sinta-pradana
Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan kembali menjadi sorotan. Namun, di balik persoalan ekologis dan kesehatan, muncul dimensi lain yang sama seriusnya: krisis komunikasi publik. Berdasarkan verifikasi terhadap sejumlah pernyataan resmi dan pemberitaan, terungkap bahwa respons pemerintah sering kali tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak—yakni rasa aman, didengar, dan dilindungi.
Klaim: Masyarakat Butuh Data Teknis
Dalam berbagai kesempatan, instansi terkait kerap menyajikan tabel indeks standar pencemar udara, luas hotspot, hingga proyeksi cuaca. Klaim yang beredar adalah bahwa penyampaian data teknis semacam itu sudah cukup untuk memenuhi hak publik atas informasi. Faktanya, data menunjukkan hal sebaliknya. Survei independen yang dilakukan lembaga pemantau lingkungan pada 2023 menemukan bahwa 78% responden di daerah terdampak merasa penjelasan pemerintah terlalu rumit dan tidak menjawab kekhawatiran mereka.
Klaim: “Penyampaian data ISPU dan hotspot adalah bentuk transparansi yang memadai.”
Fakta: Kebutuhan utama warga adalah kepastian perlindungan, bukan angka.
Berdasarkan verifikasi terhadap sejumlah dokumen tanggapan darurat, komunikasi resmi lebih banyak berisi instruksi teknis ketimbang jaminan keselamatan. Masyarakat diminta memakai masker, mengurangi aktivitas luar ruang, dan memantau informasi. Namun, tidak ada penjelasan tentang langkah konkret evakuasi, distribusi masker gratis, atau akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Ini bertentangan dengan prinsip komunikasi krisis yang menempatkan empati dan perlindungan sebagai prioritas.
Verifikasi: Respons Empatik Minim di Lapangan
Beberapa analisis komunikasi bencana menegaskan bahwa krisis karhutla di Sumatra Selatan tidak hanya soal asap, tetapi juga soal kepercayaan. Ketika pejabat hanya berbicara soal angka, warga merasa diabaikan. Data dari jaringan relawan menunjukkan bahwa keluhan utama bukanlah ketiadaan informasi, melainkan ketiadaan rasa didengar. Warga melaporkan bahwa mereka lebih membutuhkan pernyataan yang menenangkan dan tindakan nyata, seperti penyediaan ruang udara bersih dan bantuan kesehatan.
Sumber resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama periode puncak asap. Namun, komunikasi publik yang menyertai data tersebut tidak disertai narasi perlindungan yang memadai. Ini memperkuat temuan bahwa pendekatan teknis semata tidak cukup. Verifikasi terhadap pernyataan pejabat menunjukkan dominasi bahasa birokratis yang jauh dari kebutuhan emosional warga.
Fakta: Komunikasi yang Baik Adalah Perlindungan
Faktanya adalah, komunikasi krisis yang efektif harus memuat tiga elemen: pengakuan atas penderitaan, jaminan tindakan, dan keterlibatan warga. Bukti dari berbagai literatur menunjukkan bahwa respons yang empatik meningkatkan kepatuhan publik terhadap imbauan pemerintah. Sebaliknya, komunikasi yang dingin dan teknis justru memicu resistensi dan ketidakpercayaan.
Data menunjukkan bahwa di beberapa daerah, warga enggan mengungsi karena tidak mendapat informasi yang jelas tentang tempat penampungan dan bantuan. Ini adalah buah dari komunikasi yang gagal menjangkau rasa aman. Sumber resmi menyebutkan bahwa koordinasi lintas instansi masih terkendala ego sektoral, sehingga pesan yang sampai ke publik menjadi terfragmentasi. Tidak akurat jika kita menyimpulkan bahwa masyarakat menolak informasi; mereka hanya menolak cara penyampaiannya.
Verifikasi terhadap sejumlah rekaman pertemuan dan siaran pers mengungkap bahwa pejabat cenderung fokus pada capaian teknis, seperti jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Namun, mereka jarang menyampaikan permohonan maaf atau empati atas dampak yang dialami warga. Padahal, riset komunikasi bencana menegaskan bahwa permintaan maaf dan pengakuan kesulitan dapat membangun kembali kepercayaan yang hilang. Tanpa itu, kebijakan apa pun akan sulit diterima.
Kesimpulan
Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa data teknis sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan publik adalah menyesatkan. Yang dibutuhkan masyarakat Sumatra Selatan saat dilanda kabut asap bukanlah sekadar angka, melainkan rasa didengar, dipahami, dan dilindungi. Krisis komunikasi ini adalah bagian dari bencana itu sendiri. Selama pejabat berbicara dengan bahasa yang dingin dan jauh dari realitas penderitaan, asap akan tetap menjadi metafora dari kegagalan negara hadir secara utuh. Perbaikan komunikasi bukan pelengkap, melainkan bagian tak terpisahkan dari penanganan karhutla.
Comments (0)