Laksamana Sukardi Beri Catatan Kritis untuk BUMN Modern

Jakarta — Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2001–2004, Laksamana Sukardi, kembali menyuarakan pandangannya mengenai arah transformasi perusahaan-perusahaan pelat merah di tengah disrupsi digital dan tekanan ekonomi global. Dalam sebuah forum diskusi terbatas yang digelar di Jakarta, ia menekankan bahwa reformasi BUMN tidak cukup hanya berfokus pada efisiensi dan digitalisasi, tetapi juga harus menyentuh aspek fundamental tata kelola serta perlindungan terhadap peran strategis negara.

Pria yang juga dikenal sebagai ekonom dan politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini memiliki pengalaman panjang dalam mengelola dan mengawasi kinerja BUMN. Selama menjabat sebagai menteri, ia antara lain menangani program restrukturisasi dan privatisasi yang kontroversial namun dianggap membuka jalan bagi modernisasi banyak perusahaan negara. Kini, di usia yang tidak lagi muda, suaranya masih relevan ketika lanskap ekonomi sedang bergerak cepat menuju model bisnis berbasis teknologi.

Rekam Jejak di Kancah Ekonomi dan Politik

Laksamana Sukardi bukan sekadar mantan pejabat yang sekadar mengenang masa lalu. Sebagai seorang ekonom, ia memahami betul dinamika pasar dan tantangan struktural yang dihadapi BUMN. Latar belakang pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan pengalamannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak era reformasi memberinya perspektif ganda: teknis dan politis. Selama tiga tahun memimpin Kementerian BUMN, ia menghadapi situasi sulit pascakrisis moneter 1998, di mana banyak BUMN terpuruk di bawah beban utang. Upaya penyehatan dan penataan kembali portfolio BUMN menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sosial.

Dalam paparannya di forum tersebut, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan terhadap BUMN harus diletakkan dalam kerangka kepentingan nasional jangka panjang. “BUMN adalah instrumen negara untuk memastikan roda perekonomian berputar, bukan sekadar mesin pencetak laba. Kalau hanya profit yang dikejar, maka ruang bagi sektor swasta akan semakin sempit dan fungsi BUMN sebagai stabilisator ekonomi bisa hilang,” ujarnya, menyitir pengalaman saat menangani perusahaan-perusahaan seperti PT Garuda Indonesia dan PT Indosat di masa lalu.

Sorotan pada Digitalisasi dan Tata Kelola

Laksamana Sukardi menyoroti tren digitalisasi yang kini menjadi mantra hampir semua BUMN. Menurutnya, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan, tetapi perlu disertai dengan penguatan sumber daya manusia dan pemantauan yang ketat. “Teknologi itu alat. Kalau mentalitas birokrasi dan budaya korporasi tidak berubah, investasi miliaran rupiah untuk aplikasi dan infrastruktur hanya akan menjadi proyek mercusuar,” katanya. Ia merujuk pada sejumlah BUMN yang dinilai terlalu cepat mengadopsi teknologi tanpa memperhitungkan kesiapan internal, sehingga berujung pada inefisiensi baru.

Selain itu, dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai prasyarat mutlak. Kasus-kasus penyimpangan yang sebelumnya mencuat di beberapa BUMN menjadi pengingat bahwa pengawasan harus diperketat. Laksamana menyarankan agar pemerintah dan parlemen merumuskan kembali mekanisme checks and balances yang lebih ketat, termasuk melibatkan auditor independen dan memperkuat peran komisaris. “Kita sudah punya UU BUMN, tetapi implementasinya sering kali tumpul karena intervensi kepentingan sesaat. Ini yang harus dirombak,” tegasnya.

Peran Politik dan Konsistensi Berpikir

Sebagai politikus yang pernah menduduki posisi strategis di partai, Laksamana Sukardi cukup vokal dalam menyatukan kepentingan partai dengan kebijakan ekonomi negara. Ia tidak segan mengkritik kebijakan partainya sendiri jika dianggap tidak sejalan dengan prinsip ekonomi yang sehat. Sikap ini kadang menempatkannya dalam posisi yang tidak populer, tetapi justru menunjukkan konsistensinya sebagai seorang teknokrat yang juga politisi.

Dalam konteks pemilu dan pergantian kepemimpinan, ia berpesan agar BUMN dijauhkan dari kepentingan politik praktis. “Perebutan kursi komisaris atau direksi oleh para pendukung politik adalah bom waktu. BUMN butuh profesional, bukan titipan. Kalau itu terus terjadi, kita ulangi saja cerita buruk masa lalu,” ujarnya. Pernyataan ini cukup menggema di kalangan pengamat BUMN yang selama ini melihat adanya pola patronase dalam pengisian jabatan di perusahaan plat merah.

Menatap Masa Depan BUMN

Di akhir diskusi, Laksamana Sukardi menyampaikan harapannya agar BUMN mampu berkembang menjadi entitas bisnis yang tangguh namun tetap membawa misi sosial. Ia mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mendorong sinergi antar-BUMN, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, dan infrastruktur. “Kita punya modal besar. Tinggal bagaimana mengelola dengan visi yang jelas dan keberpihakan yang tepat,” pungkasnya.

Kehadiran dan pemikiran mantan menteri ini setidaknya membuktikan bahwa pengalaman sejarah bisa menjadi cermin yang berguna. Di tengah gempuran isu-isu kontemporer, suara seperti Laksamana Sukardi tetap dibutuhkan untuk mengingatkan bahwa BUMN bukan sekadar aset, melainkan pilar penjaga kedaulatan ekonomi rakyat.