Klaim Link Pelaporan Pemulihan Korban Penipuan Online IASC Adalah Hoaks

Beredar di media sosial sebuah unggahan yang menyertakan tautan mengatasnamakan program pemulihan korban penipuan online oleh Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Klaim tersebut menyasar warga yang menjadi korban kejahatan siber dengan janji pengembalian dana melalui prosedur pelaporan digital. Berdasarkan penelusuran, informasi ini tidak memiliki dasar resmi dan masuk kategori penipuan berkedok lembaga publik.

Kronologi Munculnya Klaim

Sebuah akun Facebook membagikan kiriman berisi kalimat persuasif yang mengajak korban penipuan daring untuk segera mengakses sebuah tautan. Narasi yang disertakan mengklaim bahwa IASC, sebuah pusat penanganan penipuan nasional, telah membuka program pemulihan khusus bagi masyarakat yang dirugikan. Postingan tersebut bahkan menampilkan tangkapan layar yang menyerupai laman resmi dengan logo lembaga dan formulir pendaftaran.

Setelah ditelusuri, pesan itu pertama kali muncul di grup diskusi publik yang tidak terverifikasi. Tautan yang disematkan tidak mengarah ke domain resmi pemerintahan Indonesia, melainkan menggunakan ranah situs generik dengan alamat mencurigakan. Pola penyebarannya identik dengan taktik phishing: mengorbankan emosi korban agar segera membuka tautan dan mengisi data pribadi tanpa melakukan verifikasi lebih dulu.

Penelusuran dan Verifikasi Fakta

Tim verifikasi melakukan penelusuran terhadap keberadaan Indonesia Anti-Scam Centre sebagai institusi. Hasil pencarian di basis data lembaga negara, registrasi kementerian, dan portal resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak menemukan entitas bernama IASC yang memiliki wewenang menangani pemulihan korban penipuan online. Tidak ada peraturan, surat keputusan, atau situs resmi di bawah domain .go.id yang merujuk pada pusat tersebut.

Analisis terhadap tautan yang disebarkan menunjukkan bahwa halaman tersebut meminta data sensitif seperti nomor induk kependudukan, nama ibu kandung, foto kartu identitas, hingga kode OTP transaksi. Struktur laman dirancang agar menyerupai portal pemerintah, namun pada footer tidak terdapat kebijakan privasi atau kontak resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, setelah data terkirim, korban diarahkan ke halaman kosong tanpa konfirmasi atau petunjuk lanjutan—sebuah indikasi kuat bahwa data tersebut langsung dikumpulkan untuk tujuan penipuan.

Lebih jauh, pengecekan metadata dan lisensi laman melalui sejumlah alat analisis web menunjukkan bahwa situs tersebut didaftarkan secara anonim beberapa hari sebelum unggahan muncul. Usia domain yang sangat muda dan penyembunyian identitas pemilik merupakan ciri umum situs phising.

Tanggapan Otoritas Resmi

Konfirmasi kepada pihak berwenang memperkuat temuan bahwa klaim ini palsu. Melalui kanal komunikasi resmi, Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri menegaskan bahwa segala bentuk program pengembalian dana korban penipuan hanya dilakukan melalui mekanisme hukum yang terstruktur, bukan melalui tautan singkat atau formulir daring sembarangan. “Masyarakat agar hanya mengakses layanan resmi yang berdomain .go.id atau menghubungi call center lembaga yang jelas,” demikian pesan pencegahan yang kerap disampaikan.

OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan juga tidak pernah merilis aplikasi atau tautan pemulihan korban penipuan investasi maupun pinjaman online melalui platform media sosial. Laporan dan pengaduan resmi disalurkan melalui situs dan kontak yang telah terverifikasi, bukan melalui pesan berantai atau unggahan tidak jelas. Masyarakat disarankan untuk melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui patrolisiber.id bila mengalami tindak pidana siber.

Indikasi Penipuan dan Modus Operandi

Tautan palsu ini menggunakan modus yang umum ditemukan dalam serangan social engineering. Setelah korban mengklik, mereka dimina mengisi formulir dengan dalih verifikasi data penerima dana. Padahal, data tersebut dapat disalahgunakan untuk membobol akun perbankan, mendaftarkan pinjaman online ilegal, atau melakukan penipuan lebih lanjut atas nama korban. Dalam beberapa kasus serupa, korban justru kehilangan lebih banyak uang setelah memberikan akses ke aplikasi atau kode OTP.

Keberadaan logo dan nama yang menyerupai lembaga resmi merupakan taktik umum untuk membangun legitimasi palsu. Pelaku seringkali memanfaatkan istilah yang terdengar resmi seperti “pusat”, “anti-scam”, atau “pemulihan” agar korban tidak curiga. Faktanya, IASC yang dimaksud tidak tercatat sebagai lembaga negara, badan layanan umum, maupun mitra resmi aparat penegak hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi menyeluruh, klaim bahwa terdapat link pelaporan program pemulihan korban penipuan online dari Indonesia Anti-Scam Centre adalah tidak benar alias hoaks. Tautan tersebut tidak berasal dari lembaga resmi mana pun dan memiliki ciri-ciri penipuan digital yang berbahaya. Masyarakat diimbau untuk tidak mengakses, mengisi data, atau menyebarkan informasi serupa tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Seluruh aduan terkait penipuan online sebaiknya disampaikan melalui kanal pengaduan resmi Kepolisian atau OJK untuk menghindari kerugian lebih lanjut.