Kolaborasi Kemensos-Kemenpar Hadirkan Sekolah Rakyat di Poltekpar Bandung

Bandung – Upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan vokasi bagi masyarakat kurang mampu kembali menunjukkan langkah konkret. Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menandatangani nota kesepahaman yang menandai dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat bertaraf permanen di area kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (28/5). Program ini menjadi tonggak penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja.

Sinergi Dua Kementerian untuk Pendidikan Vokasi

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Sosial dan Menteri Pariwisata di sela-sela kunjungan kerja ke Bandung. Acara berlangsung khidmat di aula utama kampus, dihadiri oleh pejabat tinggi madya dari kedua kementerian, perwakilan pemerintah daerah Jawa Barat, serta pimpinan asosiasi perhotelan dan restoran. Turut hadir pimpinan Poltekpar NHI Bandung serta perwakilan dari dunia usaha yang akan menjadi mitra penyerapan lulusan. Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial juga menyerahkan secara simbolis bantuan perlengkapan sekolah kepada sejumlah anak dari keluarga penerima manfaat yang kelak akan menjadi calon siswa.

Menteri Sosial menekankan bahwa pendirian Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. "Kami ingin memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan keterampilan yang langsung terserap oleh industri," ujarnya. Ia menambahkan, program ini menargetkan anak-anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lain yang kerap terhambat mengakses pendidikan tinggi.

Sementara itu, Menteri Pariwisata menyebut kolaborasi ini sebagai langkah strategis memperkuat sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. "Poltekpar NHI Bandung telah lama menjadi pusat unggulan pendidikan kepariwisataan. Dengan adanya Sekolah Rakyat di sini, kita tidak hanya mencetak tenaga profesional, tetapi juga membuka pintu mobilitas sosial bagi generasi muda," katanya. Ia optimistis model ini mampu menjadi percontohan bagi sinergi serupa di kawasan lain yang memiliki potensi wisata besar.

Sekolah Rakyat: Konsep dan Fasilitas Modern

Sekolah Rakyat yang akan dibangun bukan sekadar bangunan kelas biasa. Berdasarkan keterangan tim perencana, kompleks pendidikan ini akan mencakup ruang teori modern, laboratorium praktik perhotelan, dapur pelatihan tata boga, hingga miniatur area layanan wisata. Total kapasitas diperkirakan mampu menampung hingga 300 siswa per angkatan, dengan fokus pada empat jurusan utama: perhotelan, tata boga, tata wisata, dan manajemen event. Masa pendidikan disetarakan dengan diploma satu (D-1) yang berfokus pada keterampilan teknis selama satu tahun penuh.

Direktur Poltekpar NHI Bandung menambahkan, "Kampus kami siap mendukung penuh dari sisi kurikulum dan tenaga pengajar. Sekolah Rakyat ini dirancang agar lulusannya bisa langsung bekerja, baik di hotel, restoran, biro perjalanan, maupun destinasi wisata di seluruh Indonesia." Dia juga memaparkan bahwa siswa tidak hanya mendapatkan pelatihan di kelas, tetapi juga magang di hotel dan restoran mitra yang tersebar di kota-kota wisata utama seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok. "Kami sudah menyiapkan skema pemagangan dengan lebih dari 50 mitra industri," ungkapnya. Dengan pendekatan ini, lulusan diharapkan memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional.

Urgensi di Balik Proyek Kolaborasi

Pendirian Sekolah Rakyat merupakan respons atas masih tingginya angka putus sekolah di kalangan ekonomi lemah. Data Kemensos menunjukkan bahwa sekitar 2,8 juta anak usia 16–18 tahun tidak melanjutkan pendidikan formal karena kendala biaya. Sementara itu, sektor pariwisata Indonesia terus tumbuh dan menyerap 1,3 juta tenaga kerja baru per tahun, yang sebagian besar mensyaratkan kepemilikan sertifikasi kompetensi. Kebutuhan akan tenaga terampil ini menjadi peluang besar jika diisi oleh lulusan dari kelompok rentan.

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMA ke bawah mencapai 8,9 persen, sedangkan untuk lulusan vokasi hanya 4,2 persen. "Ini adalah kawin silang antara kebutuhan industri dan penyediaan tenaga kerja terampil dari kalangan rentan," jelas seorang pengamat kebijakan sosial dari Universitas Indonesia. Menurutnya, model Sekolah Rakyat di lingkungan kampus pariwisata dapat direplikasi di daerah lain dengan menyesuaikan potensi ekonomi lokal. Ia menambahkan, "Jika berhasil, program ini bisa menjadi terobosan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi."

Model serupa sebenarnya telah dirintis Kemensos di sektor pertanian dan maritim, tetapi kali ini merupakan pertama kalinya bekerja sama dengan Kemenpar dan institusi pendidikan pariwisata bereputasi tinggi. Poltekpar NHI Bandung dipilih karena rekam jejaknya yang diakui—tahun lalu masuk dalam 50 besar sekolah perhotelan terbaik di Asia versi QS World University Rankings. Pemilihan ini diharapkan langsung meningkatkan kualitas lulusan karena dibekali standar internasional.

Pembangunan tahap awal ditargetkan rampung dalam 10 bulan. Pendanaan bersumber dari APBN melalui skema tanggung jawab sosial kementerian dan dukungan mitra industri. Sekolah Rakyat ini akan mulai menerima pendaftaran angkatan perdana pada tahun ajaran 2026/2027.

Dampak dan Harapan ke Depan

Kehadiran Sekolah Rakyat di Poltekpar NHI Bandung diharapkan menciptakan efek domino. Pertama, meningkatnya angka partisipasi pendidikan di kalangan warga kurang mampu. Kedua, terciptanya tenaga kerja siap pakai yang mengurangi ketimpangan keterampilan. Ketiga, memperkuat citra Bandung sebagai pusat pendidikan pariwisata nasional. Keempat, mengurangi beban pengeluaran negara untuk bantuan sosial jangka panjang karena lulusan akan mandiri secara ekonomi.

Seorang tokoh masyarakat setempat menyambut baik inisiatif ini. "Kami sangat berterima kasih. Banyak anak di sekitar sini yang berhenti sekolah setelah SMP karena tidak ada biaya. Sekarang ada kesempatan emas untuk belajar di kampus ternama," ujarnya. Pemerintah pusat berkomitmen memonitor ketat proyek ini agar tidak terjadi penyimpangan, dengan melibatkan tim pengawas independen dalam setiap tahap konstruksi dan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat ini, harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan berkualitas di bidang pariwisata kian nyata. Program ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas kementerian mampu menjawab tantangan sosial dengan solusi yang terukur dan berkelanjutan. Ke depan, pemerintah berencana memperluas program ini ke lima Poltekpar lainnya di Indonesia, sehingga semakin banyak anak bangsa yang merasakan manfaatnya.