Indonesia dan Belanda Teken Kerja Sama Sampah 2026-2030 di COP31
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda resmi menandatangani perjanjian kerja sama di sektor pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular untuk periode 2026...

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda resmi menandatangani perjanjian kerja sama di sektor pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular untuk periode 2026–2030. Penandatanganan berlangsung di sela konferensi iklim COP31, dengan tujuan utama menekan laju emisi gas rumah kaca yang berasal dari tumpukan sampah, khususnya limbah organik yang membusuk di tempat pembuangan akhir.
Perjanjian ini bukan sekadar memorandum seremonial. Dokumen kerja sama memuat kerangka lima tahun yang mengikat kedua pihak pada sejumlah area teknis: penguatan sistem pemilahan sejak sumber, pengolahan sampah organik, pengembangan rantai daur ulang, hingga transfer metode pemantauan emisi dari sektor persampahan. Lurusin.com mencatat bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari hubungan teknis yang sudah berjalan sebelumnya, namun kali ini dibingkai secara eksplisit sebagai instrumen iklim, bukan hanya program kebersihan perkotaan.
Isi Kesepakatan yang Diteken
- Periode berlaku: 2026 hingga 2030, dengan evaluasi berkala yang hasilnya menjadi dasar perpanjangan atau penghentian program.
- Fokus materi: sampah organik, plastik, dan aliran limbah rumah tangga yang selama ini mendominasi volume buangan.
- Metode: penguatan pemilahan di sumber, pengomposan dan pengolahan biologis, serta penataan rantai pasok bahan daur ulang.
- Perhitungan emisi: penyusunan basis data gas metana dari tempat pembuangan akhir sebagai dasar klaim penurunan emisi.
- Pelibatan pihak lain: pemerintah daerah, pelaku usaha daur ulang, dan lembaga riset dari kedua negara.
Sampah sebagai Sumber Emisi yang Sering Diabaikan
Dalam arsitektur iklim global, sektor persampahan kerap kalah sorotan dibanding energi dan transportasi. Padahal tempat pembuangan akhir yang menumpuk sampah organik menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca dengan daya pemanasan jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida dalam jangka pendek. Bagi Indonesia, persoalan ini bertemu dengan kenyataan lapangan: kapasitas tempat pembuangan akhir terbatas, sementara volume sampah terus bertambah seiring pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Karena itu, nilai strategis perjanjian ini terletak pada titik intervensinya. Jika program hanya berhenti pada penambahan armada pengangkut atau pembangunan fasilitas pengolahan tanpa mengubah perilaku pemilahan di rumah tangga, penurunan emisi yang diklaim sulit dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, bila pemilahan sejak sumber berjalan, volume sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir bisa ditekan secara terukur.
Pengelolaan sampah tidak lagi diposisikan sebagai persoalan kebersihan kota, melainkan sebagai instrumen iklim yang harus dihitung, dilaporkan, dan diaudit — demikian ringkasan dokumen kerja sama yang dikutip Lurusin.com.
Yang Harus Diawasi
Pola kerja sama lingkungan lintas negara memiliki titik lemah yang berulang: kuat pada penandatanganan, lemah pada verifikasi. Lurusin.com mencatat setidaknya tiga hal yang perlu diawasi publik selama lima tahun ke depan.
Pertama, kejelasan angka dasar. Tanpa data timbulan sampah dan emisi metana yang transparan sejak awal, klaim keberhasilan pada 2030 tidak bisa diuji. Kedua, alokasi pembiayaan. Perjanjian semacam ini sering tidak menyebut secara rinci siapa menanggung biaya fasilitas pengolahan dan bagaimana skema perawatannya setelah periode kerja sama berakhir. Ketiga, replikasi di daerah. Kebijakan pusat mudah tersandera ketika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran dan kapasitas teknis yang memadai.
Dimensi ekonomi sirkular juga menuntut kejelasan pasar. Bahan daur ulang yang telah dipilah tidak otomatis terserap industri. Tanpa jaminan penyerapan dan harga yang stabil, program pemilahan berisiko berhenti di tingkat pengumpulan, sementara material menumpuk tanpa pembeli. Di sinilah peran Belanda sebagai mitra teknologi dan pasar perlu dibuktikan, bukan hanya diumumkan.
Ujian Sesungguhnya
Penandatanganan di COP31 memberi kedua negara nilai komunikasi politik yang tinggi. Namun ukuran keberhasilan sesungguhnya tidak terletak pada foto bersama di ruang konferensi, melainkan pada angka metana yang turun di tempat pembuangan akhir, pada rumah tangga yang benar-benar memilah, dan pada laporan emisi yang bisa diperiksa pihak independen. Selama lima tahun ke depan, Lurusin.com akan menelusuri apakah komitmen 2026–2030 ini berubah menjadi infrastruktur nyata atau berhenti sebagai dokumen rapi di atas kertas.



