Klaim Tepung Goreng Makanan Dicampur Bubuk Narkoba Terbukti Hoax

RATING: HOAX

Sebuah tangkapan layar video beredar di Facebook dengan narasi bahwa tepung goreng yang digunakan penjual makanan telah dicampur bubuk narkoba. Unggahan tersebut menampilkan serbuk putih yang diklaim sebagai zat terlarang dan memicu kekhawatiran luas karena menyasar komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

Deskripsi Klaim

Klaim yang beredar menyatakan bahwa sejumlah pedagang makanan goreng sengaja mencampurkan narkoba ke dalam adonan tepung. Menurut narasi video, tujuan pencampuran tersebut adalah membuat konsumen ketagihan sehingga terus kembali membeli produk yang sama. Video yang diambil tangkapan layarnya tidak mencantumkan identitas pelaku, lokasi kejadian, waktu kejadian, maupun hasil pengujian laboratorium atas serbuk yang ditampilkan.

Metode Verifikasi

Berdasarkan verifikasi tim Lurusin, penelusuran dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, pencarian balik terhadap gambar untuk melacak kemunculan awal video. Kedua, penelusuran kata kunci terkait klaim pada kanal resmi Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepolisian RI. Ketiga, pembandingan dengan arsip pemeriksaan fakta atas narasi serupa yang pernah beredar sebelumnya.

Hasil penelusuran menunjukkan tidak ditemukan satu pun siaran pers, laporan kasus, maupun rilis resmi dari ketiga institusi tersebut yang mengonfirmasi adanya penemuan narkoba pada tepung goreng maupun bahan pangan sejenis.

Hasil Penelusuran Data Resmi

Data menunjukkan BNN tidak pernah mengumumkan modus operandi pencampuran narkotika ke dalam pangan olahan sebagai metode penyalahgunaan. BPOM, yang mengawasi bahan baku pangan termasuk tepung terigu dan tepung bumbu, juga tidak mempublikasikan temuan laboratorium mengenai kandungan zat psikoaktif pada produk tersebut. Sumber resmi kepolisian tidak memiliki catatan perkara yang sesuai dengan skenario dalam video.

Penelusuran arsip memperlihatkan narasi serupa telah muncul berulang kali dalam beberapa tahun terakhir dengan variasi objek berbeda, mulai dari mi instan, minuman kemasan, hingga jajanan sekolah. Seluruh varian klaim tersebut tidak memiliki kelanjutan kasus hukum yang terverifikasi.

Analisis Fakta

Faktanya adalah klaim tersebut bertentangan dengan prinsip farmakologi. Zat psikoaktif tidak bekerja melalui mekanisme sekali konsumsi langsung menimbulkan ketergantungan. Adiksi merupakan proses bertahap yang memerlukan paparan berulang dengan dosis tertentu melalui jalur konsumsi yang efektif, sedangkan proses penggorengan bersuhu tinggi justru berpotensi merusak struktur kimia senyawa tersebut.

Dari sisi ekonomi, harga narkotika jauh melampaui margin penjualan gorengan. Skema yang diklaim tidak rasional secara bisnis karena biaya bahan tambahan akan melebihi keuntungan yang diperoleh pedagang.

Bukti kunci pertama, video tidak menyertakan hasil uji laboratorium. Bukti kedua, tidak ada saksi maupun korban yang dilaporkan secara resmi. Bukti ketiga, tidak ada instansi pengawas pangan maupun aparat penegak hukum yang mengonfirmasi temuan tersebut.

Pola Penyebaran

Ciri khas konten semacam ini adalah tampil tanpa konteks: tidak ada narasumber ahli, tidak ada dokumen pendukung, dan hanya mengandalkan reaksi visual untuk memancing kepanikan. Pola ini konsisten dengan produksi konten provokatif yang memanfaatkan isu kesehatan publik demi jangkauan algoritmik. Karakteristik tersebut memperkuat indikasi bahwa materi dimaksud bukan dokumentasi kejadian nyata.

Implikasi Hukum

Penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan berpotensi melanggar ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman sanksi bagi pihak yang menyebarkan kabar bohong hingga menimbulkan kerugian orang lain. Klaim palsu semacam ini juga dapat merugikan pelaku usaha kuliner kecil yang menjadi sasaran tuduhan tanpa bukti.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan proses verifikasi, klaim bahwa tepung goreng makanan dicampur bubuk narkoba dinyatakan sebagai HOAX. Informasi tersebut tidak akurat, tidak didukung bukti forensik maupun keterangan sumber resmi, dan berpotensi menimbulkan keresahan publik. Masyarakat diimbau tidak meneruskan unggahan semacam ini serta memeriksa kebenarannya melalui kanal resmi BNN, BPOM, dan Polri sebelum membagikannya.