Krisis Empati Publik Tercermin dari Ejekan pada Anak Autis

Ruang publik kembali menjadi saksi bisu atas luka yang ditorehkan oleh kata-kata. Belum lama ini, media sosial diramaikan oleh sebuah unggahan yang memilukan—seorang anak penyandang autisme menjadi sasaran ejekan oleh sekelompok orang di sebuah fasilitas umum. Rekaman amatir yang beredar memperlihatkan bagaimana anak tersebut berusaha menenangkan diri di tengah stimulasi lingkungan yang membingungkan, namun respons yang ia terima justru tawa dan komentar merendahkan. Peristiwa ini bukan sekadar insiden viral, melainkan potret getir bahwa minimnya empati publik terhadap disabilitas masih menjadi luka yang belum tersembuhkan dalam struktur sosial kita.

Ejekan Bukan Sekadar Candaan

Bagi banyak orang, ejekan verbal terhadap penyandang autisme mungkin dianggap remeh atau sekadar bentuk interaksi sosial yang kurang sopan. Namun, dalam perspektif psikologis, dampaknya jauh lebih dalam. Seorang psikolog klinis yang menangani kasus serupa menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terang-terangan yang menunjukkan kegagalan kolektif dalam memahami spektrum autisme. Anak dengan autisme kerap mengalami kelebihan sensorik di tempat ramai; respons mereka yang tampak "berbeda"—seperti menutup telinga, mengulang gerakan, atau menghindari kontak mata—sering disalahartikan sebagai keanehan. Alih-alih menawarkan ruang aman, masyarakat justru merespons dengan stigma dan celaan. Hal ini, menurut psikolog tersebut, memperkuat bukti bahwa diskriminasi terhadap disabilitas di ruang publik masih berada pada level yang memprihatinkan.

Luka yang Tak Kasat Mata

Panah ejekan mungkin tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi psikolog mengingatkan bahwa trauma emosional pada anak autis bisa bertahan seumur hidup. Anak yang menjadi korban ejekan publik berisiko mengalami peningkatan kecemasan sosial, penurunan harga diri, dan gangguan stres pasca-trauma yang justru memperburuk kondisi neurologisnya. Lebih jauh, peristiwa semacam ini mengikis kepercayaan keluarga penyandang autisme terhadap lingkungan sekitar. "Orang tua mulai menarik diri dari ruang publik karena khawatir anak mereka menjadi bulan-bulanan. Ini adalah bentuk pengasingan tidak langsung yang dipaksakan oleh masyarakat," ujar praktisi kesehatan mental yang enggan disebutkan namanya. Padahal, interaksi di lingkungan inklusif merupakan salah satu pilar penting dalam terapi perkembangan anak dengan spektrum autisme.

Ruang Publik Belum Ramah Disabilitas Tak Kasat Mata

Ironisnya, diskriminasi terhadap disabilitas intelektual dan perkembangan seperti autisme sering kali luput dari perhatian karena sifatnya yang "tak kasat mata." Berbeda dengan disabilitas fisik yang mungkin langsung terlihat dan memicu simpati, autisme tidak tampak secara visual sehingga kerap disalahpahami sebagai perilaku buruk atau kegagalan pola asuh. Minimnya literasi publik tentang neurodiversitas membuat reaksi spontan masyarakat cenderung menghakimi. Fasilitas publik yang ramah autisme—seperti ruang tenang, penanda sensorik, atau staf terlatih—masih menjadi kemewahan langka di Indonesia. Ketika infrastruktur empati ini absen, ejekan dan diskriminasi menemukan ruang yang subur untuk tumbuh.

Dari Empati Menjadi Aksi: Urgensi Edukasi Massal

Para pemerhati disabilitas menyerukan bahwa insiden ejekan ini harus menjadi titik balik, bukan sekadar konten viral yang segera terlupakan. Upaya membangun budaya inklusif harus dimulai dari edukasi massal tentang apa itu autisme, bagaimana karakteristiknya, dan cara merespons dengan empati. Kampanye kesadaran publik tidak bisa hanya bergantung pada momentum peringatan Hari Autisme Sedunia; ia perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, pelatihan tempat kerja, dan materi layanan publik. Sejumlah komunitas lokal sudah mulai menginisiasi program "simulasi sensori" di pusat perbelanjaan dan transportasi publik untuk memberi pengalaman langsung kepada warga bagaimana rasanya menghadapi dunia dengan sistem saraf yang berbeda.

Hukum sebagai Pelindung Terakhir

Selain edukasi, aspek perlindungan hukum juga menjadi sorotan. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasi pasal-pasal yang melarang diskriminasi dan menjamin hak atas rasa aman di ruang publik masih lemah. Kasus ejekan terhadap anak autis kerap tidak berujung pada proses hukum karena dianggap sepele atau sulitnya pembuktian. Penegakan aturan yang tegas dan cepat, menurut pakar hukum disabilitas, akan mengirimkan sinyal kuat bahwa diskriminasi dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi. Advokasi juga mendorong agar pelaku tidak hanya dikenai sanksi pidana ringan, tetapi juga diwajibkan mengikuti program rehabilitasi empati dan pemahaman disabilitas sebagai bagian dari keadilan restoratif.

Memulihkan Kemanusiaan Kolektif

Pada akhirnya, peristiwa anak autis yang diejek di ruang publik adalah ujian bagi kemanusiaan kolektif kita. Setiap tawa yang dilontarkan kepada seseorang yang sedang berjuang memahami dunia dengan caranya sendiri adalah cermin dari kedangkalan emosi kita sebagai bangsa. Anak itu tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan pengakuan sederhana bahwa ia berhak hadir dan diterima tanpa syarat di setiap sudut kota. Masyarakat yang beradab diukur bukan dari seberapa tinggi gedungnya atau cepat internetnya, melainkan dari seberapa aman warganya yang paling rentan saat melangkah keluar rumah. Krisis empati ini hanya akan berakhir ketika kata-kata seperti "aneh" atau "kurang ajar" berhenti menjadi senjata, dan digantikan oleh kalimat pendek yang jauh lebih kuat: "Tidak apa-apa, di sini kamu aman."