Indonesia-Iran Dorong Kerja Sama Vokasi dan Peluang Kerja Disabilitas

Di tengah dinamika forum ketenagakerjaan negara-negara BRICS, Indonesia dan Iran membuka lembaran baru kerja sama bilateral. Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Sosial Republik Islam Iran, Ahmad Meydari. Pertemuan yang berlangsung di sela-sela perhelatan BRICS Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM) ini menjadi panggung bagi kedua negara untuk membahas penguatan kolaborasi di sektor ketenagakerjaan.

Agenda utama yang mengemuka adalah pengembangan pelatihan vokasi dan perluasan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Kedua topik ini dinilai krusial di tengah perubahan lanskap pasar tenaga kerja global yang menuntut keterampilan adaptif dan kebijakan inklusif.

Pertemuan di Forum Multilateral

BRICS LEMM merupakan wadah pertemuan tingkat menteri yang membahas isu-isu ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan di negara-negara anggota BRICS serta mitra. Kehadiran Indonesia dalam forum ini menunjukkan komitmen untuk terlibat dalam percaturan kebijakan ketenagakerjaan global. Di sisi lain, Iran sebagai salah satu anggota blok tersebut memiliki kepentingan serupa untuk membangun jejaring kerja sama. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Yassierli dan Meydari untuk bertukar pandangan secara langsung.

Vokasi: Mencetak Tenaga Kerja Berdaya Saing

Salah satu fokus utama pembicaraan adalah penguatan pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi atau pendidikan kejuruan diyakini sebagai instrumen efektif untuk menyiapkan angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yassierli dan Meydari sepakat bahwa pengembangan keterampilan berbasis kompetensi harus menjadi prioritas. Indonesia sendiri tengah menggencarkan program pelatihan melalui balai-balai latihan kerja (BLK) yang tersebar di seluruh tanah air. Sementara Iran memiliki lembaga teknis dan kejuruan yang cukup mapan. Pertukaran pengalaman dan kurikulum menjadi agenda yang mengemuka. Diharapkan, kerja sama ini dapat menghasilkan modul pelatihan bersama yang bisa diadaptasi oleh kedua negara, bahkan mungkin diperluas ke sektor-sektor seperti teknologi informasi, manufaktur, dan energi terbarukan.

Memberdayakan Disabilitas di Dunia Kerja

Topik kedua yang tidak kalah penting adalah akses kerja bagi penyandang disabilitas. Di banyak negara, partisipasi tenaga kerja dari kalangan disabilitas masih rendah karena hambatan fisik, sosial, dan kebijakan. Dalam pertemuan itu, kedua menteri saling bertukar informasi mengenai program-program inklusif yang sudah berjalan. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan minimal 1 persen penyandang disabilitas. Iran juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan memiliki berbagai kebijakan afirmatif. Dengan memperkuat kerja sama, kedua negara berharap dapat meningkatkan kualitas pelatihan vokasi yang ramah disabilitas, menyediakan alat bantu kerja yang sesuai, serta mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Salah satu gagasan yang muncul adalah penyelenggaraan program magang lintas negara bagi penyandang disabilitas untuk memperkaya pengalaman dan keahlian mereka.

Menatap Tindak Lanjut Konkret

Pertemuan bilateral ini bukan sekadar seremoni. Kedua pihak menyadari bahwa untuk mencapai hasil nyata, diperlukan komitmen politik dan teknis yang kuat. Rencana tindak lanjut mencakup pembentukan kelompok kerja bersama yang akan merancang detail kerja sama, mulai dari pertukaran instruktur pelatihan, penyusunan standar kompetensi, hingga harmonisasi kebijakan pengupahan dan perlindungan sosial bagi pekerja disabilitas. Forum BRICS LEMM diharapkan menjadi batu loncatan bagi kerja sama Selatan-Selatan yang lebih erat, di mana negara-negara berkembang saling belajar tanpa bergantung pada model dari negara maju. Indonesia dan Iran, dengan keanggotaan masing-masing di BRICS, memiliki posisi strategis untuk mendorong agenda ini di tingkat regional dan global.

Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Yassierli dan Meydari di sela-sela forum internasional ini menegaskan bahwa kolaborasi bilateral tetap relevan di tengah arus multilateralisme, dan bahwa isu vokasi serta disabilitas adalah pilar penting dalam membangun angkatan kerja yang tangguh dan berkeadilan.