Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap, Intip Profil dan Hartanya

Kabar mengejutkan datang dari jajaran Kepolisian Resor Tangerang Selatan. Seorang perwira yang selama ini bertugas memimpin perang melawan peredaran gelap narkotika justru terjerat dalam pusaran kasus yang sama. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tangsel, berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), resmi diamankan oleh tim penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri. Penangkapan ini mencuatkan tanda tanya besar tentang integritas di tubuh institusi hukum yang seharusnya menjadi benteng terdepan dalam pemberantasan narkotika.

Penangkapan oleh Bareskrim

Tim Bareskrim Polri menjalankan operasi penangkapan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara tertutup. Meski detail kronologi masih minim, informasi yang beredar menyebutkan bahwa perwira berinisial AKP P itu diduga kuat terlibat dalam jaringan narkotika yang masuk dalam target operasi satuan yang dipimpinnya sendiri. Penangkapan dilakukan di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan tanpa perlawanan berarti. Barang bukti yang disita serta hasil pemeriksaan awal masih dalam proses analisis forensik dan belum dirilis kepada publik.

Langkah tegas Bareskrim ini menjadi sinyal bahwa Polri tidak mentoleransi pelanggaran hukum dari internal, bahkan oleh anggota yang bertugas di posisi strategis. Publik menunggu transparansi penuh terkait motif, peran, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyimpangan ini. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan internal di satuan-satuan yang menangani kejahatan luar biasa seperti narkotika.

Profil AKP Pardiman

AKP Pardiman adalah sosok perwira menengah yang meniti karier cukup panjang di kepolisian. Lulusan Akademi Kepolisian ini dikenal memiliki pengalaman di bidang reserse, khususnya penanganan kejahatan narkotika. Sebelum dipercaya menjabat Kasat Resnarkoba Polres Tangsel, ia pernah bertugas di sejumlah daerah dan mengikuti berbagai pelatihan investigasi narkoba. Di mata sejumlah kolega, Pardiman dinilai sebagai pekerja keras yang sering turun langsung dalam operasi lapangan.

Wilayah hukum Tangerang Selatan sendiri merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan narkotika yang tinggi. Peredaran gelap di kota penyangga Jakarta ini tidak hanya melibatkan pengguna, tetapi juga bandar besar yang memanfaatkan posisi strategis Tangsel sebagai jalur distribusi. Pardiman dan timnya kerap mengumumkan penangkapan besar-besaran dan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah signifikan. Ironi muncul ketika pimpinan operasi tersebut kini justru menjadi tersangka dalam perkara yang sama.

Harta Kekayaan dalam Sorotan

Sebagai penyelenggara negara, setiap perwira polisi wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen ini segera menjadi perhatian publik seiring dengan penangkapan AKP Pardiman. Warga ingin mengetahui apakah ada ketidakwajaran antara aset yang dilaporkan dengan profil pendapatan seorang perwira polisi berpangkat AKP, atau adakah indikasi penerimaan ilegal yang terkait dengan kasus narkotika.

Data LHKPN seorang perwira biasanya mencakup tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta utang. Untuk Pardiman, laporan resmi masih dapat diakses melalui portal resmi KPK, tetapi angka detailnya belum menjadi konsumsi luas karena baru terungkap belakangan. Biasanya, kekayaan seorang AKP yang berdinas di wilayah urban seperti Tangsel mencakup rumah sederhana hingga menengah, kendaraan pribadi, dan simpanan dalam bentuk tabungan atau deposito. Namun, yang lebih penting adalah kesesuaian antara kekayaan tersebut dengan profil penghasilannya. Tim pemeriksa internal Polri dan KPK dipastikan akan menelusuri setiap aset untuk mengungkap kemungkinan adanya harta yang tidak wajar atau transaksi mencurigakan.

Sorotan publik juga mengarah pada gaya hidup yang mungkin tidak sesuai dengan gaji resmi. Meski belum ada laporan tentang kemewahan mencolok, penyidik biasanya mendalami aspek ini untuk menemukan bukti aliran dana dari jaringan narkotika. Transparansi LHKPN menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pejabat kepolisian.

Dampak bagi Institusi

Penangkapan Kepala Satuan Resnarkoba oleh Bareskrim merupakan tamparan telak bagi Polres Tangerang Selatan. Satuan yang seharusnya steril dari pengaruh narkoba justru diduga menjadi sarang oknum pelaku. Hal ini berpotensi merusak moral pasukan dan menimbulkan keraguan di masyarakat tentang keseriusan polisi dalam memerangi narkotika. Setiap kali publik mendengar berita penangkapan besar, akan muncul pertanyaan: benarkah operasi itu murni, atau hanya bagian dari permainan internal?

Di sisi lain, respons cepat Bareskrim bisa dinilai sebagai bukti adanya komitmen institusi untuk membersihkan diri. Kapolri telah berulang kali menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat kejahatan narkoba. Kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi pernyataan tersebut. Proses hukum yang transparan dan vonis berat akan menjadi penentu apakah kepercayaan publik bisa dipulihkan.

Ke depan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pengawasan di satuan-satuan elite seperti Resnarkoba. Mekanisme rotasi yang ketat serta penguatan peran pengawas internal bisa menjadi langkah pencegahan. Masyarakat juga berharap agar pengembangan kasus ini bisa membongkar jaringan yang lebih besar, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak di luar kepolisian yang selama ini sulit tersentuh hukum.