Kolaborasi RI-Iran untuk Vokasi dan Pekerjaan Disabilitas di Forum BRICS

Di sela-sela forum multilateral BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM), dua tokoh kunci ketenagakerjaan dari Indonesia dan Iran mengadakan pertemuan bilateral. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassierli dan Menteri Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Sosial Iran Ahmad Meydari bertukar pandangan mengenai penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperdalam kolaborasi di sektor pendidikan vokasi dan memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas.

Konteks Pertemuan Bilateral di BRICS LEMM

Forum BRICS LEMM merupakan platform rutin yang membahas isu-isu ketenagakerjaan di antara negara-negara anggota dan mitra. Pada edisi tahun ini, diskusi berpusat pada transisi pasar kerja pasca-krisis, transformasi digital, dan inklusi sosial. Indonesia, sebagai mitra dialog BRICS, memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun aliansi strategis. Pertemuan antara Yassierli dan Meydari berlangsung secara tertutup dan diagendakan secara khusus untuk membahas sinergi bilateral. Kedua pihak menekankan pentingnya adaptasi kebijakan ketenagakerjaan terhadap disrupsi teknologi dan demografi.

Fokus pada Pendidikan Vokasi

Salah satu pilar utama diskusi adalah pendidikan vokasi. Data Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan bahwa kesenjangan keterampilan (skills gap) menjadi tantangan global, termasuk di Indonesia dan Iran. Kedua negara memiliki program pelatihan kerja yang masif, namun tingkat keselarasan dengan kebutuhan industri masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, tingkat partisipasi pelatihan vokasi pada 2023 mencapai 4,2 juta orang, sementara Iran melaporkan 3,8 juta peserta pada periode serupa. Pertemuan tersebut membuka peluang pertukaran modul pelatihan, standar kompetensi, dan sertifikasi bersama. Skema pemagangan lintas negara juga diusulkan sebagai langkah konkret.

Akses Kerja untuk Penyandang Disabilitas

Komitmen terhadap inklusi disabilitas menjadi poin sentral lainnya. Menurut data WHO, sekitar 15% populasi dunia hidup dengan disabilitas, namun tingkat partisipasi angkatan kerja mereka masih rendah, rata-rata di bawah 40%. Indonesia telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mewajibkan kuota 1% pekerja disabilitas di sektor swasta dan 2% di sektor publik. Iran memiliki kerangka hukum serupa melalui “Comprehensive Law on the Rights of Persons with Disabilities” yang disahkan pada 2004. Kedua menteri menilai bahwa kerja sama Selatan-Selatan dapat memperkuat praktik baik (best practices) dalam penyediaan infrastruktur kerja dan pelatihan yang aksesibel. Rencana aksi mencakup program pelatihan berbasis asesmen kebutuhan khusus dan pengembangan platform digital inklusif untuk pencocokan kerja.

Komitmen dan Tindak Lanjut

Pertemuan ini tidak sebatas seremonial. Kedua pihak menyepakati pembentukan kelompok kerja teknis dalam enam bulan ke depan untuk merancang peta jalan (roadmap) detail. Kelompok kerja akan merumuskan standar kurikulum bersama, mekanisme pertukaran instruktur, dan proyek percontohan untuk pelatihan disabilitas. Dukungan pendanaan direncanakan berasal dari alokasi anggaran nasional masing-masing serta potensi hibah dari Bank Pembangunan Islam (IsDB), mengingat Indonesia dan Iran adalah negara anggota. Output dari kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi kerja, tetapi juga kualitas lapangan kerja yang diciptakan.

Deklarasi bersama pasca pertemuan menegaskan bahwa ketenagakerjaan adalah jembatan diplomasi sosial. Di tengah dinamika geopolitik yang fluktuatif, kerja sama bilateral berbasis kepentingan konkret ini dianggap sebagai langkah pragmatis. Yassierli dan Meydari juga mengundang partisipasi sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat ekosistem pelatihan. Forum BRICS LEMM menjadi katalis, namun implementasi nyata akan diuji pada koordinasi teknis bulanan yang diamanatkan dalam kesepakatan.