Kepala BGN Mundur 1,5 Bulan, SD Jakarta Ambruk 2 Tahun

Jakarta – Dua peristiwa kontras baru-baru ini mencuri perhatian publik dan memunculkan pertanyaan tentang prioritas pelayanan di Indonesia. Nanik S. Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengundurkan diri setelah hanya bertugas sekitar 1,5 bulan dengan alasan kesehatan dan keharusan menjalani perawatan di luar negeri. Di sisi lain, sebuah bangunan sekolah dasar di tengah Ibu Kota Jakarta ambruk dan dibiarkan terlantar selama dua tahun penuh. Baru setelah kondisinya viral di media sosial, pemerintah setempat tergerak untuk memulai perbaikan.

Runtutan Pengunduran Diri Kepala BGN

Nanik S. Deyang resmi dilantik sebagai Kepala BGN, lembaga yang bertanggung jawab atas program gizi nasional termasuk makan bergizi gratis, pada awal Agustus 2025. Publik menaruh harapan besar agar ia mampu mengakselerasi program strategis tersebut. Namun, perjalanan singkatnya di lembaga itu berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan.

1. Awal Agustus 2025 – Menteri terkait melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN dalam sebuah upacara terbatas. Dalam pidato perdananya, ia menyatakan komitmen penuh untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
2. Pertengahan September 2025 – Isu mundurnya Nanik mulai berembus di kalangan pejabat. Sumber internal menyebutkan bahwa Nanik kerap absen dalam rapat-rapat koordinasi penting karena kondisi kesehatannya yang menurun.
3. 3 Oktober 2025 (estimasi) – Nanik secara resmi menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden melalui Sekretariat Negara. Dalam suratnya, ia menyatakan tidak mampu melanjutkan tugas karena harus fokus pada penyembuhan penyakit yang dideritanya dan harus menjalani serangkaian terapi di sebuah rumah sakit di Jerman.
4. 5 Oktober 2025 – Berita pengunduran diri tersebut akhirnya dikonfirmasi oleh juru bicara istana. “Ini sepenuhnya keputusan pribadi demi kesehatan. Pemerintah menghormatinya dan segera menyiapkan pengganti,” ujar pejabat istana.

“Kondisi saya tidak memungkinkan untuk melanjutkan amanah besar ini. Saya memutuskan mundur agar program BGN tidak terganggu dan saya bisa fokus menjalani pengobatan di luar negeri,” demikian pernyataan Nanik yang dikutip dari siaran pers singkatnya.

Pengunduran diri ini memicu spekulasi di kalangan pengamat. Beberapa menilai bahwa beban kerja di BGN yang sangat tinggi dan ekspektasi publik yang besar menjadi tekanan tambahan bagi seorang pemimpin baru. Namun, secara resmi alasan kesehatan menjadi satu-satunya faktor yang diutarakan.

Kronologi Gedung SD Ambruk Dua Tahun di Jakarta

Ironisnya, di saat seorang pejabat tinggi dapat segera mundur demi memprioritaskan kesehatan pribadi, ratusan murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) di kawasan Jakarta Timur harus menempuh pendidikan dalam kondisi memprihatinkan selama dua tahun tanpa perbaikan berarti. Bangunan utama sekolah yang berdiri sejak 1980-an itu mulai menunjukkan retakan serius pada awal 2023, lalu ambruk sebagian pada pertengahan tahun yang sama.

1. Maret 2023 – Guru dan komite sekolah melaporkan kerusakan struktur bangunan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Retakan di tiang penyangga semakin melebar dan atap di beberapa ruang kelas mulai melorot. Surat permohonan perbaikan dikirim, namun hanya dibalas dengan janji akan ditinjau.
2. Juli 2023 – Hujan deras menyebabkan bagian belakang gedung ambruk. Tidak ada korban jiwa karena saat itu jam belajar telah usai. Para siswa terpaksa dipindahkan ke tenda darurat di halaman sekolah.
3. 2024 – Sepanjang tahun – Perbaikan tidak kunjung dimulai. Pihak sekolah kembali mengirimkan setidaknya lima surat resmi dan melakukan audiensi dengan anggota DPRD setempat. Dinas Pendidikan beralasan keterbatasan anggaran dan menunggu revisi APBD.
4. Agustus 2025 – Seorang guru merekam kondisi bangunan yang kian parah dan mengunggahnya ke media sosial. Video yang menampilkan tiang retak, atap bolong, dan lantai ambles itu viral dalam hitungan jam, ditonton lebih dari 4 juta kali dan memicu kemarahan warganet.
5. September 2025 – Setelah viral dan menjadi sorotan nasional, Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan akhirnya turun langsung ke lokasi. Proses tender darurat langsung dibuka dan kontraktor ditunjuk dalam waktu satu minggu. Perbaikan total dimulai pada akhir September 2025 dengan anggaran darurat sebesar Rp5,8 miliar.

“Kami sudah berulang kali mengadu, tapi baru ditindaklanjuti setelah masuk TV dan viral. Anak-anak kami belajar di tenda selama dua tahun,” kata Suryati, salah satu wali murid dengan nada getir.

Data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebutkan bahwa 252 siswa SDN tersebut terdampak langsung. Selama masa perbaikan, mereka akan menumpang di gedung SD lain yang berjarak sekitar 1,5 kilometer.

Kontras Perhatian: Pejabat vs Pelayanan Dasar

Dua peristiwa yang nyaris bersamaan ini menyajikan potret yang kontras. Di satu sisi, seorang pemimpin lembaga baru mampu mengambil keputusan cepat untuk mundur dengan alasan pribadi, dan negara pun memfasilitasinya. Di sisi lain, kebutuhan dasar anak-anak akan ruang belajar yang aman dibiarkan terbengkalai selama 730 hari tanpa solusi konkret, hingga tekanan publik melalui media sosial memaksa pemerintah bertindak.

Fenomena ini kembali menyorot lemahnya respons birokrasi, terutama di Jakarta yang notabene adalah pusat pemerintahan dan memiliki anggaran daerah terbesar di Indonesia. Belajar dari kejadian ini, pengamat kebijakan publik mendesak agar pemerintah daerah membangun sistem pemantauan dan pelaporan infrastruktur pendidikan yang lebih responsif, agar tidak ada lagi sekolah ambruk yang musti viral dulu baru diperbaiki.

Kisah Nanik dan SD ambruk ini pun menjadi pengingat bahwa pelayanan publik idealnya tak boleh kalah cepat dari pengunduran diri seorang pejabat. Beban moral birokrasi adalah memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi – tanpa harus menunggu tekanan viral.