Internasional21 November 20261 dibaca

Indonesia Daftarkan 38,6 Juta Hektare Hutan dalam Standar REDD+ ART TREES

Indonesia secara resmi mendaftarkan kawasan hutan seluas 38,6 juta hektare ke dalam mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau R...

A
Administrator
Editor Internasional
Indonesia Daftarkan 38,6 Juta Hektare Hutan dalam Standar REDD+ ART TREES

Indonesia secara resmi mendaftarkan kawasan hutan seluas 38,6 juta hektare ke dalam mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+ berbasis yurisdiksi. Pendaftaran itu dilakukan melalui standar The Architecture for REDD+ Transactions (ART TREES), sebuah kerangka sertifikasi internasional yang mengatur penghitungan, pelaporan, dan verifikasi kredit karbon dari skala yurisdiksi — bukan dari proyek tunggal.

Angka 38,6 juta hektare menempatkan Indonesia sebagai salah satu entitas yurisdiksional terbesar yang masuk ke dalam sistem tersebut. Cakupan seluas itu setara dengan sekitar seperlima dari total daratan negara dan mencakup bentang hutan primer maupun sekunder yang tersebar di sejumlah provinsi. Pendaftaran menandai pergeseran pendekatan: dari pengurangan emisi berbasis proyek yang bersifat terfragmentasi menuju perhitungan tingkat provinsi atau nasional yang dinilai lebih akuntabel.

Apa yang Diikat oleh Standar ART TREES

ART TREES mensyaratkan sejumlah prasyarat teknis yang tidak ringan. Pemerintah daerah maupun pusat harus menyusun tingkat emisi referensi hutan (FREL) yang dapat diverifikasi, membuktikan adanya pengurangan emisi aktual, serta menunjukkan bahwa manfaat sosial dan lingkungan tetap terjaga. Verifikasi dilakukan oleh badan independen yang diakreditasi sebelum kredit karbon dapat diterbitkan dan diperdagangkan.

  • Skala yurisdiksi: penghitungan emisi dilakukan pada level provinsi atau nasional, bukan per proyek.
  • FREL terverifikasi: tingkat emisi referensi menjadi dasar pengukuran pengurangan emisi.
  • Jaminan sosial-lingkungan: hak masyarakat adat dan keanekaragaman hayati masuk dalam kriteria penilaian.
  • Verifikasi pihak ketiga: kredit hanya terbit setelah audit independen.
Pendaftaran 38,6 juta hektare adalah titik masuk, bukan garis akhir. Kredit hanya dapat diterbitkan jika pengurangan emisi terbukti secara terukur dan lolos verifikasi independen.

Konteks Kebijakan dan Kepentingan Ekonomi

Langkah ini bersinggungan langsung dengan target nasional menurunkan emisi sektor kehutanan dan lahan atau FOLU Net Sink 2030. Bagi Indonesia, nilai strategisnya berlapis: instrumen pemenuhan komitmen iklim, sekaligus sumber pendanaan baru melalui perdagangan karbon. Sejumlah negara dan korporasi multinasional telah menyatakan minat membeli kredit berbasis yurisdiksi karena dianggap lebih rendah risiko dibanding kredit proyek yang rentan sengketa lahan dan kebocoran emisi.

Namun jejak implementasi sebelumnya menunjukkan persoalan struktural yang belum tuntas. Sengketa tenurial, tumpang tindih izin konsesi, kebakaran lahan musiman, serta lemahnya data tutupan hutan di tingkat daerah kerap menjadi titik rawan dalam perhitungan emisi. Tanpa perbaikan pada lapisan itu, angka di atas kertas berisiko tidak sepadan dengan kondisi di lapangan.

Yang Harus Diawasi

Publik perlu mencermati beberapa hal. Pertama, transparansi metodologi FREL yang dipakai — asumsi dasar apa yang dipilih dan bagaimana baseline itu dihitung. Kedua, mekanisme pembagian manfaat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat di sekitar hutan. Ketiga, apakah verifikasi benar-benar independen atau sekadar formalitas administratif.

Pendaftaran 38,6 juta hektare ke dalam ART TREES menempatkan Indonesia pada posisi yang terlihat di peta karbon global. Tetapi nilai sesungguhnya tidak ditentukan oleh luas yang didaftarkan, melainkan oleh kemampuan menjaga hutan tetap berdiri dan membuktikannya dengan angka yang bisa diaudit siapa pun.

Berita Terkait