Kualitas Udara 6 Provinsi Tidak Sehat, DPR Desak Sekolah Diliburkan

Musim kemarau kembali membawa masalah klasik bagi sejumlah wilayah di Indonesia: kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dampaknya kini terasa langsung pada kualitas udara yang dihirup masyarakat. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, enam provinsi mencatatkan indeks polusi udara yang masuk dalam kategori tidak sehat, sebuah kondisi yang berpotensi mengganggu kesehatan warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Kategori Tidak Sehat dan Penyebabnya

Kategori tidak sehat dalam Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) merujuk pada rentang nilai 101 hingga 200. Pada level ini, kualitas udara telah menurun dan dapat merugikan manusia maupun kelompok hewan yang sensitif, atau menimbulkan kerusakan pada tumbuhan dan nilai estetika. Polutan utama yang mendominasi adalah partikel halus PM2,5 yang berasal dari asap kebakaran hutan dan lahan. Partikel berukuran sangat kecil ini mampu menembus saluran pernapasan hingga ke paru-paru dan masuk ke aliran darah, sehingga paparan dalam jangka panjang berisiko memicu penyakit pernapasan, gangguan jantung, hingga penurunan fungsi paru pada anak-anak.

Karhutla terjadi di sejumlah titik yang tersebar di beberapa provinsi, terutama di daerah yang memiliki lahan gambut. Gambut yang kering akibat kemarau panjang menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar, dan api yang membara di bawah permukaan tanah membuat upaya pemadaman menjadi jauh lebih sulit. Kondisi ini diperparah oleh faktor cuaca, seperti minimnya curah hujan dan arah angin yang membawa sebaran asap ke wilayah permukiman padat penduduk.

Berdasarkan pemantauan terkini, enam provinsi mencatatkan kualitas udara pada kategori tidak sehat secara bersamaan. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak lagi berdampak lokal, melainkan telah menjadi krisis lintas wilayah yang membutuhkan penanganan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

DPR Desak Sekolah Diliburkan

Menyikapi kondisi tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan desakan agar pemerintah segera mengambil langkah protektif, salah satunya dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Desakan ini lahir dari kekhawatiran terhadap kesehatan anak-anak yang lebih rentan terhadap paparan polusi udara dibandingkan orang dewasa.

Anak-anak memiliki laju pernapasan yang lebih cepat dan sistem imun yang belum sepenuhnya matang, sehingga paparan asap karhutla dapat memicu iritasi saluran pernapasan, batuk, sesak napas, hingga memperparah kondisi anak dengan asma. Libur sekolah dipandang sebagai langkah preventif untuk mengurangi waktu anak berada di ruang terbuka yang terpapar asap.

DPR juga mendesak pemerintah untuk menyiapkan kebijakan pendamping yang menyertainya, seperti pembelajaran jarak jauh agar hak belajar anak tetap terpenuhi, serta distribusi masker dan alat kesehatan ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak. Evaluasi berkala terhadap perkembangan kualitas udara juga diminta agar keputusan meliburkan atau memulangkan kegiatan sekolah dapat diambil berdasarkan data yang mutakhir, bukan sekadar perkiraan.

Langkah Mitigasi yang Perlu Dipercepat

Desakan untuk meliburkan sekolah merupakan bagian dari respons jangka pendek. Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah dituntut memperkuat upaya pencegahan karhutla, mulai dari pemantauan titik panas (hotspot) secara satelit, patroli terpadu, hingga penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan yang disengaja. Restorasi lahan gambut dan pembangunan sekat kanal juga menjadi kunci untuk menekan risiko kebakaran di musim kemarau mendatang.

Bagi masyarakat di wilayah terdampak, disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker ketika harus keluar rumah, menutup ventilasi rumah saat kualitas udara memburuk, serta memperbanyak konsumsi air putih untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan. Kelompok rentan — anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit paru — diminta untuk lebih waspada dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan.

Pemerintah daerah di enam provinsi tersebut juga diminta untuk mengaktifkan posko kesehatan dan menyiagakan fasilitas layanan kesehatan bagi warga yang mengalami keluhan akibat paparan asap. Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk informasi cuaca serta instansi lingkungan hidup untuk data kualitas udara, menjadi penting agar setiap kebijakan berbasis data yang akurat.

Kesimpulan

Kondisi kualitas udara yang tidak sehat di enam provinsi akibat karhutla merupakan peringatan serius yang tidak boleh diabaikan. Desakan DPR agar sekolah diliburkan mencerminkan urgensi perlindungan terhadap anak, namun kebijakan tersebut harus berjalan bersama upaya penanganan sumber masalah, yakni kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Tanpa langkah pencegahan yang konsisten, siklus kabut asap akan terus berulang setiap musim kemarau dan kembali mengancam kesehatan jutaan warga.