Kader Posyandu Hadapi Beban Kerja Bertambah tanpa Kenaikan Insentif

Di tengah transformasi layanan kesehatan dasar, kader Posyandu mengalami perluasan tugas yang tidak diimbangi dengan peningkatan insentif. Kondisi ini memicu diskusi mengenai perlunya honor yang layak serta perlindungan sosial bagi relawan kesehatan di tingkat akar rumput.

Perluasan Tugas di Balik Layanan Posyandu

Kader Posyandu kini menjalankan fungsi yang jauh melampaui tugas asli mereka. Selain menimbang balita dan memberikan edukasi gizi, mereka turut terlibat dalam pendataan kesehatan, penyuluhan program nasional, hingga pelacakan imunisasi. Transformasi layanan tersebut berlangsung tanpa revisi signifikan terhadap skema insentif yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Akibatnya, beban operasional per individu kader meningkat secara proporsional sementara kompensasi finansial tetap stagnan.

Insentif Minim dan Ketidakpastian Perlindungan

Besaran honor yang diterima kader Posyandu umumnya berada pada level yang dinilai tidak sebanding dengan durasi dan kompleksitas pekerjaan. Mereka tidak hanya menyediakan waktu, tetapi juga mengeluarkan biaya transportasi dan komunikasi pribadi. Lebih jauh, status relawan ini kerap tidak dilengkapi dengan perlindungan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan atau santunan kecelakaan kerja. Ketimpangan antara kontribusi dan perlindungan menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan motivasi serta kualitas layanan di masa mendatang.

Harapan terhadap Keadilan dan Pengakuan

Kader Posyandu menyuarakan aspirasi agar pemerintah daerah maupun pusat merevisi kebijakan remunerasi. Mereka meminta adanya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar serta akses ke program perlindungan sosial. Tanpa intervensi kebijakan tersebut, risiko kelelahan dan penurunan jumlah kader aktif diperkirakan akan semakin nyata. Penguatan infrastruktur kesehatan primer sejatinya tidak dapat terlepas dari peningkatan kesejahteraan garda terdepan yang menjalankannya.