Ketidakadilan Fiskal yang Menghimpit Kelompok Menengah

Jakarta – Peta fiskal nasional kembali menyorot satu persoalan laten yang belum menemukan titik terang: distribusi beban dan manfaat anggaran negara yang timpang terhadap kelas menengah. Puluhan tahun berlalu, namun pola pengeluaran pemerintah masih menyisakan lubang besar yang terus mengikis ruang gerak fiskal. Ketimpangan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sudah menjelma menjadi tekanan nyata bagi jutaan warga yang berada di antara garis kemiskinan dan kekayaan.

Arah Belanja yang Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran

Sebagian besar pos belanja negara masih terfokus pada program-program yang manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh kelompok menengah. Subsidi energi, misalnya, yang selama ini menyedot porsi besar anggaran, justru lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga berpenghasilan tinggi yang memiliki konsumsi listrik dan bahan bakar lebih besar. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh subsidi ini mengalir ke kelompok 40 persen terkaya, sementara kelas menengah hanya menerima remah-remah. Pola serupa terlihat pada belanja infrastruktur masif yang dibiayai utang. Jalan tol dan bandara megah dibangun, tetapi akses kelas menengah terhadap transportasi publik yang terjangkau dan berkualitas masih sangat terbatas. Akibatnya, mereka harus menanggung biaya mobilitas tinggi yang makin menggerus pendapatan.

Pajak yang Membebani, Layanan yang Mengecewakan

Di sisi penerimaan, kelas menengah menjadi kontributor setia pajak penghasilan dan pajak konsumsi seperti PPN. Mereka adalah kelompok yang paling patuh karena penghasilannya tercatat oleh sistem, berbeda dengan segmen atas yang bisa melakukan perencanaan pajak agresif atau segmen bawah yang masuk dalam ambang batas tidak kena pajak. Namun, tingginya kontribusi itu tidak berbanding lurus dengan kualitas layanan publik yang diterima. Sektor kesehatan dan pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar kelas menengah masih sering mengecewakan. Untuk mendapatkan layanan yang layak, mereka harus merogoh kocek pribadi di luar pajak yang sudah dibayarkan. Pos pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dan pendidikan anak terus membengkak, sementara fasilitas publik yang disediakan negara tidak kunjung memadai. Ini adalah wujud nyata dari kegagalan distribusi fiskal.

Pekerjaan Rumah Tak Kunjung Terselesaikan

Inilah yang dimaksud dengan pekerjaan rumah besar pada pos pengeluaran: ada kebocoran, inefisiensi, dan prioritas yang melenceng dari kebutuhan riil mayoritas warga. Anggaran negara seolah tersandera oleh beban operasional birokrasi, pembayaran bunga utang, dan proyek-proyek mercusuar yang nilai kembalinya terhadap kesejahteraan masyarakat biasa dipertanyakan. Ketika kapasitas fiskal tergerus, pemerintah justru sering mengambil jalan pintas dengan menambah pungutan atau memperluas basis pajak tanpa memperbaiki sisi belanja. Padahal, yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh: menata ulang subsidi agar benar-benar tepat sasaran, memperkuat jaring pengaman sosial yang inklusif bagi kelas menengah rentan, serta memastikan setiap rupiah pajak kembali dalam bentuk layanan publik yang bermutu.

Menuju Arsitektur Fiskal yang Lebih Adil

Kelas menengah bukanlah kelompok yang bisa ditekan tanpa batas. Mereka adalah tulang punggung konsumsi nasional dan penopang stabilitas sosial-politik. Jika beban fiskal terus dipikulkan secara tidak proporsional, risiko kelelahan ekonomi di kelompok ini akan meningkat. Penurunan daya beli mereka bukan hanya mengancam pertumbuhan, tetapi juga menjalar menjadi ketidakpuasan luas. Sudah saatnya pemerintah mengakui ketidakadilan ini dan mengambil langkah berani untuk merombak struktur belanja dan perpajakan. Transparansi atas alokasi dana publik, efisiensi belanja rutin, dan keberpihakan nyata terhadap kebutuhan kelas menengah mutlak diwujudkan. Tanpa itu, harapan akan distribusi fiskal yang adil akan terus menjadi wacana kosong, sementara kelas menengah tetap terhimpit di tengah kemajuan yang hanya bisa mereka saksikan, namun tak bisa sepenuhnya mereka nikmati.