Integrasi Zakat-Pajak: MUI Dorong Penghapusan Double Tax, Baznas Minta Kejelasan

Usulan agar zakat dapat menjadi komponen pengurang beban pajak kembali mencuat ke permukaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong adanya integrasi antara kewajiban zakat dan pajak agar masyarakat muslim tidak terbebani dua kali lipat pada penghasilan yang sama. Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyikapi wacana tersebut dengan sikap hati-hati. Lembaga ini meminta adanya kesepahaman yang kuat jika zakat akan dikaitkan langsung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah MUI: Menghilangkan Beban Ganda

Dalam beberapa forum diskusi, MUI menekankan bahwa seorang muslim yang sudah membayar zakat seharusnya memperoleh perlakuan fiskal yang adil. Zakat, sebagai rukun Islam, bersifat wajib. Namun selama ini realitanya zakat dibayarkan secara terpisah dari kewajiban pajak. Akibatnya, seorang wajib pajak harus mengeluarkan dua aliran dana dari penghasilan yang sama. Inilah yang diistilahkan oleh MUI sebagai double tax atau pemajakan berganda, dan mereka mendesak agar praktik itu dihapuskan.

MUI tidak sekadar meminta zakat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Lebih jauh, lembaga ini membuka ruang diskusi agar zakat bisa diintegrasikan langsung ke dalam sistem perpajakan nasional. Tujuannya adalah memastikan harta yang telah dizakatkan tidak lagi menjadi objek pajak. Dengan begitu, wajib zakat tidak perlu membayar dua kewajiban yang pada dasarnya memiliki tujuan serupa, yaitu pemerataan dan kesejahteraan. Anggapan bahwa pos zakat dan pajak sama-sama diambil dari penghasilan menjadi argumen pokok untuk memperkuat urgensi integrasi itu.

Sikap Baznas: Hati-hati terhadap Dana Umat

Baznas, selaku lembaga negara yang mengelola zakat secara nasional, merespons dengan ketidakraguan. Lembaga ini menilai jika nantinya zakat dijadikan komponen yang terkait langsung dengan APBN, perlu ada kesepahaman yang jelas antara semua pemangku kepentingan. Ketua Baznas menyebut jika zakat harus masuk ke dalam pos penerimaan negara, aturan mainnya harus dirancang secara detail agar tidak mencederai prinsip-prinsip syariah yang melekat pada zakat itu sendiri.

Kekhawatiran yang muncul adalah jangan sampai dana zakat kehilangan identitasnya sebagai instrumen pensucian harta dan bantuan langsung kepada delapan golongan penerima (asnaf). Integrasi ke dalam APBN berpotensi menjadikan zakat layaknya pendapatan negara biasa yang penggunaannya bisa fleksibel untuk berbagai sektor, tidak terbatas pada ketentuan fikih. Oleh karena itu, Baznas melihat pentingnya pengaturan yang tegas tentang tata cara penghimpunan, penyaluran, dan pengawasan jika zakat akan diperhitungkan dengan pajak.

Menjaga Amanah dan Kepercayaan Publik

Di luar perdebatan teknis, kepercayaan masyarakat menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat Islam di Indonesia telah terbiasa menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat, baik pemerintah maupun swasta. Jika tiba-tiba zakat dikaitkan atau bahkan dijadikan pengganti pajak tertentu, pertanyaan tentang transparansi dan kemurnian amanah akan mengemuka. Baznas menekankan bahwa setiap kebijakan baru harus mampu menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan muzaki (pembayar zakat).

Sejumlah pengamat ekonomi syariah menambahkan bahwa model pemanfaatan zakat sebagai keringanan pajak sudah diterapkan di beberapa negara mayoritas muslim, seperti Malaysia dan Arab Saudi. Di sana, zakat bisa menjadi pengurang pajak penghasilan. Indonesia sebenarnya sudah mengakomodasi hal itu, meskipun sifatnya masih parsial dan hanya berlaku untuk zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi. Namun, wacana yang digulirkan MUI lebih jauh dari sekadar pengurang, yakni sebuah integrasi yang menghilangkan duplikasi beban secara fundamental.

Rancangan Aturan: Antara Fikih dan Fiskal

Memadukan fikih muamalah dengan hukum fiskal bukanlah pekerjaan sederhana. Jika zakat dijadikan pos yang terintegrasi penuh dengan pajak, maka status zakat dalam struktur APBN perlu ditetapkan: apakah sebagai penerimaan negara bukan pajak, atau sebagai komponen tersendiri yang diatur dengan undang-undang khusus. Di sinilah urgensi pembicaraan lintas kelembagaan antara Kementerian Keuangan, MUI, Baznas, dan otoritas terkait lainnya.

Di sisi lain, apabila zakat diakui sepenuhnya sebagai pengurang beban pajak, ada potensi penerimaan negara berkurang. Namun para pendukung kebijakan ini berargumen bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mendorong kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban belanja sosial negara. Efek jangka panjangnya justru bisa menguntungkan stabilitas fiskal.

Menemukan Titik Temu

Perbedaan pandangan antara MUI dan Baznas sejatinya tidak bersifat diametral. Kedua lembaga sama-sama bertujuan untuk memaksimalkan peran zakat bagi kesejahteraan umat. Hanya saja, MUI lebih menitikberatkan pada keadilan bagi individu muslim, sedangkan Baznas menekankan pada keutuhan sistem dan kepercayaan institusi. Titik temu bisa dicapai melalui dialog mendalam yang mempertemukan perspektif fikih dan tata negara.

Wacana ini diperkirakan akan terus bergulir seiring dengan upaya pemerintah mereformasi sistem perpajakan nasional. Publik pun menunggu apakah integrasi zakat dan pajak akan terealisasi atau sekadar menjadi diskusi panjang tanpa keputusan yang konkret. Yang jelas, apapun hasilnya, kebijakan final harus memastikan bahwa zakat tidak kehilangan roh spiritualnya, dan warga negara mendapatkan perlakuan fiskal yang adil tanpa beban ganda.