Kritik Kenaikan Tarif PNBP Menguat, Menkum Siap Evaluasi

Gelombang penolakan terhadap kebijakan penyesuaian sejumlah tarif layanan publik yang dikelola Kementerian Hukum terus meluas. Kenaikan yang dinilai tidak proporsional ini memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, pelaku usaha, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menilai kebijakan yang berpotensi menambah beban ekonomi rakyat tersebut perlu ditinjau kembali, terlebih di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil.

Layanan yang Terdampak

Tarif yang mengalami penyesuaian mencakup beragam layanan administrasi hukum dan keimigrasian. Beberapa di antaranya adalah penerbitan paspor, visa, izin tinggal, layanan notaris, pendaftaran jaminan fidusia, serta sejumlah jasa hukum lainnya. Berdasarkan catatan yang beredar, lonjakan tarif pada beberapa pos layanan mencapai kisaran 50 hingga 100 persen. Contoh paling mencolok adalah tarif pembuatan paspor biasa yang semula Rp355 ribu, dikabarkan melonjak hingga di atas Rp650 ribu. Sementara itu, layanan legalisasi dan penerjemahan dokumen hukum juga turut mengalami kenaikan signifikan. Padahal, layanan-layanan ini merupakan kebutuhan dasar bagi warga negara yang hendak bepergian ke luar negeri, baik untuk bekerja, belajar, maupun menjalankan bisnis.

Kritik dari Berbagai Pihak

Anggota Komisi III DPR menyoroti kebijakan ini sebagai langkah yang kontraproduktif. Mereka berpendapat kenaikan drastis tersebut justru akan mempersempit akses masyarakat terhadap layanan hukum dan keimigrasian yang seharusnya mudah dan terjangkau. Kekhawatiran lain yang mencuat adalah potensi maraknya praktik percaloan serta pemalsuan dokumen sebagai jalan pintas akibat mahalnya biaya resmi. Dari sisi ekonomi, pengusaha di sektor pariwisata dan penempatan tenaga kerja mengeluhkan bahwa tambahan biaya paspor dan visa akan mengurangi daya saing serta meningkatkan ongkos operasional. Sementara itu, pengamat kebijakan publik menilai pemerintah semestinya mencari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih kreatif tanpa harus membebani rakyat secara langsung. Mereka mendorong optimalisasi aset dan digitalisasi layanan sebagai alternatif yang lebih berkeadilan.

Menkum Akui Usulan Internal

Di tengah tekanan publik yang kian menguat, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akhirnya angkat bicara. Ia mengakui bahwa usulan penyesuaian tarif PNBP tersebut berasal dari internal Kementerian Hukum. Tujuannya, menurut dia, adalah untuk menggenjot kontribusi PNBP dalam menopang anggaran pembangunan, sejalan dengan target yang ditetapkan pemerintah. Supratman menegaskan bahwa desain awal kenaikan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat, namun realitas di lapangan menunjukkan resistensi yang tidak bisa diabaikan. Atas dasar itu, ia secara terbuka menyatakan kesiapan kementeriannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pernyataan ini sekaligus meredakan spekulasi bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi dari kementerian lain, dan menunjukkan bahwa Kemenkum mengambil tanggung jawab penuh atas inisiatif tersebut.

Evaluasi dan Kemungkinan Revisi

Tahapan evaluasi yang dijanjikan akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal. Supratman mengisyaratkan bahwa semua opsi terbuka, mulai dari penurunan persentase kenaikan, penundaan pemberlakuan, hingga penyesuaian hanya pada segmen layanan tertentu yang dianggap tidak esensial bagi masyarakat luas. DPR pun memberikan sinyal akan mengawal proses ini melalui rapat kerja dan mekanisme pengawasan agar keputusan akhir benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Jika hasil evaluasi merekomendasikan perubahan signifikan, maka revisi terhadap Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum kenaikan tariff bakal ditempuh. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada target penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara komprehensif.

Publik kini menanti tindak lanjut konkret dari janji evaluasi tersebut. Masyarakat berharap proses ini berjalan transparan dan cepat, sehingga ketidakpastian seputar biaya layanan hukum dan keimigrasian dapat segera berakhir. Keputusan akhir akan menjadi penanda sejauh mana pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.