Legislator Desak Evaluasi Penyebab WNI Ramai Tinggalkan Kewarganegaraan

Fenomena meningkatnya jumlah warga negara Indonesia yang memilih melepaskan status kewarganegaraannya telah memicu perdebatan di kalangan pembuat kebijakan. Sorotan tajam datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menilai bahwa langkah pemerintah selama ini terlalu terfokus pada instrumen fiskal semata, tanpa menyentuh inti persoalan yang sebenarnya. Andreas, seorang legislator yang vokal dalam isu ini, menekankan bahwa pendekatan yang tepat bukanlah sekadar memperberat beban biaya administratif, melainkan melakukan diagnosis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mendorong warga negara untuk berpaling.

Kritik terhadap Pendekatan Tarif

Pemerintah sebelumnya merespons tren pelepasan kewarganegaraan dengan wacana penyesuaian atau kenaikan tarif pengajuan sebagai instrumen disinsentif. Logika yang mendasarinya sederhana: semakin mahal prosedurnya, semakin kecil kemungkinan seseorang akan menempuh jalur tersebut. Namun, perspektif ini menuai kritik karena dianggap simplistik dan mengabaikan kompleksitas motivasi di balik keputusan seorang individu untuk melepas identitas nasionalnya. Andreas secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan yang bersifat punitif semacam ini tidak akan menyelesaikan masalah pada akarnya. Sebaliknya, pemerintah justru diminta untuk mengalihkan fokus dari sekadar menaikkan biaya permohonan menjadi upaya serius dalam mengevaluasi dan mengatasi penyebab-penyebab struktural yang membuat semakin banyak WNI merasa bahwa mempertahankan paspor hijau bukan lagi pilihan yang menarik.

Akar Persoalan yang Perlu Dibedah

Pertanyaan fundamental yang diajukan oleh legislator tersebut adalah: mengapa tren ini terjadi? Tanpa menjawab pertanyaan ini, kebijakan apa pun hanya akan bersifat tambal sulam. Beberapa hipotesis yang memerlukan investigasi mendalam antara lain mencakup aspek kesempatan ekonomi global yang menuntut mobilitas tinggi, persepsi terhadap kepastian hukum dan iklim investasi di dalam negeri, hingga daya tarik paspor negara lain yang menawarkan kemudahan perjalanan bebas visa ke lebih banyak destinasi. Faktor diaspora juga tidak bisa diabaikan. Banyak WNI yang telah bertahun-tahun bermukim di luar negeri, membangun karier dan keluarga, akhirnya memilih untuk berintegrasi penuh dengan negara tempat mereka tinggal demi alasan kepraktisan administratif dan akses terhadap layanan publik. Pemerintah, menurut Andreas, harus memetakan profil demografis dan motivasi spesifik dari mereka yang melepaskan kewarganegaraan, bukan berasumsi bahwa semuanya semata-mata didorong oleh motif penghindaran kewajiban.

Kebijakan yang Responsif Bukan Reaktif

Alih-alih menempuh jalur fiskal yang berpotensi kontraproduktif, evaluasi menyeluruh dapat membuka peluang bagi lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih cerdas dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Jika masalahnya terletak pada daya saing paspor, maka diplomasi dan negosiasi pembebasan visa harus diperkuat. Jika akar masalahnya adalah ketidakpastian regulasi atau iklim usaha yang kurang kondusif, maka reformasi birokrasi dan penegakan hukum menjadi jawabannya. Jika penyebabnya adalah kebutuhan komunitas diaspora akan status kependudukan yang lebih fleksibel, maka konsep seperti overseas citizenship atau izin tinggal permanen dengan hak-hak tertentu bisa dipertimbangkan. Pemerintah tidak bisa hanya berdiri di hilir mencoba membendung arus dengan tembok tarif tinggi, namun harus bergerak ke hulu untuk memahami mengapa arus itu semakin deras. Andreas mengingatkan bahwa setiap warga negara yang memutuskan untuk pergi membawa serta potensi kontribusi yang hilang bagi pembangunan nasional, sebuah kerugian yang tidak bisa dikompensasi dengan penerimaan negara bukan pajak dari biaya administrasi semata.

Data dan tren terkait pelepasan kewarganegaraan harus dibuka dan dijadikan dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Tanpa transparansi data, diskursus publik akan mudah terjebak pada asumsi dan sentimen. Evaluasi yang diminta oleh legislator bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa hubungan antara negara dan warganya dibangun di atas fondasi kepercayaan dan manfaat timbal balik, bukan paksaan dan biaya yang memberatkan. Indonesia membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada retensi talenta dan loyalitas kewargaan, bukan sekadar mempersulit prosedur administrasi.