Internasional21 November 20261 dibaca

Kapolri Tegaskan Program Poliran Bukan Ambil Alih Tugas Kementerian

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) tidak dirancang untuk mengambil alih pekerjaan maupun t...

A
Administrator
Editor Internasional
Kapolri Tegaskan Program Poliran Bukan Ambil Alih Tugas Kementerian

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) tidak dirancang untuk mengambil alih pekerjaan maupun tanggung jawab kementerian dan pemerintah daerah. Penegasan itu disampaikan di tengah menguatnya sorotan publik terhadap peran institusi kepolisian dalam urusan yang selama ini berada di ranah kementerian dan pemda. Menurut Lurusin.com, pernyataan tersebut menjadi batas demarkasi yang penting untuk dibaca secara jernih, bukan sebagai klaim retoris semata.

Batas Kewenangan yang Ditegaskan Ulang

Dalam paparannya, Kapolri menyatakan bahwa Poliran diposisikan sebagai instrumen pendampingan, bukan pengambilalihan fungsi. Kepolisian, kata dia, hadir pada titik-titik di mana masyarakat membutuhkan fasilitasi awal, terutama dalam hal pelatihan keterampilan dan penyaluran tenaga kerja. Namun ia menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tetap menjadi kewenangan kementerian, sementara urusan sosial dan ekonomi lokal berada di tangan pemerintah daerah.

“Poliran bukan ambil alih kerjaan kementerian dan pemda. Kami hanya memfasilitasi, mendampingi, dan memastikan tidak ada warga yang dibiarkan tanpa akses,” ujar Kapolri dalam keterangannya.

Pernyataan itu menyusul munculnya kekhawatiran bahwa program kepolisian di bidang ketenagakerjaan berpotensi tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan di kementerian dan pemda. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar: dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah program lintas sektor kerap berjalan paralel tanpa koordinasi yang memadai, sehingga menghasilkan duplikasi anggaran dan data yang tidak sinkron.

Isi Program dan Titik Kritisnya

Berdasarkan penjelasan yang dihimpun Lurusin.com, Poliran menempatkan kepolisian pada posisi fasilitator. Ada beberapa poin yang ditekankan dalam program ini:

  • Pendataan awal: kepolisian memetakan warga usia kerja yang belum memiliki pekerjaan tetap di wilayah hukum masing-masing.
  • Pelatihan keterampilan: digelar bersifat dasar dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.
  • Penyaluran dan rujukan: peserta diarahkan ke lembaga pelatihan resmi, dinas tenaga kerja, atau perusahaan mitra.
  • Pendampingan pasca pelatihan: memastikan peserta tidak kembali ke titik nol setelah program selesai.

Yang perlu dicatat, seluruh poin tersebut menuntut prasyarat kerja sama lintas lembaga. Tanpa kesepakatan formal dengan kementerian dan pemda, program semacam ini berisiko berhenti pada seremonial pelatihan tanpa dampak ekonomi yang terukur. Di sisi lain, apabila kesepakatan dibangun dengan benar, Poliran dapat berfungsi sebagai jembatan awal antara warga dan layanan publik yang selama ini sulit dijangkau.

Ujian Implementasi di Lapangan

Persoalan sesungguhnya bukan pada klaim pembagian peran, melainkan pada praktik di lapangan. Lurusin.com mencatat bahwa program sosial yang melibatkan aparat sering kali menghadapi tiga risiko: pertama, ketidakjelasan indikator keberhasilan; kedua, absennya audit independen terhadap hasil; dan ketiga, potensi penggunaan program sebagai instrumen pencitraan ketimbang penyelesaian masalah.

Kapolri menegaskan bahwa Poliran tidak akan dijalankan sebagai program seremonial. Ia meminta jajarannya untuk melaporkan capaian secara transparan, termasuk jumlah peserta yang benar-benar terserap ke dunia kerja. Namun hingga kini belum ada rincian resmi mengenai besaran anggaran, mekanisme pengawasan, maupun lembaga yang akan mengukur efektivitas program tersebut.

Dengan demikian, pernyataan Kapolri layak dibaca sebagai komitmen awal yang masih menunggu pembuktian. Publik berhak menuntut kejelasan: sejauh mana Poliran berbeda dari program sejenis yang sudah ada, bagaimana koordinasi dengan kementerian dan pemda dibangun secara tertulis, serta siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi tumpang tindih kebijakan. Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, pembatasan kewenangan yang ditegaskan Kapolri hanya akan berhenti sebagai pernyataan di atas kertas.

Berita Terkait