Kritik Yusril terhadap Sayembara Begal: Risiko Euforia dan Keadilan Jalanan

Wacana pemberian hadiah kepada warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan kembali menuai polemik. Kali ini, sorotan tajam datang dari pakar hukum tata negara yang juga mantan menteri, Yusril Ihza Mahendra. Ia mempertanyakan efektivitas dan legalitas dari skema sayembara yang digagas oleh figur publik Dedi Mulyadi sebagai respons terhadap maraknya aksi begal. Menurutnya, langkah yang terkesan populis itu menyimpan potensi besar untuk mendorong lahirnya aksi-aksi vigilantisme di tengah masyarakat.

Gagasan memberikan kompensasi finansial kepada warga sipil yang berhasil meringkus begal bukanlah hal baru. Namun, ketika inisiatif tersebut dilempar ke ruang publik oleh tokoh yang memiliki pengaruh luas, diskursusnya bergeser dari sekadar usulan menjadi perdebatan serius mengenai batas antara keberanian warga dan pelanggaran hukum. Yusril menilai, di balik niat baik untuk menekan angka kriminalitas, terdapat celah yang bisa menjerumuskan masyarakat ke dalam praktik main hakim sendiri yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Antara Niat Baik dan Celah Hukum

Yusril tidak menampik bahwa keresahan publik terhadap aksi begal sangat nyata dan membutuhkan solusi cepat. Akan tetapi, ia menekankan bahwa respons terhadap kejahatan harus tetap berada dalam koridor konstitusional. Pemberian hadiah kepada warga yang menangkap begal, meskipun terdengar heroik, berisiko mengaburkan garis antara tugas aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan menangkap dan menahan seseorang diatur secara ketat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Warga sipil memang diperbolehkan menangkap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan, namun istilah "menangkap" di sini bersifat terbatas dan tidak dapat diartikan sebagai operasi pemburuan yang berpotensi melukai atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang.

Kekhawatiran utama Yusril terletak pada efek insentif dari sayembara itu. Ketika hadiah uang dijadikan motivasi, dinamika penanganan kriminalitas bisa bergeser dari upaya menciptakan keamanan menjadi semacam perburuan hadiah. Warga yang sebelumnya pasif bisa terdorong untuk mengambil tindakan di luar batas, seperti penangkapan paksa, kekerasan berlebihan, atau bahkan penghakiman di tempat. Hal ini, menurut Yusril, bukan hanya mengancam keselamatan jiwa tetapi juga merusak tatanan hukum yang seharusnya menjamin hak setiap terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.

Kekhawatiran akan Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri atau vigilantisme adalah fenomena yang bukan sekali dua kali terjadi di Indonesia. Sejumlah kasus penangkapan maling atau begal oleh massa kerap berakhir dengan pengeroyokan brutal hingga korban tewas. Dalam banyak peristiwa, aparat kesulitan membedakan antara pelaku kejahatan dan warga yang bertindak melampaui batas karena sudah terlanjur termobilisasi oleh amarah kolektif. Yusril mengingatkan bahwa sayembara berhadiah bisa menjadi katalisator yang mempercepat dan memperlebar praktik semacam itu. Jika warga dibekali ekspektasi imbalan finansial, maka kontrol diri cenderung menurun dan naluri untuk meraih hadiah akan mendominasi.

Lebih jauh, Yusril menyoroti bahwa kebijakan informal semacam ini bisa menimbulkan kekacauan dalam penegakan hukum. Identitas "pahlawan lokal" yang terbentuk karena berhasil menangkap begal bisa menimbulkan rasa superioritas dan legitimasi sosial yang salah. Masyarakat bisa menjadi permisif terhadap tindakan kekerasan selama pelakunya adalah warga yang "berjasa" menangkap kriminal. Padahal, dalam perspektif hak asasi manusia, setiap tindakan yang merendahkan martabat individu, termasuk terhadap pelaku kejahatan, tetap merupakan pelanggaran.

Mendorong Penguatan Aparat sebagai Solusi Jangka Panjang

Alih-alih mengandalkan sayembara yang berisiko, Yusril mendorong agar energi publik diarahkan untuk memperkuat sistem keamanan dan kepolisian. Menurutnya, masalah begal adalah cermin dari rendahnya kehadiran negara di ruang-ruang publik yang rawan. Solusi jangka panjang yang lebih beradab adalah peningkatan jumlah personel kepolisian, pengembangan teknologi pengawasan, dan program pencegahan berbasis komunitas yang tidak mengandalkan iming-iming hadiah. Partisipasi warga tetap penting, namun harus difasilitasi melalui mekanisme yang terstruktur seperti sistem laporan cepat, patroli lingkungan yang terkoordinasi dengan pihak berwenang, dan penguatan kelembagaan keamanan tingkat desa atau kelurahan.

Ia juga menyinggung pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat luas. Banyak warga yang belum memahami secara utuh batas-batas yang diatur dalam KUHAP. Ketidaktahuan ini seringkali menjadi pemicu tindakan melampaui wewenang. Yusril menyarankan agar pemerintah daerah dan tokoh masyarakat lebih memfokuskan upaya pada penyuluhan hukum ketimbang membuat program yang berpotensi memicu konflik baru.

Kritik Yusril terhadap sayembara tangkap begal ini menjadi pengingat bahwa kebijakan keamanan tidak bisa disederhanakan menjadi transaksi ekonomi antara pencipta program dan pemburu hadiah. Diperlukan keseimbangan antara urgensi memberantas kejahatan dan kewajiban melindungi hak-hak fundamental setiap warga negara. Di tengah tekanan publik yang menginginkan hasil instan, sikap menahan diri dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum justru menjadi tanda kedewasaan sebuah bangsa. Dalam konteks inilah suara Yusril menjadi penting — bukan untuk menolak inisiatif warga, tetapi untuk memastikan bahwa semangat memberantas kejahatan tidak berubah menjadi sumber kejahatan baru yang dilakukan oleh tangan-tangan sipil atas nama keadilan jalanan.