Kejari Jember Tahan 2 Tersangka Korupsi Bank Jatim, Rugikan Negara Rp3 M

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan di Bank Jatim Cabang Pembantu Kalisat. Penetapan ini merupakan puncak dari proses penyelidikan intensif yang dilakukan sejak awal tahun. Dua dari tiga tersangka langsung dikenakan penahanan untuk memperlancar penyidikan. Kepala Kejari Jember dalam keterangan pers menyatakan bahwa tindakan tegas ini diambil guna mencegah hilangnya barang bukti serta memastikan para tersangka tidak melarikan diri.

Perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana bank selama periode 2023 hingga 2025. Berdasarkan hasil audit sementara yang dilakukan oleh tim auditor independen, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp3 miliar. Angka ini masih dapat bertambah seiring dengan pengembangan penyidikan dan penghitungan kerugian secara lebih detail. Kejari Jember mengungkapkan bahwa ketiga tersangka diduga bekerja sama dalam menjalankan skema yang merugikan bank pelat merah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut.

Kronologi Penetapan Tersangka

Proses hukum berawal dari laporan pengaduan masyarakat dan temuan internal Bank Jatim yang mencurigai adanya transaksi tidak wajar di Capem Kalisat. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, dan gelar perkara, tim penyidik Kejari Jember akhirnya meningkatkan status tiga individu dari saksi menjadi tersangka. Penetapan ini dilakukan pada pekan lalu dan diumumkan secara resmi pada awal pekan ini. Dua tersangka yang ditahan langsung dibawa ke Rumah Tahanan Negara Klas IIB Jember untuk menjalani masa penahanan awal selama 20 hari ke depan, yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup, termasuk dokumen transaksi mencurigakan, keterangan saksi, serta hasil audit forensik awal. Meskipun demikian, Kejari Jember masih merahasiakan identitas ketiga tersangka karena dikhawatirkan dapat mengganggu proses pengembangan perkara. Namun, dipastikan bahwa mereka merupakan pejabat atau mantan pejabat di bank tersebut yang memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan.

Modus Operandi dan Skema Penyimpangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus operandi yang digunakan mencakup manipulasi pencatatan keuangan dan penyaluran kredit fiktif. Para tersangka diduga memanfaatkan posisi strategis untuk menyetujui pengeluaran dana tanpa melalui mekanisme pengawasan berlapis yang seharusnya wajib dijalankan. Dana tersebut kemudian mengalir ke rekening pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan bisnis sah dengan bank. Skema ini berlangsung secara sistematis selama hampir dua tahun tanpa terdeteksi oleh audit internal yang lemah.

Lebih lanjut, penyidik menduga adanya praktik mark-up atau penggelembungan nilai dalam beberapa transaksi kredit, sehingga selisih dana dinikmati oleh para pelaku. Modus lain yang sedang didalami adalah penerbitan deposito fiktif dengan suku bunga tinggi yang kemudian dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah. Semua tindakan ini diduga melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perbankan yang berlaku.

Dampak dan Upaya Pemulihan Kerugian Negara

Kerugian sebesar Rp3 miliar memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan keuangan kantor cabang pembantu tersebut. Dana yang seharusnya dapat disalurkan untuk kredit usaha rakyat atau kebutuhan masyarakat di wilayah Kalisat dan sekitarnya justru dikorupsi. Kejari Jember menegaskan bahwa prioritas utama selain penegakan hukum adalah pemulihan kerugian negara. Untuk itu, tim jaksa akan melakukan pelacakan aset (asset tracing) dan menyita harta kekayaan para tersangka yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Bank Jatim sebagai badan usaha milik daerah diharapkan dapat segera memperbaiki sistem pengendalian internal, termasuk memperketat pengawasan terhadap transaksi di cabang-cabang pembantu. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh lembaga keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Langkah Hukum Selanjutnya

Saat ini tim jaksa penyidik terus bekerja melengkapi berkas perkara dan mengumpulkan alat bukti tambahan. Kemungkinan penetapan tersangka baru sangat terbuka apabila ditemukan keterlibatan pihak lain, baik dari internal bank maupun eksternal. Kejari Jember juga akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri aliran dana mencurigakan yang mungkin terkait dengan pencucian uang.

Jika terbukti adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU), para tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya lebih berat. Kejari Jember juga berencana memanggil saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan auditor keuangan negara untuk memperkuat pembuktian di persidangan. Masyarakat diminta untuk bersabar dan mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum yang berkomitmen memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Dengan penetapan tersangka ini, Kejari Jember menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Tindakan tegas berupa penahanan terhadap dua tersangka menjadi sinyal bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku penyelewengan dana publik. Diharapkan proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi siapapun yang mencoba melakukan tindakan serupa di masa depan.