperparah dengan minimnya sanksi tegas bagi pelanggar yang mengabaikan batas waktu penutupan galian. Akibatnya, masyarakat harus membayar mahal dengan waktu tempuh yang membengkak, polusi udara dari mesin kendaraan yang berhenti lama, dan produktivitas yang terkuras.

Akar Masalah: Koordinasi yang Terputus di Bawah Tanah

Menggali lebih dalam akar persoalan, para pengamat infrastruktur menunjuk pada ketiadaan sistem manajemen aset bawah tanah terpadu. Jakarta belum memiliki peta utilitas yang akurat dan terpusat. Setiap operator menyimpan data sendiri-sendiri, sehingga saat pembangunan atau perbaikan dilakukan, informasi pipa dan kabel yang tertimbun puluhan tahun sering tidak sinkron. Hal ini menyebabkan galian yang tidak tepat sasaran, bahkan kerap merusak utilitas milik pihak lain. Kerusakan akibat salah gali kemudian memicu proyek perbaikan baru, menciptakan lingkaran setan yang tak berkesudahan.

Selain itu, regulasi yang ada masih tumpang tindih. Izin galian diurus ke banyak instansi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Bina Marga, hingga Sudin terkait. Setelah izin keluar, koordinasi di lapangan kerap longgar. Forum Koordinasi Penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas yang dibentuk Pemprov DKI berjalan seremonial, tanpa kewenangan kuat untuk menjadwalkan ulang atau menolak proyek yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas serius. Akibatnya, jadwal galian menumpuk di waktu yang sama, terutama menjelang akhir tahun anggaran ketika penyerapan dana dikejar.

Dampak Nyata: Bukan Sekadar Waktu yang Terbuang

Kemacetan akibat galian jalan bukan hanya angka statistik lalu lintas. Dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Dunia usaha merugi karena distribusi barang terhambat; kendaraan logistik yang seharusnya bisa melakukan dua rit per hari terpaksa hanya satu rit. Ongkos kemacetan DKI Jakarta diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, dan porsi signifikan berasal dari titik-titik bottleneck yang diciptakan proyek galian. Di sisi sosial, warga yang mengandalkan transportasi umum seperti bus Transjakarta juga terpukul: lajur khusus sering dialihkan atau ikut tersendat karena pekerjaan galian yang meluber ke badan busway.

Polusi udara memburuk saat kemacetan panjang terjadi. Kendaraan bermotor yang berhenti dalam kondisi mesin menyala menghasilkan emisi karbon monoksida dan partikel halus yang berbahaya. Ironisnya, Pemprov DKI tengah getol mengkampanyekan pengurangan emisi melalui elektrifikasi dan penanaman pohon, namun di sisi lain membiarkan kemacetan artifisial ini terus berlangsung. Kualitas hidup warga pun tergerus oleh stres akibat perjalanan yang tidak bisa diprediksi.

Upaya Pemda: Antara Janji dan Kenyataan Lapangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya memiliki sejumlah kebijakan untuk menertibkan galian. Aturan bahwa setiap galian harus selesai dalam waktu tertentu dan penutupan harus menggunakan material standar sudah tertuang di Peraturan Daerah. Hasilnya di atas kertas cukup ambisius: pengenaan denda progresif bagi operator yang melampaui batas waktu, serta kewajiban memulihkan jalan sesuai spesifikasi teknis. Namun di lapangan, pengawasan yang lemah dan celah koordinasi antardinas membuat sanksi jarang dijatuhkan secara efektif.

Belakangan, wacana pembangunan common duct atau utility tunnel—terowongan bawah tanah yang menampung seluruh kabel dan pipa—kembali digaungkan sebagai solusi jangka panjang. Konsep ini memungkinkan pemeliharaan dan pemasangan utilitas tanpa membongkar permukaan jalan. Kota-kota metropolitan seperti Tokyo dan Singapura telah menerapkannya dengan sukses. Sayangnya, proyek semacam ini membutuhkan investasi besar dan kemauan politik lintas pemerintahan. Hingga kini, wacana tersebut masih sebatas kajian, sementara warga terus menanti realisasi.

Jalan Keluar: Membangun Fondasi Tata Kelola Modern

Untuk memutus siklus galian tanpa henti, para pakar tata kota mendorong tiga langkah fundamental. Pertama, pembangunan peta digital bawah tanah yang komprehensif dan terbuka untuk seluruh pemangku kepentingan. Dengan data yang akurat, penggalian bisa direncanakan dengan presisi, menghindari benturan antar-utilitas. Kedua, pembentukan badan otoritas tunggal yang memiliki kewenangan penuh menjadwalkan, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi. Badan ini harus memiliki kuasa menolak izin galian yang tidak selaras dengan jadwal besar kota. Ketiga, penerapan teknologi tanpa galian (trenchless technology) seperti horizontal directional drilling yang mampu menarik kabel atau pipa di bawah tanah tanpa merusak aspal, sehingga tidak menimbulkan kemacetan berarti.

Solusi-solusi tersebut bukan hal baru. Semuanya sudah teruji dan tinggal menunggu keberanian pengambil kebijakan untuk menjalankannya secara konsisten. Tanpa reformasi tata kelola yang mendasar, Jakarta akan terus terjebak dalam siklus belantara macet yang dipicu oleh galian jalan yang seolah tidak ada habisnya, menguras tenaga, waktu, dan harapan warganya.