Kejagung Siapkan Upaya Paksa Jika Febrie Adriansyah Mangkir Lagi

Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali melayangkan surat panggilan terhadap Febrie Adriansyah, mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terkait dugaan keterlibatannya dalam pusaran tindak pidana pencucian uang dari kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara. Panggilan ini adalah upaya lanjutan setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebelumnya, sehingga kini institusi penegak hukum itu menyatakan secara tegas tengah menyiapkan langkah-langkah pemaksaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kronologi Pemanggilan Ulang

Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat panggilan pertama telah dikirimkan pekan lalu kepada alamat domisili Febrie Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Akan tetapi, pada hari yang telah ditentukan, ia tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi maupun alasan ketidakhadirannya kepada penyidik. Ketidakhadiran ini mendorong penyidik untuk segera menerbitkan surat panggilan kedua dengan tenggat waktu yang lebih pendek. Penyidik mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah diterima oleh pihak keluarga yang bersangkutan pada Senin pagi, sehingga diharapkan yang bersangkutan memenuhi panggilan tanpa perlu menunggu tindakan lebih lanjut.

Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

Febrie Adriansyah dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi, namun posisi hukum tersebut dapat berubah menjadi tersangka apabila penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup. Kasus ini bermula dari aktivitas ilegal pertambangan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk yang melibatkan sejumlah pihak. Hasil penelusuran aliran dana menunjukkan adanya transaksi mencurigakan yang mengindikasikan upaya penyamaran asal-usul uang haram melalui pembelian aset bergerak dan tidak bergerak, serta melalui perusahaan cangkang yang terafiliasi. Perannya semasa menjabat di kementerian yang membidangi sektor energi diduga memfasilitasi proses administrasi yang meloloskan praktik penambangan ilegal sehingga menghasilkan keuntungan tidak sah yang kemudian dicuci melalui sistem keuangan.

Rincian Alat Bukti dan Potensi Jeratan Hukum

Penyidik telah mengantongi sejumlah alat bukti yang mengarah pada keterlibatan Febrie Adriansyah, termasuk dokumen perizinan yang diduga dipalsukan, korespondensi elektronik, serta keterangan dari tersangka lain yang telah ditahan. Aliran dana ke rekening miliknya serta milik anggota keluarga inti menjadi fokus penelusuran untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang menghasilkan harta kekayaan. Dalam konstruksi hukum, penyidik menerapkan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar. Apabila terbukti, aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana akan disita untuk negara.

Ancaman Upaya Paksa

Sikap kooperatif dari setiap pihak yang dipanggil adalah kewajiban hukum. Menanggapi potensi mangkirnya Febrie Adriansyah untuk kedua kalinya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyatakan bahwa penyidik telah menyiapkan surat perintah membawa yang memungkinkan dilakukannya penjemputan paksa. “Jika panggilan kedua kembali diabaikan tanpa alasan yang sah secara hukum, maka penyidik akan segera melaksanakan upaya paksa berupa penjemputan,” ujar sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya. Langkah ini merujuk pada kewenangan yang diatur dalam Pasal 112 KUHAP, yang memungkinkan penyidik untuk menghadirkan saksi secara paksa demi kepentingan penyidikan.

Persiapan teknis penjemputan sudah dikoordinasikan dengan aparat kepolisian dan akan melibatkan tim pengawal yang cukup untuk mencegah potensi perlawanan atau pelarian. Lokasi-lokasi yang sering dikunjungi yang bersangkutan telah dipetakan untuk memastikan eksekusi berjalan cepat dan minim risiko. Apabila upaya paksa ini tetap tidak berhasil, penyidik dapat menetapkannya sebagai buron atau menerbitkan daftar pencarian orang.

Respons dan Harapan Publik

Masyarakat sipil dan pemantau peradilan mendesak agar proses hukum ini berjalan transparan dan tidak ada pihak yang diistimewakan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dianggap sebagai bentuk penghambatan penyidikan yang dapat memperburuk posisi hukum yang bersangkutan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung memastikan bahwa seluruh prosedur akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian hak-hak hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan pendampingan kuasa hukum selama proses berlangsung. Penegakan hukum tanpa kompromi diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada imunitas bagi siapa pun yang terlibat dalam kejahatan kerah putih yang merugikan hajat hidup orang banyak.