Imigrasi Ringkus 10 WNA Cina Jadi Buruh Bangunan di Pluit

Petugas imigrasi menangkap sepuluh warga negara asing asal Cina yang bekerja sebagai buruh bangunan di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Penangkapan terjadi setelah petugas mendapati mereka menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal di proyek konstruksi di wilayah tersebut. Kesepuluh orang tersebut diduga melanggar Undang-Undang Keimigrasian karena bekerja tanpa izin tinggal yang sesuai. Saat ini mereka menjalani pemeriksaan intensif di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Utara sebelum proses hukum lebih lanjut.

Modus Baru: Dari Turis Menjadi Pekerja Konstruksi

Investigasi awal mengungkap bahwa para warga negara asing ini masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan atau visa on arrival yang umum digunakan oleh wisatawan. Namun, begitu tiba, mereka langsung dipekerjakan di sebuah proyek konstruksi tanpa melalui prosedur alih status atau pengurusan izin kerja resmi. Praktik ini melanggar aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan, karena visa kunjungan sama sekali tidak mengizinkan aktivitas bekerja maupun menerima upah dari pemberi kerja di Indonesia.

Petugas menemukan mereka sedang melakukan pekerjaan fisik berat seperti mengaduk semen, memasang keramik, dan merakit kerangka bangunan. Keseharian mereka sangat kontras dengan aktivitas wisatawan pada umumnya. Mereka tinggal di mess sederhana dekat lokasi proyek, yang menambah kecurigaan masyarakat sekitar. Laporan warga inilah yang kemudian memicu operasi penyelidikan oleh tim gabungan dari Imigrasi dan instansi terkait.

Kronologi Penangkapan

Berdasarkan hasil verifikasi, tim pengawas keimigrasian telah memantau aktivitas mencurigakan di salah satu proyek perumahan di Pluit selama kurang lebih dua minggu. Petugas mencatat pola kedatangan para pekerja yang tidak wajar: mereka tiba berkelompok dengan pakaian yang sama, tetapi berusaha menghindari kontak dengan warga setempat. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, termasuk foto dan video aktivitas mereka, pada hari Selasa lalu tim melakukan penggerebekan.

Semua warga negara asing yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen izin tinggal yang sah untuk bekerja. Paspor mereka hanya memiliki cap kedatangan sebagai pengunjung. Salah seorang di antaranya bahkan sudah overstay selama dua bulan. Petugas pun langsung mengamankan mereka dan membawa ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan lanjutan. Barang bukti berupa peralatan kerja dan kartu identitas proyek turut disita.

Pelanggaran Ganda: Keimigrasian dan Ketenagakerjaan

Dari sudut pandang hukum keimigrasian, tindakan para warga negara asing tersebut memenuhi unsur pelanggaran Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggal yang dimiliki untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp500 juta. Tidak hanya itu, potensi pemberlakuan penangkalan untuk jangka waktu tertentu setelah deportasi juga sangat mungkin dijatuhkan.

Sementara itu, dari sisi ketenagakerjaan, perusahaan atau pihak yang mempekerjakan mereka tanpa dokumen resmi juga melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemberi kerja dapat dikenai sanksi pidana dan administratif, termasuk pembekuan izin operasional, jika terbukti secara sengaja merekrut pekerja asing ilegal. Saat ini penyidik sedang mendalami siapa aktor di balik penempatan para buruh bangunan tersebut, apakah perorangan, kontraktor, atau pengembang properti.

Data menunjukkan bahwa tren penyalahgunaan visa kunjungan untuk pekerjaan konstruksi memang meningkat, terutama setelah pandemi, ketika banyak proyek properti kembali bergairah. Banyak pengembang tergiur oleh biaya tenaga kerja yang lebih murah tanpa memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi imigrasi.

Tindakan Tegas dan Pencegahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari pengawasan rutin sekaligus respons atas laporan masyarakat. Pihak imigrasi berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang membantu proses keimigrasian ilegal. Ke depan, pengawasan di kawasan-kawasan dengan konsentrasi proyek konstruksi tinggi, seperti Pluit, Pantai Indah Kapuk, dan sekitarnya, akan diperketat.

Selain operasi lapangan, pihak imigrasi juga memperkuat kerja sama dengan dinas tenaga kerja, kepolisian, dan lembaga terkait untuk mendeteksi pola-pola baru penyelundupan pekerja. Salah satu strategi yang sedang dikaji adalah sistem verifikasi digital di lokasi proyek yang memungkinkan pengecekan keabsahan dokumen tinggal pekerja asing secara real-time. Sementara itu, kesepuluh warga negara Cina tersebut akan menjalani proses deportasi begitu seluruh administrasi dan koordinasi dengan perwakilan negaranya selesai dilakukan.

Kesimpulan

Tidak ada ruang bagi warga negara asing untuk menyalahgunakan visa kunjungan demi bekerja di Indonesia, apalagi di sektor yang seharusnya dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Faktanya, visa kunjungan hanya diperuntukkan bagi kunjungan wisata, bisnis jangka pendek yang tidak menghasilkan upah, atau kegiatan non-komersial lainnya. Penangkapan di Pluit menjadi pengingat bahwa pengawasan terus berjalan dan setiap pelanggaran akan berujung pada tindakan hukum yang tegas. Bagi masyarakat, kejelian dalam mengamati lingkungan juga terbukti menjadi kunci awal terbongkarnya kejahatan keimigrasian ini.