Lima Legislator Diperiksa Kejari dalam Dugaan Korupsi Lampu Jalan Palembang

Penyidikan dugaan korupsi pada proyek penerangan jalan umum oleh Kejaksaan Negeri Palembang memasuki babak baru. Sebanyak lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang telah menyeret puluhan pihak ini. Hingga saat ini, total 68 saksi telah dimintai keterangan oleh tim penyidik.

Kelimanya menjalani pemeriksaan di kantor kejaksaan dalam kurun waktu terpisah selama dua minggu terakhir. Meski status mereka masih sebatas saksi, kehadiran para legislator tersebut memperkuat dugaan bahwa kasus ini tidak hanya menyentuh tataran pelaksana teknis tetapi juga mengarah pada dimensi penganggaran dan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga perwakilan rakyat.

Lingkup dan Kronologi Penyelidikan

Kasus ini berawal dari proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum pada tahun anggaran sebelumnya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut mencakup pemasangan ribuan titik lampu di sejumlah ruas jalan arteri dan lingkungan. Laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap adanya kelebihan pembayaran, volume pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, serta markup harga yang signifikan.

Berdasarkan temuan itu, Kejari Palembang membuka penyelidikan pada awal tahun ini. Tim penyidik langsung menyita sejumlah dokumen pengadaan, mengumpulkan bukti transfer dana, dan memeriksa saksi dari unsur Dinas Perhubungan, para kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta pihak ketiga lainnya. Dari total 68 saksi, beberapa di antaranya telah diperiksa lebih dari satu kali untuk memperdalam keterangan.

Peran Legislator dalam Sorotan

Pemanggilan lima anggota DPRD menandakan bahwa penyidik tengah menelusuri aliran dana proyek yang kemungkinan melibatkan proses politik penganggaran di dewan. Menurut sumber di lingkungan kejaksaan, para legislator tersebut diduga mengetahui atau bahkan mengatur alokasi anggaran proyek dengan kompensasi tertentu. “Kami sedang menelusuri apakah ada pembicaraan atau kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penentuan pemenang tender,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Pemeriksaan difokuskan pada keterlibatan mereka dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, khususnya pos pengadaan lampu jalan. Penyidik juga menggali kemungkinan para wakil rakyat menerima setoran dalam bentuk fee proyek. Meskipun belum ada penetapan tersangka, langkah ini dianggap progresif karena menyentuh ranah legislatif yang kerap sulit dijamah dalam penegakan hukum korupsi di daerah.

Kerugian Negara dan Ancaman Pidana

Penghitungan kerugian negara masih dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk kejaksaan. Perkiraan awal menyebut angka kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Nilai tersebut berasal dari selisih pembayaran antara harga kontrak dan biaya riil, serta pekerjaan fiktif yang ditemukan di lapangan. Penyidik menjerat para pihak yang terlibat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda hingga satu miliar rupiah.

Hingga saat ini, Kejari Palembang belum menetapkan tersangka, namun sejumlah nama disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggungjawab. Kepala Kejari menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan tanpa tebang pilih. “Kami tidak akan berhenti pada saksi-saksi yang sudah ada. Bila ditemukan dua alat bukti yang cukup, siapapun akan kita tetapkan sebagai tersangka,” tegasnya dalam keterangan pers pekan lalu.

Pemeriksaan Saksi Mencapai 68 Orang

Jumlah saksi yang diperiksa menunjukkan bahwa kasus ini memiliki jangkauan yang luas. Mereka terdiri dari pejabat pembuat komitmen, panitia penerima hasil pekerjaan, kontraktor utama dan subkontraktor, staf administrasi, serta pihak lainnya. Beberapa di antaranya adalah pegawai negeri sipil, sementara lainnya berasal dari kalangan swasta yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek.

Penyidik mengaku masih memiliki daftar calon saksi tambahan yang akan segera dipanggil. Proses ini diharapkan dapat mengungkap konstruksi hukum secara utuh, termasuk siapa yang berperan sebagai aktor intelektual di balik penyimpangan ini.

Komitmen Pemberantasan Korupsi

Kasus korupsi lampu jalan di Palembang ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut proyek yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi keselamatan dan kenyamanan warga. Ironisnya, di beberapa lokasi, lampu yang terpasang justru cepat rusak atau bahkan tidak menyala sama sekali, sehingga memunculkan kemarahan publik.

Lembaga swadaya masyarakat yang memantau kasus ini mendesak kejaksaan untuk tidak hanya menindak pelaku lapangan, tetapi juga membongkar keterlibatan pihak-pihak di level yang lebih tinggi. Mereka menilai, tanpa penanganan yang tuntas, praktik korupsi dalam proyek infrastruktur akan terus berulang. Kejari Palembang berjanji akan menuntaskan perkara ini dan telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk supervisi.

Perkembangan selanjutnya, penyidik akan melengkapi berkas perkara dan menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Publik pun menanti penegakan hukum yang adil dan transparan.