Korea Utara Tolak Keras Desakan Denuklirisasi dari ARF

Pyongyang — Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara) melontarkan kecaman tajam terhadap pernyataan bersama yang dihasilkan Forum Regional ASEAN (ARF) yang kembali mendesak denuklirisasi di Semenanjung Korea. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis melalui kantor berita pemerintah, Pyongyang menyebut desakan itu sebagai cerminan ketidakmampuan ASEAN memahami realitas pertahanan negara yang menghadapi ancaman eksistensial dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Sikap ARF Dianggap Tidak Berdasar

Kekecewaan Korea Utara tertuju pada bagian deklarasi ARF yang secara eksplisit menyerukan langkah menuju denuklirisasi yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah. Bagi Pyongyang, formulasi semacam itu adalah pengingkaran terhadap hak kedaulatan sebuah negara untuk mempertahankan diri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menegaskan, selama praktik permusuhan dan kebijakan pengepungan militer oleh Washington terus berlangsung, maka mustahil bagi pihaknya untuk meletakkan program nuklir yang telah susah payah dibangun.

Pernyataan itu bahkan menyiratkan bahwa negara-negara ASEAN yang tergabung dalam forum tersebut bersikap naif karena tidak melihat konteks menyeluruh dari krisis di kawasan. Korea Utara menilai, seruan denuklirisasi tanpa jaminan keamanan yang mengikat hanyalah upaya untuk melemahkan daya tahan negara yang sedang bertahan dari tekanan ekonomi dan militer.

Nuklir Sebagai Benteng Pertahanan

Pyongyang kembali menempatkan persenjataan nuklirnya sebagai komponen fundamental dari strategi pertahanan nasional. Dalam narasi resmi yang telah berulang kali disampaikan, kemampuan nuklir bukan alat agresi melainkan sarana pencegah perang yang paling ampuh. “Bagi kami, pencegahan nuklir adalah hak hidup mati yang tidak dapat ditawar,” demikian pesan yang dikomunikasikan seorang pejabat senior yang dikutip oleh media lokal. Pandangan ini menempatkan setiap desakan dari luar—apakah dari ARF, PBB, atau negara-negara tetangga—sebagai bentuk campur tangan yang arogan.

Pemerintah Korea Utara juga mengaitkan penolakannya dengan sejarah panjang perjanjian yang gagal, menuding Amerika Serikat selalu mengingkari komitmen ketika situasi mulai membaik. Pembangunan hulu ledak dan rudal balistik, termasuk uji coba yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, diposisikan sebagai respons langsung terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan serta penempatan aset strategis di kawasan.

Tekanan dan Isolasi Regional

Forum Regional ASEAN yang beranggotakan 27 negara, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, tahun ini mengeluarkan pernyataan dengan bahasa yang lebih tegas dari biasanya, menekankan perlunya dialog tanpa prasyarat. Namun Korea Utara justru membaca perkembangan itu sebagai kegagalan ASEAN bersikap netral dan independen. Pyongyang menuduh organisasi itu hanya menjadi corong kepentingan Washington yang hendak melucuti kekuatan pertahanan negara kecil.

Di tengah isolasi yang semakin dalam akibat sanksi ekonomi yang belum dicabut, pernyataan terbaru ini menandakan bahwa Korea Utara tidak akan mengubah sikap meskipun tekanan diplomatik terus mengalir dari berbagai penjuru. Analis keamanan regional menilai bahwa retorika semacam ini juga ditujukan untuk konsumsi domestik, guna mengukuhkan legitimasi kepemimpinan di hadapan rakyat yang telah menanggung beban sanksi selama puluhan tahun.

Panggung Diplomasi yang Buntu

Komentar tajam Korea Utara terhadap ARF mencerminkan kebuntuan yang kian parah dalam proses perdamaian Semenanjung Korea. Sejak runtuhnya pertemuan puncak Hanoi pada 2019 antara pemimpin Kim Jong Un dan Presiden Donald Trump saat itu, nyaris tidak ada kemajuan berarti. Saluran komunikasi militer dan politik dengan Korea Selatan juga membeku, sementara pemerintahan Biden dan kini penerusnya mempertahankan pendekatan tekanan maksimal melalui aliansi trilateral dengan Jepang dan Seoul.

Di sisi lain, beberapa negara anggota ASEAN yang memiliki hubungan diplomatik terbatas dengan Pyongyang berharap forum seperti ARF tetap bisa menjadi jembatan. Akan tetapi, pernyataan kemarahan kali ini semakin mempersempit ruang bagi diplomasi lintas jalur. Bagi Korea Utara, kepemilikan senjata nuklir adalah setara dengan kedaulatan itu sendiri—sebuah posisi yang membuat setiap imbauan multilateral disambut bukan dengan dialog, melainkan dengan retorika konfrontatif yang sulit didamaikan.

Situasi ini memunculkan kecemasan baru di Asia Timur, terutama di saat ketegangan geopolitik global sedang tinggi dan perhatian dunia terpecah. Pengulangan retorika konfrontatif oleh Pyongyang bisa membawa kawasan kembali ke era uji coba rudal yang agresif dan eskalasi yang berbahaya, sementara panggung multilateral seperti ARF kian kehabisan daya pikat sebagai wahana diplomatik yang kredibel di mata Korea Utara.