Lima Pejabat Madya Baru Isi Jabatan Strategis BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan pelantikan lima pejabat tinggi madya yang akan mengisi pos-pos kunci, mulai dari sekretaris utama hingga deputi. Pengisian jabatan ini dilakukan melalui seleksi ketat dan melibatkan calon-calon dari berbagai instansi pemerintah pusat. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan struktur organisasi BGN agar segera mampu menjalankan mandat utama dalam penanganan dan peningkatan gizi nasional. Kelima pejabat tersebut diharapkan mampu membawa sinergi lintas sektor berkat latar belakang mereka yang beragam, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga pemberdayaan masyarakat.

Sekretaris Utama: Dr. Andi Mulya dari Sekretariat Kabinet

Dr. Andi Mulya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Utama BGN sebelumnya mengabdikan diri selama lebih dari 15 tahun di lingkungan Sekretariat Kabinet. Di lembaga asalnya, ia memegang posisi sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan dikenal memiliki kemampuan koordinasi antara kementerian yang sangat baik. Pengalamannya dalam mengelola alur kebijakan strategis di tingkat eksekutif menjadi modal berharga untuk memastikan seluruh agenda BGN selaras dengan prioritas nasional. Dalam peran barunya, Dr. Andi bertanggung jawab atas dukungan manajerial dan administrasi di seluruh unit kerja BGN, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola internal. Beliau menyatakan komitmennya untuk membangun sistem birokrasi yang lincah dan transparan di BGN, mencontohkan praktik terbaik dari Sekretariat Kabinet yang telah teruji.

Deputi Perencanaan: Ir. Budi Santoso dari Bappenas

Ir. Budi Santoso menempati posisi Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Program. Sebelumnya, ia adalah Direktur Pangan dan Gizi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selama satu dasawarsa terakhir, Ir. Budi terlibat langsung dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan nasional, khususnya yang terkait dengan ketahanan pangan dan intervensi gizi. Keahliannya dalam analisis data makro dan pemodelan proyeksi kebutuhan gizi diyakini akan sangat vital bagi BGN. Deputi Budi akan memimpin perancangan peta jalan penanganan gizi nasional jangka menengah yang terukur dan berbasis bukti. Ia menekankan pentingnya integrasi program BGN dengan rencana pembangunan daerah, memanfaatkan jaringan yang telah ia bangun selama di Bappenas untuk mempercepat harmonisasi kebijakan dari pusat hingga ke pedesaan.

Deputi Gizi Khusus: Dr. Cut Meutia dari Kementerian PPA

Dr. Cut Meutia dipercaya sebagai Deputi Bidang Penanganan Gizi Khusus, membidangi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan penyandang disabilitas. Ia direkrut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tempatnya menjabat sebagai Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Kesehatan Reproduksi. Dr. Cut memiliki rekam jejak yang solid dalam mengadvokasi kebijakan 1.000 hari pertama kehidupan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Di BGN, ia akan mengawasi implementasi program spesifik gizi yang bersifat lintas kementerian, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta dinas sosial. Tugas utamanya adalah merancang sistem rujukan dan pendampingan gizi terintegrasi yang menjangkau masyarakat paling membutuhkan. Pengalaman lapangannya di berbagai provinsi dianggap dapat mempercepat identifikasi masalah gizi akut dan kronis di tingkat akar rumput.

Deputi Pengawasan: Prof. Dr. Dian Arifin dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu

Prof. Dr. Dian Arifin yang duduk sebagai Deputi Pengawasan dan Kepatuhan adalah alumni Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Di sana, beliau menduduki posisi Inspektur II yang membidangi pengawasan kinerja Badan Layanan Umum dan telah memimpin puluhan audit investigatif pada program bantuan sosial. Kehadirannya di BGN menandakan komitmen lembaga baru ini terhadap tata kelola yang bersih dan akuntabel. Prof. Dian akan membangun kerangka kepatuhan internal, sistem deteksi fraud, dan mekanisme pelaporan berkala kepada publik. Ia secara khusus menyoroti pentingnya transparansi dalam distribusi bantuan pangan dan suplemen agar tepat sasaran dan bebas dari kebocoran. Aset paling berharga yang dibawanya adalah metodologi audit berbasis digital yang selama ini menjadi standar di Kemenkeu.

Deputi Pemberdayaan: Drs. Edi Suharto dari Kementerian Desa PDTT

Drs. Edi Suharto ditunjuk sebagai Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kariernya dirintis di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tempat terakhirnya sebagai Direktur Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan. Beliau adalah konseptor di balik sejumlah program pelibatan komunitas yang melahirkan duta gizi desa dan kader posyandu mandiri. Deputi Edi bertekad menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok tani sebagai ujung tombak produksi pangan bergizi dengan harga terjangkau. Pendekatannya menekankan partisipasi aktif warga, bukan sekadar penyaluran bantuan, untuk memutus rantai malnutrisi secara berkelanjutan. Sinergi yang akan dibangunnya dengan kementerian asal diharapkan memperkuat koneksi antara program gizi nasional dan program ketahanan ekonomi desa.

Pelantikan serentak kelima pejabat madya ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyatuan visi dan tata laksana di tubuh Badan Gizi Nasional yang masih satu tahun beroperasi. Dengan latar belakang yang saling melengkapi dari birokrasi perencana, keuangan, sosial, dan pengawasan, BGN diharapkan langsung dapat merumuskan kebijakan berbasis data dan menjalankan program dengan efisien. Para pengamat menilai, keberagaman asal instansi ini merupakan sinyal kuat bahwa pendekatan multi-pihak menjadi pilihan utama pemerintah dalam mereformasi sistem penanganan gizi tanah air. Kini, publik menantikan realisasi cepat dari cetak biru yang akan mereka susun bersama.