Internasional22 November 20264 dibaca

Komisi VIII DPR Dukung Revisi UU Perlindungan Anak

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih menyatakan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Dukungan itu disampaikan dengan alasan yang spesif...

A
Administrator
Editor Internasional
Komisi VIII DPR Dukung Revisi UU Perlindungan Anak

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih menyatakan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Dukungan itu disampaikan dengan alasan yang spesifik: pola kekerasan terhadap anak terus berkembang, termasuk perundungan yang tidak selalu terselesaikan oleh kerangka hukum yang ada.

Pernyataan tersebut menempatkan revisi UU Perlindungan Anak sebagai agenda legislasi yang perlu dibahas lebih serius. Namun dukungan dari satu pimpinan komisi tidak otomatis menjadi keputusan final. Revisi tetap harus melewati pembahasan antar-fraksi, sinkronisasi dengan pemerintah, dan uji publik agar tidak berhenti sebagai simbol politik.

Pola Kekerasan Berkembang

Dalam pernyataannya, Singgih menilai pola kekerasan terus berkembang. Pernyataan itu merujuk pada kenyataan bahwa kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya berbentuk fisik. Perundungan di sekolah, kekerasan verbal, kekerasan seksual, eksploitasi digital, hingga tekanan psikologis menjadi bentuk-bentuk yang menuntut respons hukum lebih presisi.

“Pola kekerasan terus berkembang.”

Frasa itu penting karena menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar jumlah kasus, tetapi juga perubahan bentuk dan modus. Regulasi yang lambat beradaptasi akan membuat celah perlindungan makin lebar. Anak sebagai korban kerap berada pada posisi yang sulit melapor, terutama bila pelaku memiliki relasi kuasa di lingkungan sekolah, keluarga, atau komunitas.

Karena itu, revisi UU Perlindungan Anak perlu dinilai dari sejumlah titik kritis. Pertama, apakah definisi kekerasan dan perundungan diperluas untuk mencakup dimensi digital dan psikologis. Kedua, apakah mekanisme pelaporan dibuat lebih aman dan mudah diakses. Ketiga, apakah perlindungan bagi korban dan saksi diperkuat agar tidak terjadi reviktimisasi selama proses hukum.

Uji Substansi, Bukan Hanya Wacana

Dukungan Komisi VIII DPR menjadi sinyal bahwa isu perlindungan anak masih memiliki ruang dalam agenda legislasi. Akan tetapi, sinyal itu harus diterjemahkan menjadi naskah akademik yang jelas, daftar inventarisasi masalah yang terukur, dan pembahasan yang terbuka. Tanpa itu, revisi berisiko hanya mengulang norma lama dengan bahasa baru.

  • Pencegahan: revisi perlu memuat kewajiban sistematis bagi sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan dan perundungan.
  • Penegakan hukum: rumusan sanksi harus proporsional dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum.
  • Pemulihan korban: layanan psikologis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial harus menjadi bagian dari kerangka hukum, bukan sekadar program tambahan.
  • Data terpadu: tanpa data yang rapi, evaluasi kebijakan akan berjalan tanpa dasar dan rawan manipulasi.

Yang juga krusial adalah koordinasi. Perlindungan anak tidak berhenti di DPR atau kementerian. Implementasi melibatkan sekolah, puskesmas, dinas sosial, kepolisian, lembaga perlindungan anak, hingga pemerintah desa. Jika revisi tidak mengatur pembagian kewenangan dan anggaran, perlindungan di lapangan tetap bergantung pada inisiatif masing-masing institusi.

Dukungan Singgih membuka pintu bagi pembahasan yang lebih terbuka. Namun publik perlu menuntut transparansi proses, termasuk draf revisi, argumentasi perubahan pasal, dan partisipasi organisasi masyarakat sipil. Tanpa pengawasan, revisi UU Perlindungan Anak bisa berhenti sebagai komitmen di atas kertas, sementara pola kekerasan terus berkembang di lapangan.

Berita Terkait